Jakarta, Bumntrack.co.id – Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai 2020 hingga saat ini masih terus berlangsung. Berbagai upaya pemerintah dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 sekaligus melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Meskipun pandemi masih berlangsung, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tren yang positif.
“Pandemi Covid-19 masih berlangsung namun pemulihan ekonomi mengalami tren positif. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua sempat mengalami kontraksi hingga 5,32 persen. Dengan upaya yang dilakukan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren membaik, pada triwulan IV secara YoY terkontraksi 2,07. Bahkan pertumbuhan ekomoni terjadi di berbagai sektor, seperti sektor pertanian tumbuh 2,59 persen, sektor informasi tumbuh 10,91 persen, jasa dan kegiatan kesehatan tumbuh 16,54. Beberapa daerah juga menyatakan pertumbuhan positif didukung perbaikan ekspor dan komoditas,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Diskusi dengan Tema, “Strategi Penanggulangan Covid-19 dalam Mendorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional” yang digelar FISIP Universitas Jenderal Soedirman secara luring, Kamis (11/2).
Menurutnya, perekonomian Indonesia akan segera pulih pada 2021 didukung dengan peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, kegiatan ekspor impor dan pengeluaran pemerintah. Optimisme pada 2021 tersebut diiringi berbagai indikator, seperti aktivitas manufaktur yang terlihat dari indeks PMI 5,52 sehingga kepercayaan investor juga turut naik. “Indikator lainnya seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia sudah kembali ke level sebelum Covid-19, IHSG diatas 6.000. Selain itu, kurs rupiah juga terjaga di kisaran Rp14.000,” terangnya.
Saat ini pemerintah terus berkomitmen untung menanggulangi penyebaran Covid-19 melalui berbagai macam strategi. Salah satunaya dengan pengendalian level mikro RT/RW dengan PPKM berbasis mikro. Kebijakan tersebut untuk memaksimalkan 3T (testing, tracing dan treatment). Selain itu, pemerintah juga melakukan isolasi pasien positif dan kotank erat, melakukan pembatasan mobilitas dan pergerakan serta penyediaan kebuhutan pokok.
“Pemerintah juga menyediakan alat rapid test antigen hingga level Puskesmas agar kebutuhan identifkasi di level masyarakat bisa ditingkatkan. Salah satu kunci agar ekonomi pulih, pemerintah melakukan vaksinasi. Untuk penanganan Covid-19, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp619,83 triliun dengan klaster kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, tenaga kerja dan prioritas internal,” jelasnya.
Rektor Unsoed, Prof Suwarto mengungkapkan dampak pandemi Covid-19 sangat luar biasa, tidak hanya perkotaan saja, melainkan hingga sektor ekonomi dan UMKM di pedesaan. “Salah satu dampak nyata covid-19 adalah perekonomia. Pertumbuhan ekonomi 2020 mengalami kontraksi. Hal itu tidak dapat dipungkiri, banyak sekali kegiatan terdampak sehingga menurunkan daya beli, investasi dan konsumsi masyakat,” terangnya.
Indonesia sangat membutuhkan upaya komprehensif untuk memulihkan ekonomi nasional yang terukur dan terencana dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada. Dibutuhkan sinergi bersama antara pemerintah, industri, masyarakat dan akademikai untuk mencari solusi yang cepat, cepat dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Awal 2020, semua dunia dilanda pandemi Covid-19, tak terkecuali Indonesia. Berbagai aspek kehidupan mengalami perubahan, baik ekonomi, sosial hingga kultural. Kita harus mengikuti perubahan tersebut, tanpa itu kita akan tertinggal. Protokol kesehatan yang dilakukan saat ini merubah pola aktivitas. Semula pembelajaran dilakukan secara luring, begitu pandemi, pembelajaran menjadi daring. Hal itu terjadi dalam perkuliahan, ujian skripsi dan sebagainya. Oleh karena itu, pada awal pandemi banyak ‘Kaget’ karena semua berubah dalam waktu yang singkat. Kita dituntut harus belajar, terutama dengan alat komunikasi daring,” kata Dekan FISIP Unsoed, Jarot Santoso.
Selain sektor pendidikan, dampak lain yaitu sektor ekonomi. Masyarakat harus menghentikan berbagai kegiatan dan tidak bisa berusaha. Perubahan terjadi secara cepat, seperti berhentinya pusat perdagangan dan usaha yang dilakukan offline, beralih menjadi online. “Bagi mereka yang bisa mengikuti akan terus eksis. Namun bagi yang tidak bisa mengikuti akan kehilangan pekerjaan dan sumber ekonomi. Itu yang selam ini kita alami,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan PSBB kemudian dilanjutkan pada PPKM mikro dalam rangka memutus penyebaran Covid-19 harus terus dilakukan meskipun berdampak pada kegiatan masyarakat terutama terkait aspek ekonomi. “Penyebaran Covid pada 2021 mengalami peningkatan luar biasa, jika tidak selesai maka ekonomi masyarakat akan mengalami penurunan yang luar biasa. Oleh karena itu, penanggulangan Covid-19 dan program PEN harus dilakukan secara sungguh dan perlu partisipasi seluruh warga masyarakat, tak terkuali kaum akademisi,” jelasnya.
