Jakarta, Bumntrack.co.id – Presiden Joko Widodo menegaskan pembentukan induk perusahaan (holding) bidang pariwisata dan pendukung diharapkan menjadi titik balik untuk melakukan transformasi ekosistem pariwisata yang lebih baik.
“Kita harus memanfaatkan ini sebagai titik balik untuk melakukan sebuah lompatan, momentum untuk melakukan penataan, momentum untuk melakukan transformasi, membangun sebuah ekosistem yang lebih kuat dan tangguh,” ujar Presiden di Lombok, Kamis, (13/1/22).
Selain itu, dengan adanya holding tersebut, Kepala Negara meyakini pengelolaan pariwisata Indonesia akan dapat dilakukan secara lebih efisien dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. “Mulai penataan rute penerbangan, konten promosi, event, atraksi, kuliner, akomodasi, sampai ke penjualan ritel-ritel suvenir dari para pengrajin kita yang tentu saja juga sudah terseleksi dengan baik,” jelasnya.
Berbagai kendala yang dapat menghambat kemajuan sektor pariwisata harus segera diselesaikan, salah satunya dalam hal tata kelola perusahaan BUMN di bidang pariwisata. “Masalah konektivitas segera selesaikan, masalah hambatan infrastruktur di mana titik-titik yang memerlukan suntikan infrastruktur segera diselesaikan. Begitu juga hambatan lainnya termasuk dalam hal tata kelola dan manajemen BUMN-BUMN pariwisata agar ini tidak menggerus kesempatan kita untuk melompat maju,” tutur Kepala Negara.
Presiden mengatakan bahwa penataan dan konsolidasi BUMN pariwisata merupakan salah satu hal penting. Menurutnya, BUMN dalam sektor tersebut memiliki banyak anak perusahaan yang seharusnya dapat terintegrasi satu sama lain.
“Kalau ini nanti kita konsolidasikan dan holding, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar. Karena kecil, kecil, kecil, tadi berjalan sendiri tidak terintegrasi, tidak terhubung satu sama yang lain karena memang sudah jalan sendiri-sendiri,” ucap Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan bahwa pembentukan holding ini harus menjadikan holding BUMN pariwisata dan pendukung menjadi lebih gesit, lincah, dan profesional. Menurutnya, hal tersebut merupakan kunci dari manajemen tata kelola yang lebih efisien dan sederhana.
“Jangan sampai justru muncul keribetan-keribetan baru atau memindahkan persoalan-persoalan lama ke bentuk persoalan-persoalan baru,” tambahnya.
