Kementerian BUMN masih melakukan penghitungan bisnis hotel yang digarap anak dan cucu perusahaan. Bisnis hotel tersebut akan dimerger sehingga dapat meningkatkan aset BUMN.
Salah satu bisnis yang diminati BUMN adalah sektor perhotelan. Contoh PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT Pegadaian, PTAdhi Karya, PT Jasa Tirta II hingga PT PANN Multifianance (Persero) yang sebenarnya bergerak di bidang armada niaga nasional, ikutan melakukan bisnis hotel. Padahal BUMN yang memiliki bisnis inti di bidang perhotelan hanyalah Hotel Indonesia Natour yang mengoperasikan beberapa hotel di bawah merek Inna Group Hotel. Setidaknya, jumlah hotel dari anak dan cucu usaha BUMN tersebut mencapai 85 hotel.
Kementerian BUMN masih melakukan penghitungan dan tak tertutup kemungkinan jumlah anak usaha dan cucu usaha itu akan dimerger. Penghitungan aset ini ditujukan untuk memastikan nilai total 85 hotel yang direncanakan akan dikonsolidasikan ke Inna Group. Adanya pengembangan ke bisnis perhotelan yang dilakukan BUMN tentu bertujuan menambah pendapatan BUMN. Selain itu juga memaksimalkan penguasaan aset yang ada. Sebagai contoh, Pertamina melakukan pengelolaan hotel untuk melakukan efisiensi perusahaan. Sejumlah kegiatan internal perusahaan tersebar di beberapa wilayah Indonesia.
Pertamina yang core business-nya adalah minyak dan gas (migas), melalui anak usahanya yakni PT Patra Jasa mengelola Hotel The Patra Bali Resort & Villas, Patra Semarang Hotel and Convention, Patra Comfort Bandung Hotel, Patra Comfort Jakarta Hotel, Patra Comfort Anyer Beach Resort serta Patra Comfort Parapat Lake Resort. Hal sama juga dilakukan PT Garuda Indonesia yang fokus pada bisnis penerbangan. BUMN ini memiliki anak usaha yang mengelola hotel melalui PT Aero Wisata. Sejumlah hotel di berbagai kota besar di Indonesia pun dikelolanya antara lain Hotel Prama Grand Preanger Bandung, Hotel Prama Sanur Beach Bali, Hotel Kila Senggigi Beach Lombok, Hotel Asana Grove Yogyakarta, Hotel Asana Kawanua Jakarta, Hotel Asana Grand Pangrango Bogor, serta Hotel Asana Nevada Ketapang Prama.
Termasuk PT Pegadaian, melalui anak usahanya PT Pesonna Indonesia Jaya mengelola sejumlah di berbagai kota di Jawa dan Sulawesi. Di antaranya Pesonna Hotel Malioboro – Pesonna Hotel Tugu – Pesonna Hotel Gresik – Pesonna Hotel Makassar – Pesonna Hotel Pekanbaru – Pesonna Hotel Pekalongan – Pesonna Hotel Semarang – Pesonna Hotel Ampel Surabaya – Pesonna Hotel Tegal.
Selanjutnya, PT Pos Indonesia melebarkan sayap ke industri hospitality melalui PT Pos Properti Indonesia yang berdiri tahun 2013. Melansir situs resmi Pos Properti Indonesia, saat ini perusahaan mengelola hotel dengan merek dagang Point Phila, yang baru terdapat satu hotel yang berdiri, yaitu Point Phila Hotel Bandung. PT Pos juga berencana untuk membangun cabang di Semarang, Pontianak, Pekanbaru, Palembang, Purwokerto, dan Manado.
Begitu pula PT Krakatau Steel telah memanfaatkan lahannya di Cilegon, Banten, untuk mendirikan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon di tahun 1982. Anak usaha BUMN bernama emiten KRAS tersebut mengelola The Royale Krakatau Hotel, sebagaimana diungkapkan situs perusahaan. Bisnis hotel juga dilakukan PT Angkasa Pura II melalui PT Angkasa Pura Airport yang mengelola Ibis Budget Makassar dan Surabaya, serta Novotel Bali Ngurah Rai Airport. PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui PT KA Properti Manajemen yang mengelola KAI Boutique. Kemudian PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang lewat anak usahanya mengelola hotel dengan merek dagang Teraskita dan GranDhika.
