BERITA

Momentum Penguatan GCG

Kasus-kasus   fraud yang melibatkan  direksi BUMN  bisa menjadi indikator bahwa GCG di BUMN dalam kondisi “siaga satu” dalam penerapan governance.

Langkah pembenahan  BUMN yang gencar dilakukan Kementerian BUMN, dianggap sebagian kalangan memberikan angin segar bagi BUMN. Selain memperbaiki kinerja, pembenahan BUMN sekaligus bertujuan meningkatkan kontribusi BUMN kepada negara dan masyarakat. Dari 124 BUMN yang ada, hanya 20 BUMN yang mampu memberikan kontribusi. Artinya, masih ada 104 BUMN yang belum maksimal berkontribusi memberikan dividen. Karena itu, penguatan GCG juga merupakan  ‘pekerjaan rumah’  yang mesti diselesaikan secepatnya bila pemerintah menghendaki BUMN memiliki daya saing.

Kasus-kasus fraud yang melibatkan  direksi BUMN bisa menjadi indikator bahwa GCG di BUMN dalam kondisi “siaga satu” dalam penerapan governance. Bayangkan bila direksi BUMN yang sudah sebelum dipilih sudah melalui fit and proper test bahkan sudah menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi, sebelum menjabat, ternyata malah ikut bermain dan terlibat dalam skandal di perusahaannya. Sebuah ironi memang. Maka bisa dipahami bila ada direksi BUMN yang berpandangan, penandatangan Pakta  Integritas Anti Korupsi sebenarnya tidak diperlukan bagi direksi BUMN karena serius tidaknya penerapan korupsi berpulang kepada pribadi masing-masing dan bergantung pada niatnya.

Sulit dibayangkan bila perusahan asuransi besar miliki negara ternyata mengelola  dananya untuk berinvestasi pada instrumen investasi yang tidak likuid. Terlebih asuransi merupakan lembaga kepercayaan yang mengelola dana premi milik nasabah dalam jangka panjang. Bila asuransi BUMN saja sudah tidak prudent , terlebih  bersikap “serampangan” mengelola dana tentu akan berimbas kepada industri lain. Tentu sangat riskan jika situasi demikian terus terjadi. Untuk itu dengan terkuaknya praktek kongkalikong untuk ”menggansir” keuangan BUMN, maka pembenahan BUMN yang dilakukan Erick Thohir bisa menjadi momentum untuk memprkuat  governance di BUMN.

BUMN Governance Mudah Mendapat Investor

Di tengah kondisi bisnis yang penuh persaingan tentu investor menghendaki perusahaan yang bukan hanya punya prospek bisnis bagus, tapi juga tatakelola (governance) yang baik. Seperti diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir, BUMN yang menjalankan GCG mudah mendapat investor. Hal tersebut diungkapkannya ketika mendampingi Presiden Joko Widodo pada pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheiks Mohamed Bin Zayed di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), (12/1).

Perjanjian kerja sama tersebut meliputi 11 perjanjian bisnis dan 5 perjanjian pemerintah dengan pemerintah antara lain di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset dengan estimasi total nilai investasi sebesar 22,89 miliar dolar AS atau sekitar Rp 314,9 triliun. Dari nilai 22,89 miliar dolar AS tersebut, BUMN berkontribusi dengan adanya kerja sama antara Pertamina dengan Adnoc perusahaan migas yang dibangun pada 1971. ADNOC memiliki cadangan minyak terbesar nomor tujuh di dunia.

Dalam kerjasama tersebut, PT Pertamina juga bermitra dengan Mubadala Petroleum yaitu perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas hulu internasional terkemuka yang mengelola aset dan operasi mencakup 10 negara dengan fokus geografis utama di Timur Tengah dan Afrika Utara, Rusia, dan Asia Tenggara. Adapun BUMN lain yakni PT Inalum bekerja sama dengan Emirates Global Aluminium (EGA) yaitu produsen aluminium premium terbesar di dunia. Sedangkan PT PLN bekerja sama Masdar, perusahaan energi baru terbarukan (EBT) berbasis di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat.

Erick menambahkan, pembangkit tersebut bakal menjadi PLTS terbesar di Asia Tenggara. BUMN terlibat dalam proyek-proyek yang strategis seperti hilirisasi minyak bumi dan pembangunan proyek PLTS yang terbesar se-Asia Tenggara.

“Saya senang tingkat kepercayaan mitra strategis luar negeri terhadap BUMN-BUMN Indonesia semakin meningkat hal ini karena perusahaan yang dikelola dengan baik, transparan dan mengedepankan Good Corporate Governance (GCG),” kata Erick.

