BERITA

Transparansi Perekrutan Direksi Modal Awal Membangun BUMN

Tak lagi dilakukan secara “diam-diam”,  perekrutan direksi BUMN secara transparan merupakan modal awal membangun BUMN.

          Meski BUMN memilki segudang masalah, mulai dari  soal  SDM, lini bisnis, proses bisnis, hingga leadership, tetap harus dibangun. Saat ini yang menjadi prioritas Kementerian BUMN adalah membenahi agar BUMN kembali kepada core business-nya. Ini memang bukan hal mudah, tetapi harus dilakukan. Tujuannya agar BUMN lebih berkontribusi kepada negara dan masyarakat serta meningkatkan daya saing BUMN di  pentas global.

Salah satu yang dinilai sebagai sumber permasalahan adalah pemilihan direksi BUMN yang dinilai tidak transparan. Bahkan proses pemilihan terkadang  idak sesuai dengan kapabilitas serta tuntutan perusahaan. Inilah yang ditengarai merupakan penyebab, direksi BUMN sering membuat ulah.  Tak lama setelah diangkat sebagai Menteri BUMN, Erick merombak pejabat-pejabat BUMN. Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk setelah dirutnya diduga kuat menyelundupkan Harley-Davidson dalam pesawat Airbus yang baru dikirim dari Prancis. Selain memberhentikan direksi Garuda ia akan mencari figur-figur yang bagus untuk komisaris dan direksi. Sebelum memecat direksi Garuda, Erick sudah melakukan, rapatdengan  komisaris.  “Kita sekarang harus merekrut orang yang bagus untuk membantu mengawasi dan mengelola 142 BUMN,” tegas Erick.

          Soal perekrutan direksi BUMN memang kerap menimbulkan pertanyan. Yang paling mudah dilihat adalah saat RUPS perusahaan BUMN. Siapa yang menjadi dirut atau direksi perusahaan BUMN, terkadang baru diketahui hanya satu jam sebelum acara RUPS digelar. Bahkan ada yang last minutes. Hal tersebut membuat  para peserta RUPS tidak mempunyai cukup waktu untuk mendalami siapa calon kuat yang hendak dipilih dalam RUPS tersebut. Kini setelah Erick Thohir menjadi Menteri BUMN, tradisi memilih direksi BUMN secara “diam-diam” akan diubah. Erick  menghendaki agar sistem pemilihan direksi dan komisaris BUMN dilakukan terbuka agar publik mengetahui siapa calon-calonnya.

          Erick Thohir menegaskan, pemilihan pejabat BUMN mesti melalui mekanisme yang transparan dan terbuka. Ini penting selain karena untuk menjaga kredibilitas BUMN, juga mendorong pejabat tersebut bekerja secara profesional. Salah satu bentuk keterbukaan, pemilihan Dirut BUMN melalui mekanisme Tim Penilaian Akhir (TPA). Apalagi, untuk BUMN yang memiliki nilai aset yang besar dan punya keterlibatan saham publik. Ia berharap, adanya sistem ini maka pejabatan BUMN bisa memiliki profesionalisme. “Saya rasa 25-30 perusahaan besar berdasarkan aset, revenue, dan profit sebaiknya diproses lewat TPA biar transparan pemilihannya,” ujar Erick.

          Erick meminta dirut  BUMN terpilih diharapkan bisa bekerja dengan baik. Ia tidak ingin apabila pejabat BUMN tidak bekerja secara maksimal. Sebab, ada banyak tugas yang perlu diselesaikan dan diemban saat ini. Tidak bisa seseorang hanya mau menduduki jabatan tapi tidak mau berkeringat dan tidak mau bekerja.

          Pemecatan  Dirut PT Garuda Indonesia, Ari Akhsara oleh Menteri BUMN mendapat respons positif dari banyak kalangan. Langkah tersebut juga merupakan bukti awal keseriusan Erick menata BUMN sekaligus sinyal kepada direksi BUMN lain yang ingin mencoba “bermain-main” dengan integritas.  Erick juga langsung memberhentikan empat direksi Garuda yang juga berada dalam pesawat yang sama dengan Ari. Hasil investigasi Komite Audit Garuda menilai mereka mengetahui adanya kargo illegal tersebut.

          Menteri BUMN dengan cepat menunjuk Direktur Keuangan Garuda Indonesia Fuad Rizal sebagai Plt Dirut Garuda hingga RUPSLB digelar Januari 2020. Sedangkan untuk pemilihan Direksi Garuda Indonesia, pihak Kementerian BUMN bakal berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan saat ini pemilihan direksi maskapai pelat merah tersebut tengah diproses. 