Sejumlah BUMN seperti BUMN Perkebunan, Pelindo serta Garuda pun mempunyai bisnis logistik. Padahal hanya satu BUMN yang core business-nya di logistik, yaitu PT Pos Indonesia (Persero). Ada juga BUMN yang punya berbisnis rumah sakit.
Banyaknya anak usaha BUMN yang teryata tidak inline dengan induk usahanya tersebut sempat membuat Menteri BUMN Erick Thohir terheran. Ia pun berupaya membenahi anak-anak usaha BUMN yang diprediksi mencapai 800 anak usaha. Salah satunya dengan melakukan pembatasan pendirian anak usaha BUMN untuk sementara waktu dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019. Intinya, Erick hendak menata dan melakukan evaluasi terhadap keberadaan anak usaha BUMN maupun perusahaan joint venture yang melibatkan BUMN.
Bahkan kepada Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ia memberikan tenggat waktu satu bulan untuk menyampaikan data lengkap mengenai 142 anak usaha milik Pertamina. Jumlah anak usaha tersebut diketahuinya setelah mengadakan rapat perdana dengan Ahok dan juga Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Menurut Erick, dirinya tak mengetahui ratusan anak usaha Pertamina tersebut bergerak di bidang apa saja. Untuk itu, ia meminta agar Komisaris Utama dan Direktur Utama Pertamina melaporkan data-data tersebut kepadanya hingga Januari 2020. “Ini saya minta juga untuk Komut dan Direksi, di rapat bulan Januari saya minta mapping 142 perusahaan ini usahanya apa? Terus bagaimana kesehatan perusahaannya?” ungkap Erick di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta (13/12/2019).
Selain menunggu laporan dari Ahok dan Nicke terkait keberadaan dan kinerja 142 anak usaha tersebut, Erick juga menegaskan akan membereskan anak usaha BUMN , termasuk anak usaha Pertamina yang hanya diisi oleh oknum yang menggerogoti Pertamina. “Saya juga enggak mau nanti ternyata ya, mohon maaf yang seperti kemarin saya bicara, 142 perusahaan yang ada di Pertamina ini hanya oknum-oknum yang akhirnya menggerogoti Pertamina. Ini yang saya juga sudah minta laporan dari Dirut dan Komut,” tukas Erick.
Berdampak Efektif
Respons positif terkait penataan bisnis hotel anak usaha dan cucu BUMN dilontarkan Ketua UMum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani. Ia menilai, keinginan Menteri Erick menyatukan anak dan cucu usaha BUMN yang berbisnis di sektor perhotelan berdampak positif bagi industri. Konsolidasi bisnis hotel BUMN tersebut akan membuat pengelolaan manajemen hotel anak atau cucu BUMN lebih baik sehingga aset BUMN berpotensi meningkat. “Kalau dikonsolidasikan sesuai dengan core business-nya mungkin lebih bagus pengelolaan manajemennya. Pengelolaan aset juga akan lebih bagus,” ujar Hariyadi.
Menurutnya, selama ini kompetisi di industri perhotelan sudah cukup baik. Bahkan mayoritas anak dan cucu usaha perhotelan BUMN masuk dalam anggota PHRI. “Memang belum semua masuk, tapi sebagian besar masuk di PHRI, di antaranya di PHRI Bali, Yogyakarta. Keanggotaan itu banyak di daerah,” katanya.
Salah satu entitas usaha yang menjadi anggota PHRI, yaitu Patra Jasa Hotel. Hotel tersebut dimiliki oleh anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Patra Jasa. Saat ini, Hariyadi menyebut salah satu cabang hotel itu masuk sebagai anggota PHRI Jawa Tengah.
