Jakarta, Bumntrack.co.id – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang diihadiri/diwakili oleh pemegang 23.386.793301 lembar saham atau 90,34% persen dari keseluruhan pemegang saham Garuda Indonesia sepakat mengangkat Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia.
“Irfan Setiaputra menggantikan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra yang menjabat sejak September 2018. RUPSLB ini juga memperkuat keputusan Dewan Komisaris perihal pemberhentian sementara Direktur Utama dan beberapa jajaran Direksi,” kata tim Corporate Secretary Garuda Indonesia, Iksan Rosan di Jakarta, Rabu (22/1).
Dengan demikian RUPSLB ini memberhentikan secara resmi jajaran direksi tersebut, yaitu:
Direktur Utama: I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra
Direktur Human Capital: Heri Akhyar
Direktur Teknik & Layanan: Iwan Joeniarto
Direktur Operasi: Bambang Adisurya Angkasa
Direktur Kargo & Pengembangan Usaha: Mohammad Iqbal
Selanjutnya RUPSLB 2020 turut memberhentikan dengan hormat Direktur Niaga Pikri Ilham Kurniansyah. Lebih lanjut, RUPSLB 2020 ini juga memberhentikan dengan hormat Sahala Lumban Gaol sebagai Komisaris Utama dan menunjuk Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama Garuda Indonesia yang baru.
RUPSLB ini juga telah menunjuk jajaran direksi dan dewan komisaris baru Garuda Indonesia. Dengan demikian, susunan direksi terbaru Garuda Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:
Direktur Utama: Irfan Setiaputra
Wakil Direktur Utama: Dony Oskaria
Direktur Layanan, Pengembangan Usaha dan TI: Ade R. Susardi
Direktur Niaga dan Kargo: M. Rizal Pahlevi
Direktur Keuangan & Manajemen Resiko: Fuad Rizal
Direktur Human Capital: Aryaperwira Adileksana
Direktur Operasi: Tumpal Manumpak Hutapea
Direktur Teknik: Rahmat Hanafi
Sementara susunan Komisaris yang baru adalah :
Komisaris Utama: Triawan Munaf
Wakil Komisaris: Chairal Tanjung
Komisaris Independen: Elisa Lumbantoruan
Komisaris Independen: Yenny Wahid
Komisaris: Peter F. Gontha
“Adapun secara keseluruhan RUPSLB PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk diselenggarakan dengan mata acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, dan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan,” jelasnya.
