Jakarta, BUMN TRACK – Kebutuhan perumahan bagi masyarakat kian meningkat seiring pertumbuhan laju penduduk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, penduduk Indonesia pada pertengahan 2024 suah menembus 281,6 juta jiwa.Meningkat hampir 200 persen dalam kurun waktu enam dekade. Dimana pada 1961 jumlah penduduk Indonesia masih berkisar 97,1 juta jiwa.
Mereka jelas membutuhkan perumahan layak huni dengan harga terjangkau. Terlebih Indonesia masih mengalami backlog ketersediaan rumah layak yang terjangkau. Data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024 menunjukan, angka backlog perumahan nasional menurun dari 10,51 juta unit pada tahun 2022 menjadi 9,9 juta unit pada tahun 2023. Maka pemerintahan Prabowo-Gibran membuat ‘Program Tiga Juta Rumah’.
Diungkapkan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk, Nixon LP Napitupulu, BTN terus memperkuat komitmennya sebagai pembuka akses kepada pembiayaan perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau. Ia menambahkan, BTN telah berkomitmen pemerintahan Prabowo – Gibran dalam penyediaan rumah rakyat melalui Program Tiga Juta Rumah.
“Visi BTN sama dengan pemerintah bahwa Program 3 Juta Rumah yang tersebar di pedesaan hingga perkotaan akan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” jelas Nixon.
BTN yang mempunyai total aset Rp469,61 triliun pada 2024 tersebut konsisten menyalurkan KPR. Hingga saat ini lebih dari 90 persen portofolio kreditnya merupakan kredit perumahan. BTN memimpin pasar KPR di Indonesia dengan market share yang mencapai sekitar 40 persen secara nasional dan telah memberikan dampak turunan kepada 185 sub-sektor ekonomi dan lebih dari 7.000 mitra pengembang perumahan
Diketahui BTN 48 tahun berperanan penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah rakyat sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan. Hampir separuh dari total kredit perumahan yang disalurkan BTN merupakan KPR subsidi. Penyaluran KPR tersebut sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah yang layak huni. Hingga saat ini, lanjut Nixon, BTN mencatat ada sekitar 29 ribu unit rumah terbangun yang telah disalurkan kepada masyarakat. Melalui pembiayaan KPR, BTN telah menjadi katalis bagi ekosistem perumahan dan perekonomian negara. Termasuk berperan strategis dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan nasional.
Sebagai dukungan riil terhadap “Program Tiga Juta Rumah’ yang merupakan salah satu prioritas pemerintahan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menerapkan sejumlah strategi. Satu, meningkatkan penjualan KPR antara lain dengan mengadakan BTN Properti Expo 2024 pada 10-15 Desember 2024. Kegiatan yang diadakan di delapan kota besar sekaligus, yaitu Medan, Tangerang, Jakarta, Cikarang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar tersebut terbukti efektif. Tercatat realisasi jumlah berkas pengajuan KPR mencapai sekitar Rp800 miliar. Angka tersebut melebihi target BTN Properti Expo 2024. Ini menunjukan kegiatan tersebut mendapat antusiasme yang besar dari masyarakat. BTN yang membukukan penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar Rp357,97 triliun pada 2024 atau tumbuh 7,3 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama 2023 sebesar Rp333,69 triliun telah menguasai dan berperan untuk market share KPR.
Dua, menyalurkan pembiayaan KPR untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia hingga 40 persen dari total kredit. Jumlah tersebut tentu akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Diketahui BTN telah memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10 persen dari total penyaluran KPR BTN.
Tiga, BTN yang menyalurkan KPR kepada kaum milenial dan Gen Z, sehingga ada harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun. Tercata generasi milenial mendominasi segmen KPR Subsidi. Sebanyak 75 persen debitur merupakan usia produktif 21–35 tahun.
Empat, sejak awal 2025 memperkuat produktivitas tenaga penjualan BTN atau Consumer Loan Marketing (CLM). dalam sistem pengelolaan yang baru, BTN memperkenalkan struktur baru untuk tenaga sales dengan skema insentif berbasis performa. Kemudian sistem monitoring secara digital, serta pembagian peran yang lebih jelas untuk setiap individu.
Dalam hal ini BTN yang mempunyai core business pembiayaan perumahan berperan sebagai sentral dalam pembiayaan dan pembanguan perumahan nasional. BTN siap mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang menaikkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang selumnya sekitar 200.000 unit menjadi 800.000 unit. (*)
