
Jakarta, Bumntrack.co.id – Bukan merupakan hal yang mudah menjalankan usaha di tengah pandemi Covid-19. Setidaknya itu yang diceritakan Joko Fitra, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM di Kabupaten Kebumen, Jawa Timur. Sejak akhir Maret 2020, ketika Kebumen ditetapkan sebagai zona merah Covid-19, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan, penerapan protokol kesehatan di toko dan lingkungannya dijalankan dengan ketat.
Joko bercerita, ketika itu, omzetnya menurun drastis karena penjualannya berkurang. Kondisi tersebut sulit karena pada saat yang sama ia tetap harus memenuhi kewajiban operasional, termasuk kewajiban angsuran di bank. “Saya masih memikul angsuran. Tadinya saya sudah pasrah saja, mau bayar angsuran dari mana?,” ujarnya.
Beruntung, di masa pandemi ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memberikan stimulus bagi debitur yang terkena dampak Covid-19. Sejak April 2020, petugas BNI Kebumen telah menyosialisasi kebijakan tersebut.sehingga ia mendapat keringanan bunga. BNI mencatat per April 2020, realisasi pinjaman yang direstrukturisasi meningkat signifikan menjadi Rp 69 triliun dengan total 103.447 debitur. Angka tersebut melonjak dibandingkan akhir Maret 2020 dengan total kredit yang direstrukturisasi Rp 6,2 triliun untuk 3.884 debitur. Restrukturisasi diberikan kepada debitur dari berbagai sektor yang usahanya terdampak pandemi COVID-19.
Catatan BNI, sektor yang paling terdampak adalah perdagangan, restoran, dan hotel. Kondisi tersebut tercermin dari porsi kredit yang direstrukturisasi BNI mencapai 38,4 persen dari total restrukturisasi dengan nilai Rp 26,8 triliun.
Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) BNI Tambok P. Setyawati menyampaikan, sejak pertengahan Maret 2020, BNI memberikan stimulus kepada debitur yang memenuhi ketentuan, berupa keringanan bunga, penundaan angsuran pokok, dan perpanjangan jangka waktu. Total, per 19 Juni 2020, BNI telah memberikan stimulus dampak Covid-19 kepada 183.359 debitur segmen kecil dan mikro dengan portepel pinjaman Rp 24,338 triliun.(*)