Jakarta, BUMN TRACK – Komisi VII DPR RI mempertanyakan peningkatan cost recovery dari tahun ke tahun yang tidak dibarengi oleh kenaikan lifting minyak dan gas bumi (migas). Bahkan lifting migas tersebut cenderung terus menurun.
“Cost recovery (pemulihan biaya) dari tahun 2022 ke 2023 terjadi peningkatan dari USD6,1 miliar ke USD9,6 miliar, atau sekitar 58 persen. Begitupun dari tahun 2023 ke 2024 yang diproyeksikan akan menghabiskan USD13,9 miliar. Sementara sejak 3 tahun lifting kita turun terus tapi biayanya naik terus, dan itu tadi diakui Pak Wiko bahwa produksinya turun. Maka, saya ingin mendapat penjelasan lebih detail terkait hal tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi saat Rapat Dengar Pendapat dengan SKK Migas dan Wakil Dirut PT Pertamina di Jakarta, Jumat (7/6/24).
Selain itu, dirinya menyoroti usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengusulkan target lifting minyak dan gas (migas) pada RAPBN 2025 berkisar di angka 1,58 juta–1,64 juta barel setara minyak per hari (BOEPD).
Dengan demikian, batas atas usulan lifting migas pada RAPBN 2025 sekitar 0,02 juta BOEPD lebih rendah daripada target lifting migas pada APBN 2024, yakni sebesar 1,668 juta BOEPD.
Menurutnya hal ini tidak sesuai dengan janji calon Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menjanjikan Indonesia tak lagi impor bahan bakar minyak (BBM) dengan memanfaatkan sumber daya alam dalam negeri.
“Setiap tahun target lifting selalu turun, hal ini tidak sesuai dengan janji presiden terpilih yang menegaskan akan menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM),” kata Bambang.
Ia menambahkan, pada 2023 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, realisasi lifting minyak bumi Indonesia mencapai 605,5 ribu barel per hari (BOPD).
Sementara itu pada RAPBN 2025 Kementerian ESDM mengusulkan sebesar 580–601 ribu BOPD, serta untuk lifting gas bumi sebesar 1,003 juta–1,047 juta BOEPD. “Saya contohkan tahun 2023 saja sudah rendah, namun sekarang diusulkan lebih rendah lagi,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding. Pihaknya mempertanyakan cost recovery yang terus naik dari tahun ke tahun, namun tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja, yakni hasil lifting Migas yang tidak signifikan.
Dirinya menduga ada semacam modus tertentu untuk terus menaikan cost recovery dengan melakukan lobi-lobi khusus, yang mungkin hanya menguntungkan seseorang atau individu saja. Jika memang itu terjadi, dan ada kerugian negara di dalamnya, maka Karding menilai hal itu sangat berbahaya, dan harus segera didalami dan dilakukan evaluasi.
“Menurut saya ini harus diperjelas kenapa, kan logikanya kalau tunjangan kinerja naik, kan kerjanya musti bagus dong. Kalau cost recovery ini naik, mestinya lifting kita juga naik dong, dan naiknya tidak sedikit. Naiknya terus, itu yang disebut kinerja. Kalau ini bukan kinerja,” ungkap Karding.
