• Facebook-colorCreated with Sketch.
logo-web-bumntrack

Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
E-Magazine November - Desember 2025

Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
  • Galeri Foto

Sinergi BTN-PPATK Perbaiki RTLH

BTN Gandeng Pemkot Padang, Perluas Layanan dari KPR hingga Digitalisasi Layanan Publik

Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, Bank BSN Terima Kunjungan Perwakilan Siswa Dari 24 Propinsi Di Indonesia

Adu Jitu di Balik Lensa dan Joran, Wartawan Foto Siap Unjuk Gigi di Mancing Seru Sekali “Maruli 3” 2026

Bersama Danantara, BTN Dukung Akad Massal KPR Rumah Subsidi

Bank BSN Kian Tak Terbendung, Pangsa Pasar KPR Subsidi Tembus 24 Persen

Serius Garap Layanan Digital, Bale Syariah Bank BSN Raih Top Digital Application Syariah Banking 2026

Dorong Digitalisasi Industri Fesyen, BTN Hadir di Panggung IFW 2026

Kolaborasi Bank BSN Dengan Lazismu Perkuat Transformasi Digital Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan

Konsolidasi BUMN Klaster Asuransi