Oleh: Syamsudin Hadi Sutarto, CEO BUMN Track
Di tengah berbagai program strategis nasional yang diluncurkan pemerintah hari ini, kita menghadapi tantangan yang lebih kompleks, yakni bagaimana memastikan program-program besar negara bergerak dalam satu arah menuju kemandirian.
Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah dua inisiatif strategis yang jika dilihat secara terpisah, tampak sebagai program sosial dan kelembagaan. Namun jika dilihat dalam satu kerangka besar, keduanya sesungguhnya adalah fondasi dari arsitektur ekonomi rakyat Indonesia.
Pengalaman global menunjukkan satu pelajaran penting, bahwa program yang berbasis bantuan akan selalu berhadapan dengan dua risiko: beban fiscal dan ketergantungan sosial jika tidak terhubung dengan sistem produksi. Namun ketika program tersebut diintegrasikan dengan ekonomi lokal, hasilnya akan berbeda.
Di Brazil, program school feeding tidak hanya memberi makan anak sekolah, tetapi mewajibkan pembelian bahan pangan dari petani lokal. Dampaknya bukan hanya pada gizi, tetapi juga pada peningkatan pendapatan desa.
Di India, skema serupa menghadapi tantangan besar dalam kualitas dan distribusi, namun berhasil menciptakan skala ekonomi yang melibatkan jutaan pelaku usaha kecil.
Sementara di China, intervensi negara tidak berhenti pada bantuan, tetapi terintegrasi dengan industrialisasi pertanian dan penguatan rantai pasok.
Pelajarannya jelas: bantuan yang tidak terhubung dengan produksi akan menjadi biaya. Sedangkan bantuan yang terintegrasi akan menjadi kekuatan ekonomi.
Perdebatan mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak boleh berhenti pada satu pertanyaan sederhana: setuju atau tidak. Karena sesungguhnya, yang sedang kita hadapi bukan sekadar program, melainkan membangun sebuah sistem.
Dan dalam membangun sistem, Indonesia memiliki satu keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara: BUMN yang lengkap dari hulu ke hilir.
Selama ini kita sering melihat BUMN sebagai entitas yang berdiri sendiri, bergerak masing-masing dengan mandat bisnisnya. Namun jika dilihat dalam satu kesatuan, BUMN Indonesia sesungguhnya adalah arsitektur ekonomi nasional yang sudah jadi, tinggal bagaimana mengorkestrasi.
MBG membutuhkan pangan. KDMP membutuhkan produksi. Desa membutuhkan pasar dan pembiayaan. Dan BUMN memiliki semua itu.
Di sektor pangan, Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) memiliki kapasitas dalam pengadaan, pengolahan, dan distribusi bahan pokok dalam skala nasional.
Di sisi hulu pertanian, PT Pupuk Indonesia dan PT Sang Hyang Seri berperan dalam meningkatkan produktivitas melalui pupuk, benih unggul, hingga pendampingan pertanian modern.
Di sektor pembiayaan rakyat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi tulang punggung inklusi keuangan bagi UMKM dan koperasi desa.
Di sektor digital, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mampu menghadirkan sistem monitoring, transparansi, dan integrasi data secara real-time.
Namun kekuatan itu belum berhenti di sana. Dalam memastikan keberlanjutan produksi pangan, ketersediaan air menjadi faktor kunci. Di sinilah peran Perum Jasa Tirta I dan Perum Jasa Tirta II menjadi strategis—menjamin pengelolaan sumber daya air untuk irigasi dan kebutuhan dasar desa.
Sementara itu, untuk memperkuat pasca-panen dan efisiensi logistik, peran BUMN karya menjadi sangat penting. Perusahaan seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero) dapat membangun infrastruktur pendukung seperti gudang hasil panen, cold storage, hingga jaringan distribusi desa. Dengan mekanisasi pertanian dan infrastruktur yang tepat, kita tidak hanya meningkatkan produksi, tapi meningkatkan nilai tambah.
Jika semua ini disatukan, maka MBG tidak lagi menjadi beban anggaran, melainkan penggerak permintaan nasional. KDMP tidak lagi menjadi struktur administratif, namun berubah menjadi mesin produksi berbasis desa. Dan BUMN tidak lagi sekadar entitas bisnis. Ia menjadi orkestrator ekosistem ekonomi rakyat.
Inilah titik balik yang harus kita dorong.
Selama ini, pendekatan pembangunan sering terjebak dalam fragmentasi: program berjalan sendiri, institusi bekerja sendiri, dampak pun menjadi terbatas.
Padahal jika diintegrasikan, dampaknya bisa berlipat. Setiap makanan yang dikonsumsi dalam program MBG dapat ditelusuri asalnya: dari petani yang menggunakan pupuk nasional, dari lahan yang terairi dengan baik, dipanen dengan mekanisasi modern, disimpan di gudang yang efisien, dibiayai oleh perbankan nasional, dan didistribusikan melalui sistem logistik negara.
Itulah ekonomi yang berputar. Itulah kemandirian yang nyata. Kita tidak sedang kekurangan konsep. Kita juga tidak kekurangan institusi. Yang kita butuhkan adalah satu hal yang lebih mendasar: orkestrasi. Menghubungkan yang sudah ada. Menyatukan yang selama ini terpisah. Dan memastikan bahwa setiap kebijakan bergerak dalam satu arah yang sama.
Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak program yang kita miliki. Tetapi oleh seberapa kuat kita mampu mengubah program menjadi sistem, dan sistem menjadi kekuatan ekonomi rakyat.
Dan di situlah BUMN menemukan peran strategisnya, bukan hanya sebagai pelaku usaha negara,tetapi sebagai penggerak kemandirian bangsa.
