Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, Sampai Di Manakah Kita?
Oleh: Juniati Gunawan, PhD, Green Finance dan Green Productivity Specialist, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti – Jakarta Sudah tiga tahun sejak United Nations Sustainable Development Summit tanggal 25-27 September 2015 mengeluarkan gerakan pembangunan berkelanjutan dengan 17 tujuannya. Tidak kurang dari 193 negara, termasuk Indonesia, secara resmi menyatakan komitmennya untuk mendukung target pencapaian Pembangunan Berkelanjutan atau sering disebut dengan Sustainable Development […]
Membangun Budaya Corporate Governance BUMN
Oleh: Mas Achmad Daniri, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Secara umum penerapan GCG di BUMN sudah lebih baik dibanding 10 tahun lalu. Namun, berkaca pada beberapa kasus yang melibatkan pejabat BUMN, perlu upaya penguatan GCG di BUMN. Terlebih ada beberapa pejabat BUMN yang selama ini dikenal profesional ternyata di belakang hari ditetapkan Komite Pemberatasan […]
Perlukah dibentuk Kementerian CSR?
Oleh: La Tofi, Chairman The La Tofi School of CSR Perlukah dibentuk Kementerian CSR? Pengamatan saya dalam 10 tahun terakhir terhadap praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia menunjukkan kebutuhan yang sangat mendesak. Kita butuh leading sector dari PP 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai turunan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selama […]
Perlunya Sinkronisasi GCG dan Good Public Governance
Oleh : Roy Sembel, Profesor Keuangan dan Investasi IPMI International Business School Penguatan Good Corporate Governance (GCG) tidak lepas dari good public governance sehingga perlu sinkronisasi antara keduanya. Ibarat ikan yang awalnya sehat tetapi kolomnya penuh polusi maka ikan tersebut tidak akan sehat. Dalam konteks Good Corporate Governance (GCG) di BUMN, sebenarya ada yang baik, yakni pengawasaan […]
Menakar Performa dan Kinerja PT PLN
Oleh: Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Kosumen Indonesia (YLKI) Terlepas dari kasus Dirut PT PLN Sofyan Basir yang ditangkap KPK dengan tuduhan menerima gratifikasi atas proyek PLTU Riau I, publik lalu bertanya, bagaimana sejatinya kinerja dan performa PT PLN dalam melayani konsumennya? Pertanyaan semacam ini cukup absah, sebab bagaimanapun, dalam tuduhan kasus rasuah langsung atau tidak […]
Harga Tiket Pesawat Tinggi, Sementara Kembali pada Regulated Regime
Jakarta, Bumntrack.co.id – Tingginya harga tiket dan bagasi berbayar merupakan salah satu akibat dari kondisi pasar yang monopolistik atau minimnya persaingan dalam deregulated regime. Untuk sementara kembali saja kepada regulated-regime dengan satu tarif ditentukan pemerintah. Menurut Robert Daniel Waloni, pakar airlines dan airports, melonjaknya harga tiket pesawat meski masih ternasuk tarif batas atas (TBA) dari […]
Duopoli Tidak Melanggar Hukum sepanjang Tetap terjaga Persaingan Sehat
Oleh : Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional dan Hukum Ekonomi UI Menko Perekonomian Darmin Nasution menuding mahalnya tiket pesawat karena industri penerbangan dikuasai oleh dua maskapai penerbangan nasional yakni Garuda dan Lion Air. Pernyataan Darmin terlalu terburu-buru karena meski terjadi duopoli belum tentu duopoli menjadi biang kerok mahalnya harga tiket pesawat. Adalah tepat apa […]
Evaluasi Holding Sebelum Membentuk Super Holding
Oleh: Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Keinginan pemerintahan Joko Widodo membentuk Super Holding perlu dilaksanakan secara hati-hati dan bertahap. Karena Super Holding menyatukan berbagai sektor dan karakateristik yang juga berbeda-beda. Maka tidak mudah menyatukan berbagai karakter bisnis BUMN ke dalam Super Holding yang besar. Umumnya, pembentukan Super Holding melewati dan membutuhkan proses yang cukup panjang karena memerlukan […]
Efektifitas Peranan BUMN Sebagai Agen Pembangunan dengan Model Holding dan Super Holding BUMN
Oleh: M. Rizal Taufikurahman, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Pendirian dan sekaligus pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai mandatori atas UUD 1945 khususnya Pasal 33. Konsekuensinya, pemerintah harus terus mendorong dominasi peran BUMN dalam perekonomian nasional sebagai agen pembangunan (agent of development). Artinya, BUMN mempunyai peran yang sangat penting […]
Elvyn G Masassya : Kerja Keras Mengacu Road Map GCG
PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC merupakan BUMN yang sudah melakukan pembenahan GCG sejak tahun 2016. Hal tersebut sejalan dengan corporate roadmap perusahaan yang dimulai pada tahun yang sama dan ditetapkan sebagai fase fit in infrastructure yang berfokus pada perbaikan proses bisnis dan budaya perusahaan. Pada fase ini, IPC berhasil melakukan penyusunan dan perbaikan SOP, peletakan kembali fondasi tata […]
