• Facebook-colorCreated with Sketch.
logo-web-bumntrack

Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
E-Magazine November - Desember 2024

Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
  • Galeri Foto

Penghargaan Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability

Literasi Keuangan Syariah Butuh Peran Serta Santri

Tingkatkan Literasi Keuangan Anak Muda

Ekonom Bank Mandiri Proyeksi Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,2 persen di 2026

Elevate Beyond Your Limit: BTN Housingpreneur 2025 Sambangi Makassar

Tuntaskan Rangkaian Kunjungan ke Daerah Bencana, Presiden Prabowo Tegaskan Negara Hadir Melindungi Rakyat

BTN Resmikan Wajah Baru Kanwil Jateng DIY, Perkuat Transformasi Digital Dan Pembiayaan Daerah

Bersih-Bersih Pasca Banjir Bandang Di Padang

Menyapa Langsung Korban Terdampak Banjir Di Aceh

Bahas Penanganan Bencana Sumatera

Hak Cipta © Situs BUMN Track 2024

Hak Cipta © Situs BUMN Track 2024