Bumntrack.co.id. Jakarta – Tenaga Ahli Kementerian ESDM Bidang Kelistrikan, Sripeni Inten Cahyani mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 6 juta kendaraan yang dikonversi ke kendaraan listrik hingga tahun 2030. Untuk itu, perlu adanya kerja kolaboratif lintas komponen dalam mewujudkan misi besar tersebut.
“Karena itu butuh dukungan. Kalau kita melihat visi presiden bahwa ini nanti akan mendorong multiplier effect di bagian industri, maka sebenarnya kalau itu semua bergandengan tangan, bisa,” ungkap Tenaga Ahli Kementerian ESDM Bidang Kelistrikan, Sripeni Inten Cahyani di Jakarta, Senin (30/5/23).
Hal ini, tentu sejalan dengan visi besar Presiden Joko Widodo dalam upaya mendorong dan mengawal program motor listrik di Indonesia. “Makanya Pak Presiden mengatakan tahun 2027 mudah-mudahan kita tetap konsisten dalam mengawal program motor listrik ini karena menjadi trigger awal untuk menarik investasi di Indonesia,” katanya.
Program konversi kendaraan listrik akan diikuti oleh sejumlah terobosan, seperti pemberian insentif untuk motor listrik baru dan untuk konversi dari motor berbahan bakar bensin ke motor listrik. “Kami Kementerian ESDM memang fokus khususnya di konversi motor listrik. Nantinya pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp7 juta untuk konversi dari motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik,” ungkapnya.
Kementerian ESDM sudah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang pedoman umum bantuan pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai. Hal ini menjadi salah satu langkah serius pemerintah dalam mendorong percepatan program konversi kendaraan listrik, sekaligus memberikan kemudahan terhadap masyarakat yang tertarik menggunakan kendaraan listrik tetapi terkendala biaya.
“Karena masyarakat bilang ini enak, mudah, irit, tetapi biaya untuk membeli itu mahal. Di sinilah letak tugas pemerintah untuk bisa menjangkau masyarakat yang tertarik tadi. Agar tidak mahal, maka selisihnya diberikan insentif bantuan pemerintah,” katanya.
Selain Kementerian ESDM, sejumlah kementerian lainnya juga dilibatkan dalam upaya mendorong percepatan konversi kendaraaan listrik, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian. “Ini ada 3 pihak yang harus selalu bersama-sama. Yang pertama, Kementerian ESDM yang mendorong supaya bauran energinya dan pengurangan subsidi, lalu Kementerian Perhubungan yang menunjuk dan menetapkan kriteria bengkel konversinya, dan Kementerian Perindustrian yang mendukung ekosistem kendaraan listrik khususnya komponen, baterai, dinamo BLDC, controller, dan berbagai macam pendukung lainnya,” lanjut Sripeni.
Menurut Sripeni, pada tahun 2023, pemerintah menargetkan konversi 50.000 unit, dengan kebutuhan bengkel konversi 42 bengkel. Sementara itu, target konversi 2024 yakni 150.000 unit, dengan kebutuhan bengkel konversi 125 bengkel. Saat ini, bengkel yang sudah mendapat sertifikat Kemenhub yakni 19 bengkel dan mampu mengkonversi 1.900 unit/bulan atau 22.800 unit/tahun. Perkiraan bengkel terlatih hingga Desember 2023 sebesar 1.020 bengkel, yang nantinya mampu mengkonversi 102.000 unit/bulan atau 1.224.000 unit/tahun.
