Jakarta, Bumntrack.co.id – Program pembangkit tenaga listrik (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) merupakan salah satu topik diskusi dalam forum The 12th IndoEBTKE ConEx 2026 yang berlangsung di di Jakarta International Expo (JIEXPO).
Isu tersebut tergolong relevan sebab masih ada 11 ribu desa/dusun di Indonesia yang belum dialiri listrik, namun kendalanya juga banyak dan saling berkaitan.
“Pertama, biayanya cukup tinggi untuk bisa mengakses energi di desa. Kedua, dengan keterbatasan energi, produktivitas menjadi terbatas. Ketiga, karena tidak ada energi, penetrasi teknologi menjadi lambat,” ulas Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) sekaligus narasumber, Panel barus, pada hari pertama pelaksanaan expo (2/9).
Ketahanan energi bukanlah motif tunggal dari perumusan Program PLTS 100 GWp. Paradigma fungsi listrik telah berubah dari komoditas konsumsi menjadi faktor produksi utama. Alhasil, listrik telah dipandang sebagai alat pembangunan bangsa.
“Koperasi akan didorong dalam mengagregasi kebutuhan energi untuk kegiatan-kegiatan produktif, termasuk kegiatan hilirisasi.” jelas Panel Barus.
Kemenkop bersama Pertamina New & Renewable Energy (NRE) sudah menjalankan proyek percontohan. Upaya tersebut membuahkan hasil berupa berdirinya PLTS Pulau Sembur di Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
“Ini adalah pembangunan PLTS pertama di dunia yang dikelola oleh rakyat melalui entitas bisnis koperasi,” kata Panel Barus.
Kehadiran PLTS menopang operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mayoritas penduduk Pulau Sembur adalah nelayan sehingga KDMP setempat berkecimpung di usaha perikanan, es batu, serta solar. Listrik merupakan hal yang krusial untuk menghidupkan aktivitas niaga.
Sebelum menutup pembicaraan, Panel Barus menekankan empat aspek yang diperhatikan guna mewujudkan Program PLTS 100 GWp, yakni regulasi, pembiayaan, kapabilitas, dan pasar.
Penulis: Jovan. A. R
Editor: Ismed Eka