          “Kami sedang proses, tapi intinya kami yakinkan akan melakukan investigasi dan menggunakan koridor hukum dan juga memastikan keselamatan tetap terjaga. Karena kita tahu dalam kasus ini juga harus ada pertimbangan dari Dirjen Perhubungan Udara,” kata Kartika di Balaikota Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

          Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol dan beberapa komisaris telah bertemu Menteri BUMN membahas penyelundupan ini. Dia memastikan seluruh keputusan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang berlaku di Garuda Indonesia sebagai perusahaan terbuka. Ia mengatakan Menteri BUMN dan Dewan Komisaris segera mengangkat pelaksana tugas baru untuk menggantikan direksi yang diberhentikan sementara.

Pemilihan Pengelola BUMN

          Begitu juga penempatan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, dan Chandra Hamzah, mantan Ketua Deputi KPK sebagai Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN) dianggap sebagai sebuah terobosan.  Penempatan kedua orang yang dikenal mempunyai reputasi baik tersebut ditengarai sebagai cara Erick untuk memulai pembenahan BUMN. Bila berkaca pada pengalaman selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Basuki dinilai mempunyai  ketegasan prinsip dan disiplin tinggi sehingga mampu merubah wajah birokrasi  ibukota Jakarta.

          Sebagai Komisaris  Utama Pertamina, Basuki memang tidak memiliki kewenangan bertindak langsung atau megeksekusi seperti ketika menjadi Gubernur DKI. Tetapi  melalui perannya di bidang pengawasan, setidaknya  kehadiran Basuki bisa meminimalisir kebocoran-kebocoran dana yang selama ini diisukan masih sulit diberantas di Pertamina. Tugas terbesar dan terberat Basuki adalah mengawasi operasional Pertamina agar tidak direcoki para mafia migas yang kabarnya masih sulit diberantas meski Petral sudah dibubarkan.

          Sedangkan Candra Hamzah yang pernah menjadi Ketua Deputi KPK diyakini bisa membantu menyelesaikan kasus hukum yang melilit  BTN, BUMN khusus pembiayaan perumahan serta mencegah agar BTN tidak lagi terjerembab dalam kasus hukum yang berpotensi mengganggu kinerja maupun operasional perusahaan.

          Contoh lain pemilihan Dirut Bank Mandiri pengganti Kartiko Wirjoatmodjo yang dipilih sebagai wakil Menteri BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Royke Tumilaar sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pria yang menyelesaikan pendidikan masternya di University of Technology Sydney itu sebelumnya menjabat sebagai Direktur Corporate Banking Bank Mandiri. Royke bukanlah orang baru di jajaran petinggi bank pelat merah itu. Kariernya sudah dimulai pada 2008, dengan menjabat sebagai Komisioner di Mandiri Sekuritas hingga 2010.

          Soal pemilihan direksi BUMN yang tidak transparan  juag diungkapkan seorang anggota Dewan Komisi VI DPR RI dalam rapat perdana dengan Menteri BUMN. Menurutnya, ada BUMN yang sebelumnya berkinerja baik, namun setelah dipimpin direksi yang tidak berakhlak baik, rusaklah kinerja BUMN tersebut. Padahal selama 30 tahun BUMN tersebut selalu meraih laba.

          Bahkan  terakhir sebelum ia dilantik sebagai anggota dewan, BUMN tersebut hanya diisi oleh dua direksi yang proses seleksinya  diduga tidak berjalan baik. Seharusnya jumlah direksi BUMN tersebut empat orang. Belum lagi adanya laporan proyek-proyek fiktif yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Dana sebesar itu sangat berarti bagi BUMN yang hanya beraset Rp1 triliun. 

          Namun tak ada gading yang tak retak. Pilihan pemerintah menempatkan Basuki sebagai Komisaris Utama Pertamina menuai kritik. Proses transparansi dan kredibilitas dalam sistem rekrutmen pengelola BUMN pun dipertanyakan. Pasalnya, masih ada politisi yang minim pengalaman kelola BUMN malah masuk sebagai pengelola BUMN.  Masuknya politisi sebagai pengelola BUMN dikhawatirkan merusak BUMN dan menjadi BUMN sebagai sapi perahan demi kepentingan dan transaksi politik. Masuknya politisi yang tidak punya kompetensi dan pengalaman mengelola BUMN dinilai melanggar Undang-undang tentang BUMN.(*)

Show More

Artikel Terkait

Back to top button
Close