BERITA

SMF dan Pemda Jatim Wujudkan Hunian Terjangkau Bagi Masyarakat MBR dan Berpenghasilan Tidak Tetap

Jakarta, Bumntrack.co.id – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah di Jawa Timur dorong peningkatan aksesibilitas pemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan berpenghasilan tidak tetap yang terintegrasi di tiga Kabupaten di Jawa Timur yaitu Jombang, Tulungagung dan Sidoarjo.

“Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen SMF sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas sebagai Special Mission Vehicle Pemerinta untuk ikut terlibat aktif dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya di sektor perumahan baik dari sisi supply maupun demand sesuai perluasan mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada SMF melalui penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan, sehingga akses masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau semakin terbuka,” kata Direktur SMF, Heliantopo di Jakarta, Senin (13/12).

Kerja sama tersebut ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Program Perumahan Pemukiman bagi masyarakat di masing-masing Kabupaten antara SMF dengan tiga Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Tulungagung, dan tiga BPR yang ditandatangani oleh Direktur SMF, Heliantopo, Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kab. Sidoarjo, Achmad Zaini, Direktur Utama BPR Jombang Afandi Nugroho, Direktur Utama BPR Tulungagung, Suhermin, dan Direktur Utama BPR Delta Artha Sidoarjo Sofia Nurkrisnajati Atmaja pada Senin (13/12) di Surabaya. Pada kesempatan yang sama ditandatangani juga Perjanjian Induk Kerja Sama terkait Program Perumahan Pemukiman bagi masyarakat antara SMF dengan tiga BPR tersebut di atas.

Melalui kerja sama tersebut SMF akan memberikan dukungan untuk program perumahan dan permukiman atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang telah bekerja sama dengan asosiasi pengembang perumahan di Kabupaten Tulungagung, Jombang dan Sidoarjo, program perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap (non fixed income) di Kabupaten Tulungagung, Jombang dan Sidoarjo untuk kepemilikan tanah dan renovasi rumah tidak layak huni (incremental housing), program pembangunan rumah di atas lahan sendiri bagi masyarakat di Kabupaten Tulungagung, Jombang dan Sidoarjo. untuk mengurangi backlog perumahan, pertukaran data dan informasi sehubungan dengan rencana kerjasama bidang perumahan dan permukiman di Kabuptan Tulungagung, Jombang dan Sidodarjo, serta dukungan Pemerintah Daerah dalam pertumbuhan perumahan dan pemukiman di tiga kabupaten tersebut.

“Program sinergi pemberian fasilitas pemilikan rumah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan SMF kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kecil di daerah yang membutuhkan dan belum terfasilitasi untuk dapat memperoleh haknya dalam mendapatkan hunian yang layak. Hal ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dimana dana yang dialirkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” lanjutnya.

Melalui sinergi ini, pihaknya berharap dapat memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat khususnya dalam kondisi sekarang ini di mana pandemi masih bergulir, diharapkan masyarakat dapat terbantu sehingga dapat kembali bangkit, bergerak dan berikhtiar untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomiannya, yang pada gilirannya nanti juga dapat ikut mendukung PEN. “Kami optimis sinergi ini dapat memberikan kontribusi kepada percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional serta mendorong peningkatan akses pemilikan hunian yang layak dan terjangkau khususnya di berbagai daerah di Indonesia,” ucapnya.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali dalam sambutannya menuturkan bahwa Sidoarjo dengan karakteristik sebagai daerah industri dan tujuan urbanisasi menjadikan Kabupaten Sidoarjo membutuhkan tingkat hunian yang tinggi, disamping itu Masyarakat yang masih dibawah garis kemiskinan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta non-fixed income juga membutuhkan hunian tetap atau rumah layak huni. “Seringkali MBR dan Non Fix Income ini tidak lolos analisa bank, maka dari itu Pemerintah harus memiliki solusi pengaturan bantuan, kemudahan-kemudahan pembiayaan perumahan yang diberikan oleh Pemerintah dalam bentuk KPR Bersubsidi yang disalurkan melalui Bank Pelaksana,” ungkapnya.

Pihaknya sangat menyambut baik adanya sinergi ini, khususnya untuk mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau serta mengurangi backlog perumahan sekaligus peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengungkapkan rasa syukur serta dukungan penuh kepada SMF yang untuk bersinergi dengan BPR Bank Tulungagung dan Pemkab Tulungagung. “Sinergi ini merupakan salah satu strategi kami untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus peningkatan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tulungagung, oleh karenanya kerja sama ini menjadi sangat penting demi mewujudkan mayarakat Tulungagung untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan yang layak,” ucap Marwoto.

Senada dengan itu, Bupati Jombang Mundjidah Wahab juga mengungkapkan dukungan serta memberikan pengahargaan kepada SMF atas kesediannya untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jombang. “Ini merupakan bentuk perwujudan peran Pemerintah untuk pemertaan pembangunan dalam hal penyediaan perumahan untuk rakyat. Di Jombang jumlah warga masyarakat yang belum memiliki hunian yang layak masih cukup tinggi, oleh karena itu kami sangat menyambut baik kerja sama ini, dan kami berharap kerja sama ini dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya di Kabupaten Jombang,” terangnya.

Artikel Terkait

Back to top button