Jakarta, Bumntrack.co.id – Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres 82/2020 untuk 2 (dua) hal penting, yaitu upaya percepatan penanganan COVID-19 dan transformasi pemulihan ekonomi nasional. Kedua hal ini menjadi penting karena pemulihan ekonomi maupun kesehatan di era pandemik merupakan dua hal yang saling konflikting. Ibarat pemikiran hukum ke 5 (lima) Peter Senge dalam system thinking yang mengatakan bahwa bisa jadi obatnya (pemulihan ekonomi, new normal) bisa jadi lebih memperburuk penyakitnya (kesehatan masyarakat).
Oleh karena itu, tim perpres diketuai oleh Menko Perekonomian Airlangga dengan anggota para Menko lainnya beserta menkeu dan menkes, plus ketua pelaksananya mentri BUMN Erick Thohir. Dalam hal ini Erick Thohir akan mengendalikan 2 (dua) hal sekaligus: penanganan pandemik sekaligus pemulihan ekonomi secara bersamaan.
Dalam hal pemulihan ekonomi, ET menunjuk BGS (Budi Gunadi Sadikin), yang posisinya saat ini sebagai wamen BUMN sebagai jendral lapangan. Dari struktur organisasi komando dan pemilihan orang-orang pentingnya, Presiden Jokowi seakan ingin memberikan pesan bahwa stimulus-stimulus kebijakan kesehatan dan ekonomi yang telah dikeluarkan Presiden haruslah bisa tuntas implementasinya, cepat eksekusinya, serta tepat sasaran (selanjutnya disingkat TCS =Tuntas, Cepat, dan tepat Sasaran).
Mari kita analisis mulai dari Ketua Komite Kebijakan yang diketuai oleh Menko Perekonomian Pak Airlangga. Penempatan Airlangga Hartarto sebagai ketua komite sangatlah tepat, karena beliau satu-satunya Menko dan/atau Menteri di kabinet yang juga merangkap menjadi ketua Parpol terbesar ketiga pemilu legislatif di Indonesia.
Menjadikan beliau sebagai ketua komite sangatlah strategis karena para menteri dan jajaran eselon dibawahnya akan sangat mudah dikoordinasikan dan tunduk patuh terhadap instruksi yang dikeluarkan. Diskusi empat mata dengan seorang dirjen yang dulunya menjadi bawahan orang penting di parpol menunjukkan bahwa EGO SEKTORAL di Indonesia hanya bisa dikendalikan dengan WIBAWA sang Komandan.
Implementasi yang tidak selaras saat penanganan COVID – 19 antara jajaran Gubernur Jatim Bu Khofifah dan Walikota Surabaya Bu Risma menunjukkan bahwa mengelola EGO SEKTORAL antara kepala pemerintahan, maupun antar politisi yang punya kepentingan kedepannya (2024) tidaklah gampang. Akhirnya rakyat daerahlah yang jadi korban, dimana angka penularan dan kematian di Jatim dan Surabaya sangatlah tinggi.
Dibutuhkan breakthrough, dimana ketua pelaksananya haruslah orang yang bisa diterima semua pihak karena bukan politikus. Pilihan kepada ET sebagai pemegang mandat Menteri BUMN sangatlah tepat.
Menteri BUMN punya kapasitas menggerakkan komponen PENTAHELIK (ABG++), karena memiliki jaringan SDM (level komisaris, direksi, dan turunannya), serta dukungan talangan keuangan sementara sewaktu-waktu dibutuhkan yang likuid, antara lain via dana CSR seratusan induk, anak dan cucu perusahaan BUMN.
Pengalaman ET membangun wisma atlet sebagai rumah sakit darurat hanya dalam 3 (tiga) minggu menunjukkan kemampuannya me-manage dan me-utilisasi resources yang ada dibawah kendalinya, termasuk secara staffing meminta bantuan TNI dalam pelaksanaannya.
Dari sisi pendekatan personal, ET memiliki kemampuan persuasif yang baik, ganteng serta murah senyum. Saya tidak mengenal beliau secara akrab, hanya saat kurun waktu pilpres di Jakarta, saya sering ketemu beliau selesai sholat Jumat di masjid Sunda Kelapa bersama beberapa teman-temannya sambil berbincang santai dan penuh senyum. Saya sendiri saat itu sering ke Jakarta yang saat rehat saya pakai mengunjungi pusat barang antik di jalan Surabaya (dekat masjid Sunda Kelapa).
Dengan kelebihan hardware maupun software ini (smile), saya yakin bahwa konflik-konflik ego sektoral penanganan COVID-19 didaerah akan bisa diminimalisir. Bagaimana dengan pemulihan ekonomi yang dipercayakan kepada Wamen BUMN, yaitu BGS (Budi Gunadi Sadikin)?
BGS dalam pandangan saya adalah profesional berprestasi cemerlang. Mantan dirut Bank Mandiri lulusan Fisika Nuklir ITB ini sangat cepat dan taktis dalam bekerja. Saya cukup mengenal beliau, dan BGS merupakan wamen berprestasi karena berhasil menuntaskan 5 (lima) KPI Presiden yang diamanatkan dalam waktu hanya setahun lebih sedikit, yaitu restrukturisasi Krakatau Steel, Tuban Petrokimia/TPPI, Kilang Pertamina, program Biodiesel/B30, dan konflik Semen Rembang. Sebelum KPI ini, BGS bersama Fajar Harry Sampurno dan Oerias Moerdak adalah trio player yang menyelesaikan akuisisi saham Freeport kembali kepangkuan Indonesia.
Pemilihan BGS ini juga tidak lepas dari karena Holding Farmasi BUMN dan Holding Rumah Sakit BUMN Pertamedika dengan jaringan 72 RS di seluruh Indonesia ada dibawah kendalinya. Melihat kompetensi dan prestasi tim ini, berikut kemampuan jaringannya, maka sudah seharusnya kita optimis dalam menata ekonomi kedepan, sekaligus menyelesaikan penanganan pandemic COVID-19, dimana dalam kurun waktu kedepan kita sedang melakukan uji coba vaksin kerjasama BIOFARMA dengan SINOVAC.
Dalam kondisi krisis global akibat Pandemik, maka siapa yang cepat bangkit dari hantaman ekonomi dan mampu berlari akan menjadi bangsa yang besar. Logika tersebut sepertinya matching dengan kondisi pemulihan ekonomi Negara lain.
Saya jadi teringat saat awal Juli lalu seorang teman dari Kadin-nya Taiwan meminta saya untuk bisa mengajak salah satu BUMN KARYA membangun jalur MRT dan MRT baru. Taiwan butuh mitra kerja perusahaan dari Indonesia dalam memenuhi target Infrastruktur. Disini kita perlu belajar dari Taiwan, bagaimana Negara dengan pertumbuhan NOL % penderita COVID – 19, masih berani maju terus menata ekonominya melalui pembangunan. Mungkin ini adalah pengejawantahan quote Jawa: URIP IKU URUP.
(bersambung)
Ditulis oleh:
Dr.Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng
Pusat Kajian Kebijakan Publik – ITS
