Oleh: Tulus Abadi
Ketua Pengurus Harian YLKI
Fenomena kultural dan ekonomi perayaan Idul Fitri begitu kuat pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan jauh lebih dominan dibanding fenomena spiritualitasnya, yang seharusnya lebih kuat. Salah satu fenomena kultural itu adalah mudik ke kampung halaman. Tahun ini, 2023, seiring dengan meredupnya pandemi Covid-19 dan pencabutan PPKM oleh pemerintah, mudik Lebaran kali ini akan jauh lebih semarak dibanding sebelumnya. Maka tidak heran jika prediksi Kemenhub bahwa mudik Lebaran 2023 akan menggelorakan pergerakan masa mudik hingga lebih dari 123 juta, di seluruh Indonesia.
Segala daya upaya dikerahkan untuk memfasilitasi pergerakan mudik tersebut, khususnya dari sisi managemen transportasi. Sektor transportasi darat, laut, udara; semua bejibaku untuk mengamankan mudik Lebaran. Bahkan dalam hajatan Lebaran ini sejatinya bukan hanya aspek managemen transportasi saja yang dikerahkan, tetapi juga sektor strategis lainnya, seperti sektor logistik, ketenagalistrikan, bahan bakar minyak dan gas, plus sektor telekomunikasi.
Oleh karena itu, tidak heran jika negara harus betul betul hadir dalam mengawal prosesi mudik Lebaran. Negara harus hadir dengan bentuk pelayanan publik yang andal dan prima. Salah satu bentuk kehadiran negara, selain melalui Kementerian dan lembaga, juga melalui BUMN, wabil khusus BUMN yang bergerak di sektor transportasi, logistik dan bahan pangan, ketenagalistrikan, migas, dan telekomunikasi. Bahkan mudik Lebaran ini menjadi ajang uji nyali seberapa andal performa BUMN itu dalam melayani prosesi mudik Lebaran. Salah satu tugas BUMN, sebagaimana mandat UU tentang BUMN, adalah Public Services.
BUMN Transportasi
Untuk sektor transportasi, begitu banyak BUMN yang bergelut di sektor ini. Di sektor darat, ada PT KAI dan Perum Damri. PT KAI selama ini menjadi andalan bagi pemudik untuk mudik Lebaran. Bahkan, begitu tinggi antusiasme mudik menggunakan angkutan kereta api (KA), tiket KAI ludes terjual, bahkan selalu kurang. Di sinilah tantangannya agar manajemen PT KAI mampu menambah kapasitas perjalanan KA, agar lebih banyak menampung pemudik. Di sektor darat, optimalisasi KAI sangat urgent, guna menekan tingkat kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi, khususnya sepeda motor.
Kemudian di sektor dan penyeberangan, bertengger BUMN seperti PT Pelni, dan PT ASDP Indonesia Ferry. Sebagai konsekuensi negara kepulauan, peran kedua BUMN tentunya sangat vital, sebagai penyambung dan jembatan Nusantara (the bridge nation). Upaya kedua BUMN ini perlu diapresiasi dalam meningkatkan pelayanan dan kapasitasnya, terkhusus melalui pelayanan berbasis digital.
Tetapi nampaknya inovasi pelayanan di PT Pelni dan PT ASDP sepertinya belum optimal, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Contoh, untuk PT Pelni, kendati penjualan kelas di kapal sudah berbasis digital, ternyata fenomena patgulipat nya masih tinggi. Misalnya kamar kelas eksekutif dari sisi online sudah habis, ternyata di lapangan masih ada, dan banyak. Akibatnya terjadi transaksi gelap antara oknum petugas dengan konsumen. Juga aksi penjualan kasur secara ilegal juga masih marak. Itu atas hasil temuan investigasi oleh media televisi ternama. Sungguh ironis jika fenomena ini masih terjadi, sebab ini fenomena klasik, sudah terjadi puluhan tahun silam.
Begitu pun dengan fenomena digitalisasi pelayanan di PT ASDP Indonesia Ferry, sepertinya juga masih menyisakan penyakit klasik: fenomena percaloan tiket! Aneh kan, dengan online tiket bernama Ferizy, ternyata percaloan tiket masih marak di lapangan, bahkan di area terminal eksekutif, yang dibanggakan itu!
Berdasar pemantauan lapangan yang penulis lakukan pada awal April 02/04/2023 di Pelabuhan Merak-Bakauheni, suasana percaloan tiket masih cukup kental. Bahkan selama penulis mengantri menunggu kapal, terdapat tiga oknum petugas yang menawarkan jasa untuk membeli tiket. Juga di sekitar pelabuhan Merak, masih banyak kios kios yang menawarkan dan menjual tiket Ferizy tersebut. Kata salah seorang petugas security, harga tiket di kios jauh lebih mahal dibanding harga resminya.
