Jakarta, Bumntrack.co.id – Wakil Kepala II Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Tedi Bharata, secara resmi melantik Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan BP BUMN pada Selasa (4/3).
Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan struktur organisasi baru BP BUMN dalam menjalankan peran sebagai regulator pengelolaan BUMN. Pelantikan tersebut dihadiri oleh jajaran Eselon I dan II BP BUMN.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari implementasi struktur organisasi baru sebagai Badan Pengaturan BUMN yang kita harapkan tetap relevan dengan kebutuhan BUMN saat ini. Struktur organisasi yang telah disusun ini direncanakan dengan matang dan tentunya akan terus kita evaluasi,” kata Tedi Bharata dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (4/3/26).
Penguatan peran dan kewenangan BP BUMN didukung melalui Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 dan Peraturan BP BUMN Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP BUMN.
Struktur organisasi saat ini terdiri atas 6 Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), 22 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 11 Jabatan Administrator (Eselon III), 10 Jabatan Pengawas (Eselon IV), serta Kelompok Ahli.
Pejabat Eselon III yang dilantik memiliki peran strategis dalam transformasi organisasi. Promosi dari Eselon IV ke Eselon III maupun rotasi jabatan merupakan bentuk kepercayaan pimpinan sekaligus strategi penguatan kapasitas.
“Ini adalah amanah dari pimpinan BP BUMN. Kami memberikan kepercayaan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk melaksanakan tugas pada jabatan yang baru. Jika sebelumnya bertugas di satu bagian dan kini berputar ke bagian lain, itu merupakan bagian dari tour of duty agar kompetensi yang dimiliki semakin terasah dan berkembang,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap pejabat dituntut memiliki rekam jejak yang baik dan mampu mencapai target kinerja secara konsisten. Selain itu, pimpinan BP BUMN juga perlu memiliki kompetensi di lebih dari satu bidang.
“Tantangan ke depan semakin berat dan kompleks. Pimpinan harus memiliki pengetahuan dan kompetensi multidimensi agar mampu mengambil keputusan secara lebih komprehensif,” tegasnya.
BP BUMN tidak dapat menutup diri dari dinamika global, termasuk tantangan geopolitik yang berada di luar kendali. Namun organisasi tetap harus fokus pada aspek yang dapat dikelola secara optimal.
BP BUMN harus mengoptimalkan perannya sebagai regulator melalui penguatan pengawasan, penetapan kebijakan teknis, dan restrukturisasi untuk meningkatkan nilai BUMN.
Pengawasan tersebut mencakup memastikan penugasan pemerintah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel serta sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan BPI Danantara dan PT Danantara Asset Management (Persero) dalam mendukung transformasi BUMN ke depan.
“Kita adalah mitra kerja Danantara. Hubungan ini akan semakin erat karena aspirasi pemerintah dan Bapak Presiden terhadap BUMN sangat besar. Sebagai pemegang saham dan regulator, fungsi ini harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Amanah ini harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Menutup sambutannya, integritas merupakan kebanggaan sebagai aparatur sipil negara.
“Salah satu kebanggaan kita sebagai ASN adalah integritas. Integritas ini tidak bisa ditawar. Kami berharap Bapak-Ibu sekalian dapat melaksanakan tugas dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Insya Allah, dengan ikhtiar bersama, kita dapat membantu mengelola BUMN dengan lebih baik,” pungkasnya.
