Jakarta, Bumntrack.co.id– Danantara mempersiapkan PT Penataran Angkatan Laut (Persero) (PAL) sebagai national consolidator industri galangan kapal nasional untuk memperkuat kapasitas industri maritim nasional serta mengoptimalkan potensi pasar domestik.
Dua bentuk dukungan Danantara tersebut yaitu, Pertama merancang beberapa skenario untuk menunjang kapasitas dan peran PAL dalam proyek. Kedua, pada aspek finansial, Danantara berperan sebagai pendonor dana sekaligus pihak yang menguatkan aset.
“Indonesia harus membangun kapabilitas industrinya, bukan hanya menjual sumber daya alam. Karena itu, Danantara akan mengoptimalkan captive market BUMN untuk memperkuat industri dalam negeri,” ujar Setyanto Hantoro selaku Managing Director Business 2 Danantara Asset Management (DAM).
Persiapan juga dikerjakan oleh PAL, seperti peningkatan kapasitas produksi, penguasaan teknologi, dan pemberdayaan SDM. PAL juga menjalin kerja sama dengan sejumlah BUMN untuk mempererat ekosistem industri maritim.
Salah satunya adalah PT PT Pertamina Patra Niaga. Kedua perusahaan telah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yakni tentang pengembangan kapal dan fasilitas maritim. Misi konsolidasi PAL terpenuhi, sedangkan Pertamina Patra Niaga memiliki mitra yang dapat membantu mereka mengatasi hambatan geografi dalam proses distribusi komoditi.
“PT PAL memiliki kapabilitas yang terus berkembang dalam pembangunan kapal, pemeliharaan dan perbaikan kapal, hingga rekayasa fasilitas maritim. Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan solusi yang lebih komprehensif bagi kebutuhan sektor energi nasional sekaligus memperkuat kemandirian industri maritim Indonesia” tutur Direktur Utama PAL, Kaharuddin Djenod, dilansir dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (28/7/26).
Proyek National Consolidator telah menerima restu dari Komisi VI DPR RI. Indonesia adalah negara kepulauan sehingga perlu memiliki industri maritim kokoh dan terintegrasi.
“Kami berharap dari pertemuan ini lahir langkah-langkah produktif untuk memperkuat sektor maritim nasional. Fungsi pengawasan DPR harus mampu memastikan transformasi BUMN memberikan nilai tambah bagi bisnis, dan menghasilkan manfaat yang bagi masyarakat,” ucap Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini.
Penulis: Jovan. A. R
Editor: Ismed Eka