Ini tentu fenomena yang paradoks, PT ASDP sudah menelurkan tiket online, seharusnya penjualan fisik dan apalagi calo tiket, musnah dengan sendirinya. Untuk hal ini, PT ASDP Indonesia Ferry, harus menelaah kembali aspek bisnis proses dalam penerbitan tiket online dimaksud. Termasuk pada aspek sosialisasi pada calon penggunanya.
Sementara itu, di sektor udara, peran BUMN terwadahi oleh maskapai Garuda Indonesia, dan juga Citilink sebagai anak perusahaan GA. Oh ya, ada juga Pelita Air Service, anak perusahaan PT Pertamina, yang telah terjun dalam maskapai komersial. Hal yang terpenting dalam keandalan pelayanannya adalah, potensi pelanggaran tarif batas atas (TBA), dan on time performance. Untuk hal ini pengawasan oleh regulator harus ketat dan kontinyu, untuk semua maskapai. Sebab fenomena peak session berpotensi bagi maskapai untuk menerapkan aji mumpung untuk melanggar ketentuan, khususnya soal TBA.
Di sektor transportasi, juga tak bisa dilupakan peran PT Jasa Raharja, sebagai BUMN yang bergerak di sektor asuransi keselamatan. Selama prosesi mudik Lebaran PT JR harus lebih aktif dalam mengedukasi pengguna jalan untuk mengutamakan aspek keselamatan selama berkendara di jalan raya. Sebab dengan tingginya traffict selama mudik Lebaran itu artinya tingginya risiko dari sisi keamanan dan keselamatan. PT JR juga harus menjadikan momen mudik Lebaran sebagai wahana edukasi agar masyarakat patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Sebab tingkat kepatuhan pemilik kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraannya terbilang masih sangat rendah, hanya 52 persen saja.
BUMN Jalan Tol
Jalan tol yang kian terkoneksi dan terintegrasi sebagai ikon infrastruktur dalam prosesi mudik Lebaran. Terkhusus akses jalan tol di Trans Jawa, Trans Sumetera, bahkan jalan tol Jabodetabek. Instrumen keandalan jalan tol adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam mudik Lebaran, tak ada alasan bagi BUMN jalan tol menurunkan SPM, dengan alasan apa pun.
Khususnya untuk aspek Infrastuktur jalan tol, respon terhadap kejadian lakalantas, lamanya antrian di loket pembayaran; sebab ini menjadi back bone selama arus mudik Lebaran, juga arus balik. Dalam kondisi tertentu yang ekstrim, saat lalu lintas tak bergerak, maka akses jalan tol harus ditutup. Sebagaimana janji Menhub Budi Karya Sumadi, jika kemacetan melebihi 3 km maka tarif tol digratiskan. Semoga Pak Menhub masih ingat janjinya, bukan hanya talk only, dan hilang ditelan angin.
BUMN Migas
Peran BUMN migas seperti Pertamina tentu sangat vital dalam menunjang prosesi mudik Lebaran. Masih dominannya pemudik dengan kendaraan pribadi, apalagi dengan tersambungnya tol Trans Jawa, makin mendorong pemudik untuk menggunakan roda empat. Oleh karena itu, keamanan pasokan BBM di setiap SPBU menjadi skala prioritas untuk menjamin pasokan BBM. Peran dan upaya PT Pertamina untuk mengamankan pasokan BBM, apalagi di jalur utama pemudik, harus benar benar keras. Tak boleh karena faktor alasan kemacetan, sehingga stok BBM di SPBU menipis, atau bahkan kosong. Apalah gunanya digitalisasi SPBU jika masih terjadi kekosongan BBM. Penulis pernah mengalami hal ini, baik saat mudik Lebaran atau bahkan momen reguler, jenis BBM tertentu (pertamax) kosong di SPBU. Loh, ini BBM jenis non subsidi malah stok habis. Aneh kan?
Demikian juga untuk pasokan gas elpiji 3 kg, jangan sampai ada gangguan pasokan selama perayaan Lebaran. Jangan sampai gegara elpiji 3 kg langka, masyarakat gagal membuat opor ayam, plus rendang. Pemerintah dan PT Pertamina harus menjamin keamanan pasokan komoditas elpiji 3 kg.
Pada akhirnya, sejatinya mudik Lebaran dan keseluruhan dalam menyongsong perayaan Idul Fitri adalah uji nyali dalam keandalan pelayanan BUMN, terutama BUMN yang terlibat langsung dalam prosesi mudik Lebaran. Jika BUMN itu gagal dalam memberikan pelayanan yang andal selama mudik Lebaran, bisa disimpulkan bahwa itu adalah awal dari kegagalan dalam performa keseluruhan pelayanan, khususnya dalam perspektif public services. Mudik gratis yang diperankan oleh BUMN, hanyalah sekelumit tanggung jawab sosial (CSR) BUMN.
