Jakarta, BUMN TRACK – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersyukur atas kelancaran dan keamanan pelaksanaan mudik dan balik Lebaran tahun ini. Menurut dia, kelancaran tersebut merupakan kerja keras semua pihak, termasuk media massa. Dimana media massa terus menyampaikan informasi yang akurat dan membantu masyarakat dalam merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik.
“Pemberitaan yang informatif rekan-rekan media telah menjadi jembatan penting antara kami dan masyarakat. Peran media sangat strategis dalam menyampaikan capaian dan harapan kami kepada publik,” kata Menteri Dody saat halal bihalal dengan para wartawan di Pendopo Kementerian PU Jakarta, Jumat (11/4/2025). Dalam acara tersebut Menteri PU didampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan para Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PU.
Usai halal bihalal Menteri PU menjelaskan, terkait relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Kementerian PU dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mendiskusikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut. Pasalnya, arahan mengenai relaksasi TKDN seperti detail-detailnya perlu didiskusikan antara dua kementerian tersebut.
“Itu lagi didiskusikan antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU dengan Kemenperin, terkait detailnya seperti apa,” jelas Menteri Dody.
Ia menilai, arahan Presiden RI terkait relaksasi TKDN tersebut dalam rangka agar pekerjaan lebih efektif dan efisien. Hanya saja detailnya mesti didiskusikan dengan Kemenperin.
Diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo memerintahkan agar jajaran menteri terkait dapat menentukan aturan terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tujuannya agar lebih fleksibel sehingga mampu menjaga daya saing perindustrian Indonesia dengan negara-negara lain.
Presiden menyampaikan hal tersebut untuk merespons saran sejumlah ekonom kepada Pemerintah agar menjaga posisi Indonesia dalam industrialisasi global. Presiden berharap kita realistis saja. Pasalnya bila TKDN dipaksakan kita akhirnya kalah kompetitif.
TKDN yang berlaku saat ini terkesan terlalu dipaksakan. Pada akhirnya investor tidak melirik Indonesia dan cenderung lebih memilih berinvestasi di negara lain. Untuk itu Prabowo berharap supaya mekanisme implementasi TKDN ini bisa diubah. Salah satunya dengan kemungkinan pemberian insentif. (*)
