BERITA

Larangan Ekspor Batu Bara, PLN Dapat Tambahan Pasokan 3,2 Juta Ton

Jakarta, Bumntrack.co.id – Pemerintah melalui Kementerian ESDM memberlakukan pelarangan ekspor batu bara untuk IUPK/IUP yang tidak memenuhi DMO selama satu bulan. Langkah tersebut dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mengantisipasi padamnya listrik 10 juta pelanggan di Jawa Bali.

“Dengan dukungan penuh tersebut, hingga Senin (3/1), PLN telah mendapatkan tambahan komitmen pasokan batu bara untuk bulan Januari 2022 sebesar 3,2 juta ton dari total rencana 5,1 juta ton,” kata EVP Komunikasi Korporat PLN, Agung Murdifi di Jakarta, Selasa (4/1/2022).

Menurutnya, tambahan komitmen pasokan batu bara ini didapat dari para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan kondisi pasokan yang belum sepenuhnya aman, PLN akan memprioritaskan penyaluran batu bara bagi pembangkit-pembangkit listrik dengan level Hari Operasi-nya (HOP) rendah. Pengiriman dan pembongkaran batu bara yang dilakukan PLN telah dilakukan dengan cepat, efisien dan efektif untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

“Namun masa kritis ini belum terlewati. PLN mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki dan menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM serta para pemangku kepentingan lainnya yang terkait rantai pasok batu bara. Hal ini dilakukan demi mengamankan pasokan batu bara hingga mencapai minimal 20 HOP,” tambahnya.

Pemerintah telah menegaskan bahwa kebutuhan batu bara untuk seluruh pembangkit listrik PLN merupakan kepentingan nasional yang harus didahulukan oleh setiap pemegang IUP dan IUPK. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal ini pemenuhan energi primer untuk keandalan operasi PLN.

“Terima kasih kepada pemerintah, pemilik IUP dan IUPK, serta semua pihak terkait atas dukungannya dalam mengamankan ketahanan energi nasional,” tutupnya.

Artikel Terkait

Back to top button