• Facebook-colorCreated with Sketch.
logo-web-bumntrack

Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
E-Magazine November - Desember 2024

Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri), Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto (kanan), dan Asisten Deputi Mutu Layanan Kepersertaan BPJS Kesehatan I Gusti Ayu Mirah Sutrisni (tengah) menjadi pembicara dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Command Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11). Dalam diskusi yang mengangkat tema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers” tersebut Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan metodologi dan pengawasan ketat, program jaminan sosial nasional dapat kehilangan arah dari cita-cita konstitusi. Sementara Anggota Komisi IX DPR Edi Wuryanto menyoroti masih adanya kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan wilayah tertinggal, serta menekankan perlunya penguatan sistem jaminan sosial nasional, khususnya BPJS Kesehatan, agar benar-benar mewujudkan prinsip “sehat untuk semua.Foto/RoniMawardi/BUMNTRACK
  • Galeri Foto

Perkuat Ekosistem Emas Nasional, Bank Muamalat dan ANTAM Bersinergi Dalam Perdagangan Emas Fisik

Menikmati Syahdu dan Romantisme Sunset Pangandaran

Pacu Layanan dan Inovasi Digital, Bank BSN Raih Best Transformation Award 2026

Raih Penghargaan “Top Company in Banking Transformation 2026”, BTN Tegaskan Keberhasilan Transformasi Digital, Layanan, dan Manajemen Risiko

Konsistensi Kawal Pembiayaan Perumahan Syariah, BSN Raih Penghargaan Best Bank 2026

RUPST Tahun Buku 2025 Mitratel

Resmi, BTN Rampungkan Pengambilalihan Portofolio Kredit SMBC Indonesia

Dukung Gernas PPATK, Bank BSN Gelar Khitanan Massal

Kementerian Haji Sambut Baik Kehadiran Bank BSN

Agresif di pasar Perbankan Syariah, Bank BSN Sabet Penghargaan The Best Sharia Banking in Mobile Banking