Page 47 - BUMNTrack Edisi Desember 2019

dibahas di internal, baru ditetapkan. Tapi
apa yang terjadi BUMN? Perubahan Adanya skandal motor Harley
nama-nama di struktur organisasi biasanya
terjadi satu jam sebelum RUPS. Saat hal yang berujung pada pencopotan
itu terjadi, maka formalitas GCG-nya
justru dilanggar. Jadi ada PR besar untuk Ari Askhara dan jajaran direksi
kita semua.
Harap diingat, yang namanya good Garuda Indonesia merupakan
governance bukan hanya good corporate momentum yang sangat baik
governance, tapi ada di dalamnya good public
governance yang akan menyentuh sektor bagi Pak Erick.
publik atau pemerintahan. Ada juga good
regulatory governance yang berkaitan dengan
regulasi, ada pula good market governance,
apakah pasar-pasar finansial dan pasar-pasar
produknya sudah mengikuti kaidah yang mencakup good public, good regulatory dan sekaligus memiliki otoritas untuk
benar dan ideal. Jadi ada empat pilar yang good market. memberhentikan sementara direksinya.
satu dengan lainnya harus berjalan bersama. Adanya skandal motor Harley yang Yang kita harapkan terjadi kepatuhan
Intinya, secara ekosistem kita nanti akan berujung pada pencopotan Ari Askhara secara berkelanjutan. Yang terjadi saat ini
lebih maju dan berkelanjutan. Keempat dan jajaran direksi Garuda Indonesia adanya pembangkangan secara sistematik.
pilar tersebut harus benar-benar dijaga, agar merupakan momentum yang sangat Salah satu penyebabnya, konsentrasi
‘rumah’ good governance di negara ini bisa baik bagi Pak Erick. Dengan adanya komisaris di Indonesia terpengaruh pada
berjalan dengan baik. kasus ini menjadi titik balik bahwa bonus-bonus yang bisa menyebabkan dia
Jika perusahaan hanya fokus mengelola BUMN harus benar dan harus menjadi tidak terlalu tegas, terutama pada
memperbaiki GCG, namun good public menggunakan cara-cara yang modern. komisaris independen. Untuk mengawasi
governance belum berjalan dengan Ini kembali pada pendekatan perusahaan, komsisaris harus diberikan
baik, termasuk yang berkaitan dengan ekosistem yang terpadu dan tidak “gigi” yang lebih kuat lagi. Artinya, bahwa
kepemerintahan yang merupakan bagian sepotong-sepotong. Jadi semuanya keberadaan komisaris jangan sampai
dari good regulatory governance, atau harus dijalani secara serentak, good mengesampingkan kepentingan publik.
good market, belum baik, biasanya akan corporate governance, good public Jangan pula kepentingan minoritas
jomplang. Maka kasus-kasus pelanggaran governance, good regulatory governance stareholders menjadi terbengkalai.
GCG seperti yang terjadi di beberapa serta good market governance. Maka Terkait pemilihan Basuki Tjahaja
BUMN akan muncul. Semua memang saya kembali mengingatkan, bahwa Purnama, atau akrab disebut Ahok,
harus dibenahi. hal ini tidak bisa hanya dijalankan di di Pertamina sebagai perwakilan dari
Terkait gebrakan yang dilakukan Kementerian BUMN saja, tetapi juga pemegang saham Pertamina, langkah
Menteri BUMN Erick Thohir di bulan- harus digerakkan dengan kementerian tersebut cukup bagus. Ahok yang
bulan pertama kepemimpinannya, hal teknis, kementrian koordinator serta ditunjuk sebagai Komisaris Utama
tersebut sangat bagus. Akan tetapi Menteri kementerian-kementerian lainnya. Pertamina harus mengetahui tugas
BUMN tidak bisa bekerja sendiri. Ia Dukungan juga bukan hanya dari pokoknya. Keberadaan Ahok bisa
tetap harus dibantu pihak lain, misalnya jajaran eksekutif, tetapi juga harus mewakili kehadiran pemegang saham
Kementerian BUMN, kementerian terkait dari legislatif seperti DPD, DPR dan agar para top management dapat
atau kementerian teknis. Dan hal ini bukan MPR. Juga perlu support dari lembaga menjalankan kinerja yang baik dengan
hanya berlaku di eksekutif tetapi juga di yudikatif, seperti Mahkamah Agung, hasil yang bagus. Tetapi bagi Pertamina
legislatif. Begitu pula rencana menggandeng Mahkamah Konstitusi, Pengadilan merupakan perusahaan terbuka (Tbk),
KPK untuk mengawasi BUMN, juga Tinggi, Kepolisian serta Kejaksaan. ada peran lebih lanjut dari seorang
merupakan ide cemerlang. Namun harus Semuanya harus bekerjasama secara Komisaris Independen. Dialah yang
diingat, pihak KPK juga harus menjalankan terpadu, tidak bisa sepotong-sepotong. mewakili publik, pemegang saham
prinsip good governance. Apakah nanti minoritas dan mewakili masyarakat pada
mereka bisa menjalankan good regulatory Peran Komisaris umumnya. Ia harus memastikan bahwa
governance sebagai pengawas. Kembali Komisaris mempunyai kewewenangan perusahaan menjalankan prinsip triple
kepada good corporate governance yang harus untuk mengawasi dan menasihati, buttom line, yakni profit, people, planet.

No. 143 TAHUN XII DESEMBER 2019 | BUMN Track | 47

KOLOM.indd 47 12/11/19 7:15 PM