Jakarta, BUMN TRACK – Pada periode 2018-2023, Neraca Perdagangan Alpalhankam (34 HS Code) Indonesia defisit mencapai USD3,25 Milliar. Hal tersebut terlihat antara lain dari impor tank dan Kendaraan Perang mencapai USD1,21 Milliar dari Brazil, Prancis, dan Republik Ceko.
“Kemudian Amunisi dan Proyektil sebesar USD408 Juta impor dari Italia, Prancis dan Spanyol. Sedangkan Kapal Perang sebesar USD199 Juta dari Korea Selatan,” kata Taufiek Bawazier, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat dan Elektronika Kemenperin RI dalam FDG yang digelar Forkominhan di Jakarta, Kamis (14/12/23).
Data tersebut, lanjutnya, menunjukan bahwa pasar untuk industri ini masih sangat luas dan saat ini belum bisa dipenuhi oleh pelaku Usaha dalam negeri.
Dari berbagai jenis produk alpahankam, bahan peledak memiliki range tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tertinggi mencapai 96,15 persen dengan rata-rata TKDN di sekitar 76 persen. Kemudian senjata ringan range TKDN mencapai 95,14 dengan rata-rata TKDN mencapai sekitar 75 persen. Untuk meningkatkan industri dalam negeri, pemerintah menetapkan TKDN minimal 25 persen dari semua jenis produk.
“Total ada 184 produk, terbagi dalam 10 jenis produk, yang tersertifikasi TKDN. Ada 2 BUMN dan 9 BUMS yang telah melakukan sertifikasi TKDN terhadap produk Alpalhankam-nya. Semua produk yang tersertifikasi memiliki nilai TKDN diatas 25% (mendapatkan preferensi dalam proses pengadaan pemerintah bila BMP 15%, bedasarkan Pasal 66 Perpres 12/2021),” jelasnya.
Ada 5 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) industri yang terkait Alpalhankam dibawah binaan Kemenperin (bedasarkan Permenperin No 45 Tahun 2020). Industri-industri tersebut Sebagian besar dikategorikan sebagai industri dengan Tingkat risiko “Tinggi”.
“Risiko tersebut karena sektor ini sangat bergantung kepada order Pemerintah (Pusat & Daerah) dan TNI Polri sehingga diperlukan transparansi order pengadaan pemerintah baik jangka pendek, menengah dan panjang. Sehingga kejelasan order tersebut akan membantu industri untuk melakukan investasi jangka panjang,” terangnya.
Selain itu, order pengadaan terbatas sedangkan nilai tambah produk sangat tinggi menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap bahan baku komponen impor. Industri ini juga dikategorikan “High Risk Business Loan” sehingga Lembaga pembiayaan cenderung menerapkan persyaratan yang sangat ketat seperti suku bunga tinggi, tenor jangka pendek, serta asset dan personal guarantee padahal investasi yang dibutuhkan sangat tinggi.
Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibentuk klasterisasi Alpalhankam di kawasan industri. Pada kawasan industri disediakan berbagai macam fasilitas pendukung hingga tax holiday dan tax allowance. Klasterisasi Industri Pertahanan diharapkan mampu nengoptimasi sumber daya, menjadi pusat inovasi hingga pembentukan supply chain.
Namun demikian, ada klasterisasi tersebut memerlukan biaya pembangunan yang tidak sedikit. Selain itu, klasterisasi industri pertahanan juga berarti terpusatnya lokasi uji coba, perlu dikaji dampak terhadap lingkungan hidup.
Professor Man-Ki KIM, Program Director IBC & Public Procurement Management Program, Center for Global Public Procurement of KAIST Business College mengungkapkan industri pertahanan tumbuh di Korea karena dukungan pemerintah menjadikan industri pertahanan bukan sebagai pilihan melainkan survival industry.
Berdasarkan data pengembangan ekonomi korea, belanja riset dari tahun 2000 ke tahun 2020 terus meningkat. Jauh diatas rata-rata top 10 member Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Untuk tahun 2020, OECD di kisaran 2,64, namun Korea sudah mencapai 4,8.
Tulang punggung klaster industri Korea terletak pada kemajuan teknologinya, khususnya di sektor-sektor seperti elektronik, semikonduktor, dan otomotif. Pemain besar seperti Samsung, LG, dan Hyundai berkontribusi signifikan terhadap kekuatan perekonomian negara. Selain itu, inisiatif strategis seperti pusat penelitian dan pengembangan, pusat inovasi, dan kawasan industri khusus memainkan peran penting dalam membentuk tulang punggung industri Korea.
“Konsep kluster merupakan bentuk dukungan institusi dan politis dari pemerintah untuk penelitian dan inovasi, aktivitas produksi dan kerjasama pengembangan,” jelasnya.
Kluster industri merupakan kombinasi dari industri, penelitian dan teknologi, serta dukungan politis pemerintah. Dari tiga hal tersebut, bakal membawa industri berkembang dan mampu bersaing di kancah regional.
Kluster industri pertahanan Korea (Korean Defense Industrial Cluster) adalah kumpulan perusahaan dan entitas yang beroperasi dalam sektor pertahanan di Korea Selatan. Korea Selatan memiliki industri pertahanan yang berkembang pesat, dengan perusahaan-perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi militer, produksi peralatan pertahanan, dan penyediaan layanan keamanan.
Salah satu industri pertahanan Korea Selatan berada di Dongnam, termasuk pengembangan pesawat tempur, kapal perang, sistem rudal, dan teknologi keamanan cyber. Beberapa perusahaan besar seperti Hanwha, Hyundai Heavy Industries, dan Korea Aerospace Industries memiliki peran penting dalam kluster ini.
Korea Selatan telah mengeksplorasi peluang ekspor peralatan pertahanan ke pasar internasional, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi negara tersebut.
Sacheon adalah kota di provinsi Gyeongsangnam-do, Korea Selatan, dan terkenal sebagai pusat industri pertahanan. Daerah ini menjadi rumah bagi berbagai perusahaan yang terlibat dalam pengembangan dan produksi peralatan militer.
Korea Aerospace Industries (KAI), salah satu perusahaan terkemuka di industri pertahanan Korea Selatan, memiliki fasilitas produksi utama di Sacheon. KAI terlibat dalam pengembangan dan produksi pesawat tempur, termasuk pesawat tempur KF-21 Boramae. Selain itu, Sacheon juga memiliki perusahaan lain yang terlibat dalam pembuatan komponen militer dan peralatan pertahanan lainnya.
Sumber daya manusia dan infrastruktur yang baik membuat Sacheon menjadi pusat penting dalam industri pertahanan Korea Selatan.