GCG Dorong Perekonomian

          Implementasi  GCG yang baik juga dapat mendorong perekonomian. Terlebih ketika perekonomian dunia dan domestik sedang slow down, ini menjadi momentum agar BUMN mulai lebih serius memikirkan  penguatan governance . Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan,  pelemahan ekonomi dunia akan berimbas kepada Indonesia. Pihaknya sudah berbcara dengan Fitch, Moodys, SNP,  dan korporasi di Indonesia harus mencermati penrunan ekonomi global secara hati hati. Untuk itu standar kepatuhan harus ditingkatkan baik dari sisi akuntansi, transparansi, dan prudential. Dalam konteks tersebut good corporate governance (GCG) menjadi sangat penting.


“Kalau GCG memenuhi standar, publik akan memberikan reservasi laporan yang kita sampaikan. Kelemahan GCG jadi penyebab utama di korporasi bukan hanya Indonesia tapi juga dunia,” ujar Wimboh.

Wimboh menambahkan, krisis 2008 merupakan titik tolak ketidaktransparan tentang informasi. Dengan demikian, poin penting membangun GCG, maka public trust akan meningkat. Untuk itu, ia pun mengajak korporasi melakukan upaya perbaikan, terutama membangun ekosistem lebih baik agar penerapan GCG lebih baik. Dengan digital akan lebih transparan. 

Menurutnya, berbagai  kasus yang ada tidak boleh dianggap remeh, tetapi sampai jangan  kasus tersebut terjadi. Selain itu, penerapan GCG bukan lagi sekadar formalitas.

Di sisi lain, skor penilaian aspek GCG Indonesia di Global Company Index yang dilakukan World Economic Forum turun ke peringkat 57. Dikatakan Wimboh,  dominasi perusahaan top yang masuk ke kategori 50 perusahaan Asia Tenggara terbaik masih didominasi perusahaan Thailand, Singapura, dan Malaysia.

Wimboh mengingatkan, pertumbuhan ekonomi dunia sedang melambat dari proyeksi yang dilakukan berbagai pihak sehingga tata kelola perusahaan yang baik menjadi sangat penting bagi korporasi Indonesia untuk diperhatikan. Salah satu poin dalam penguatan GCG, kata Wimboh, adalah transparansi, termasuk salah satunya yang ada di laporan tahunan keuangan perusahaan-perusahaan.

“Ini yang kita lakukan secara reguler dan ini jadi ajang, apresiasi bagi perusahaan-perusahaan. Bukan untuk yang paling besar (keuntungannya), tapi proses transparansinya bagus,” tutur Wimboh.

Dengan adanya transparansi dalam laporan keuangan perusahaan, Wimboh mengatakan hal tersebut akan bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri.  Ia berpesan penerapan GCG jangan hanya sekadar formalitas. Karena implementasi GCG dapat mendukung perekonomian.

Direktur Utama PT Elnusa Tbk., Elizar Parlindungan Hasibuan berpandangan, membangun GCG BUMN salah satunya bisa dilakuan dengan  menjadi perusahaan terbuka (listing) di bursa atau go public.  Cara ini diyakini membantu karena dengan menjadi perusahaan terbuka ada pengawas lain selain dari internal perusahaan atau auditor pemerintah. Ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi mengawasi perusahaan yang listed di bursa.

“Pengawas BUMN yang listed di bursa bukan hanya auditor dari pemerintah yang mengawasi, tetapi juga lembaga yang terkait bursa. Dengan demikian  tanggung jawab BUMN akan lebih besar. Pengelola BUMN pun harus jauh lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan,” jelas Elizar.

Ia juga  menambahkan, PT Elnusa sudah listing  di bursa sejak 2008, tetapi  itu juga diawali dengan masa–masa yang berat sejak 2008-2012. Ia berkeyakinan, BUMN  tidak akan merugi bila menjalankan penugasan dari pemerintah karena pemerintah juga mempunyai tanggung jawab agar BUMN tidak mengalami kerugian. Dengan menjadi perusahaan terbuka, BUMN memberikan kesempataan kepada masyarakat luas untuk ambil bagian dalam pengembangan BUMN tersebut.

Bila ternyata masih ada pengelola BUMN yang dinilai melanggar GCG padahal sudah ada aturan, dan penandatangan pakta integritas antikorupsi, menurut Elizar efektivitasnya bergantung orangnya masing-masing. Jadi, selain diperlukan aturan serta karakter manusianya.

“Adanya fungsi pengawasan yang berlapis tentu memberikan jaminan. Bila ada   pengawasan internal perusahaan dan pengawasan dari luar perusahaan, tetap perlu adanya balancing. Mekanisme pengawasan tersebut harus saling melengkapi,” tambahnya,

Faktor orang juga mempengaruhi, sehingga selain memilih orang yang berkarater baik juga dilengkapi dengan dewan pengawas yang komplit. Posisi tersebut harus diisi orang-orang yang memang mempunyai kompetensi dan integritas yang diyakini mampu menghindari konflik dan sanggup menyelesaikan segala persoalan.

Show More

Artikel Terkait

Back to top button