Jakarta, Bumntrack.co.id – Setelah mendapat restu dari Menteri Kesehatan RI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengkaji penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota DKI Jakarta. PSBB tersebut direncanakan dilaksanakan mulai Jumat, 10 April 2020.
“Interaksi fisik secara langsung penting sekali dibatasi. Setelah berkoordinasi dengan POLRI–TNI dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, maka akan dilakukan PSBB mulai hari Jumat, 10 April 2020. Utamanya pada komponen penegakan karena akan disusun peraturan yang mengikat. Ketaatan kita untuk membatasi pergerakan atau interaksi akan mempengaruhi mengendalikan virus ini,” kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan di Jakarta, ditulis Kamis (9/4).
Menurutnya, PSBB ini akan berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan di suatu daerah. Apabila masyarakat tidak mematuhinya, Pemprov DKI Jakarta bersama POLRI dan TNI akan mengambil tindakan tegas. “Pada saat PSBB, kerumunan di atas lima orang tidak diizinkan. Jika lebih dari lima orang, maka akan ada tindakan penertiban. Kegiatan patroli akan ditingkatkan,” terangnya.
Namun terdapat pengecualian bagi sejumlah bidang/sektor yang akan tetap berjalan selama masa PSBB diberlakukan. Pertama, adalah Pemerintahan, seperti Pemprov DKI Jakarta, POLRI, dan TNI, sehingga pelayanan publik akan terus beroperasi, meskipun dalam pelaksanaannya akan diberlakukan pembatasan jumlah pegawai. Kedua, adalah usaha dan perkantoran, yang tetap dapat berjalan aktivitasnya, meliputi delapan sektor, sebagai berikut;
- Kesehatan
- Pangan
- Energi (air, gas, listrik, pompa bensin)
- Komunikasi (jasa komunikasi sampai media komunikasi)
- Keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal
- Logistik / distribusi barang
- Kebutuhan keseharian retail (warung, toko kelontong)
- Industri strategis yang ada di kawasan Ibu Kota
“Sektor kesehatan diizinkan untuk tetap berkegiatan. Bukan terbatas pada rumah sakit atau klinik, namun juga termasuk industri kesehatan seperti produksi sabun, disinfektan. Begitu juga dengan kegiatan organisasi sosial yang terkait dengan penanganan wabah COVID-19 bisa terus berkegiatan seperti biasa. Misalnya, lembaga pengelola zakat, lembaga pengelola bantuan sosial, atau NGO di bidang kesehatan dan yang terkait dengan penanganan COVID-19, itu bisa berkegiatan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gubernur Anies memaparkan, bahwa Pergub PSBB yang telah selesai disusun, masih menunggu finalisasi dari Pemerintah Pusat terkait kegiatan operasional ojek online. “Penyusunan Pergub sendiri praktis sudah selesai, hanya ada satu hal yang masih menunggu, karena kita sedang kordinasi dengan pusat terkait dengan pemberian izin pada ojek agar bisa beroperasi, kami sedang mendiskusikan itu, harapannya nanti mudah-mudahan malam ini ada kabar,” jelasnya.
Menurutnya, ketentuan mengenai mekanisme ketentuan ojek online akan diumukan kemudian karena ada ketentuan ojek tidak diizinkan untuk mengangkut orang. Pemprov DKI sudah berkordinasi dengan para operator, mereka punya mekanismenya. Karena itu kita merasa ojek selama mengikuti protap itu bisa beroperasi, bisa mengangkut orang dan barang. “Kita sedang tunggu finalisasinya seperti apa sehingga nanti masuk dalam satu ketentuan yang sama,” tandasnya.
Gubernur Anies turut meminta dukungan dan kerja sama dari masyarakat dalam pelaksanaan PSBB yang secara resmi akan diberlakukan Jumat (10/4). “Intinya bukan program pemerintah untuk pemerintah. Intinya ini adalah program perlindungan untuk semua warga negara. Dan ini dilakukan untuk memastikan kita semua bisa selamat. Lihatlah inti utama pembatasan ini, apakah nyaman? Tentu tidak. Apakah memudahkan? Situasinya sulit, tapi bila kita kerjakan akan baik. Jadi kita akan sosialsiasikan, jelaskan sebaik-baiknya.” pungkasnya.
