Jakarta, Bumntrack.co.id – Penetapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (persero) sudah tepat. Namun penetapan Budi Gunawan Sadikin (BGS) yang saat ini menjabat wakil menteri BUMN, tidak tepat menjadi wakilnya Ahok di Pertamina. Hal itu tampak Ambigu, terkesan hanya bagi-bagi enghasilan saja.
Di satu sisi, BGS wakil Menteri BUMN yang harusnya mengawasi Komisaris, malah menjadi wakil Ahok. Dalam struktur manajemen, hal itu terlihat agak Anomaly.
Penunjukan Condro Kirono (CK), mantan komisaris jendral polisi sebagai komisaris Pertamina, juga sangat tepat. Alasannya, capabilitas CK dalam penyelidikan dan Penyidikan akan sangat bermanfaat dalam menghabisi Mafia Migas yang masih bergentayangan. Hampir semua fraud di Pertamina melibatkan Mafia Migas yang bersekutu dg oknum internal. Salah satunya, seperti yang terjadi pada Petral.
Sebagai Komisaris Utama, tantangan utama Ahok yaitu ketidakmampuan mengeksekusi perbaikan secara langsung, kecuali melalui direksi. Namun, faktor Ahok diharapkan dapat melecut direksi untuk menjalankan perbaikan di Pertamina, termasuk menggayang Mafia Migas beserta sekutu internal.
Prioritas utama Ahok untuk melecut Direksi Pertamina adalah menurunkan defisit neraca migas, seperti diharapkan Jokowi. Caranya dengan menaikkan ekspor dan menurunkan impor Migas.
Ahok harus mendorong Direksi untuk meningkatkan investasi untuk penggunaan high technology dalam eksplorasi dan eksploitasi Migas untuk menaikkan produksi migas. Kedua, Ahok harus menyelesaikan pembangunan kilang minyak untuk menurunkan impor BBM. Kalau tidak kunjung mendapatkan investor, Pertamina dapat membiayai dengan menerbitkan global bond. Dalam konteks ini lah pergantian Dirkeu cukup penting. Ketiga, mempercepat pengembangan EBT, dari B20 ke B30 dilanjut B100 untuk menurunkan impor Solar dan Avtur. Kerjasama dengan Eny Italia untuk menghasilkan B100 dengan bahan baku sawit harus segera direalisasikan. Keempat, secara sistemik dan terus menerus memaksa direksi membrantas Mafia Migas dan oknum internal yang menjadi sekutunya.
Terakhir, Pertemuan dengan Serikat Pekerja Pertamina tidak mendesak, tapi perlu dilakukan. Pasalnya, SP tampaknya sudah bisa menerima Ahok sebagai Komut, bukan Dirut Pertamina.
Ditulis Oleh:
Pengamat Ekonomi Energi dan Akademisi UGM, Fahmy Radhy
