KOLOM PAKAR

Anak Usaha Harus Sesuai Ekosistem BUMN

Oleh: Dr Aviliani

           Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)

Mayoritas kinerja anak perusahaan  BUMN dinilai tidak baik. Karena itu muncul pertanyaan, apakah pendirian anak-anak  usaha BUMN tersebut  untuk mendukung ekosistem bisnis induk atau hanya menjadi tempat bagi  pendiri anak usaha untuk melakukan sesuatu yang tidak melalui induk BUMN tetapi hanya melalui anak perusahaan.  Jika demikian, pendirian anak usaha BUMN tersebut tidak on the track. Sebab kalau  on the track  tentu anak usaha BUMN tersebut akan menjadi bagian dari sebuah ekosistem yang menunjang revenue  BUMN.

Karenanya hal ini perlu ditinjau kembali. BiIa ada bisnis anak usaha BUMN yang sama dengan anak usaha BUMN lain, sebaiknya dilakukan merger. Tetapi bila  bisnis anak usaha BUMN tersebut menjadi  bagian dari bisnis  induk BUMN dan malah bisa menghasilkan revenue, tidak perlu di-merger. Dengan demikian tidak dipukul rata, tidak semua anak usaha tersebut di-merger atau dimatikan tetapi diupayakan agar bisa menjadi bagian dari ekosistem bisnis BUMN induk.

Terkait pengelolan anak usaha BUMN,  satu, sebaiknya setiap BUMN diminta untuk memberikan masukan  terkait masing-masing  organisasi anak usahanya. Bila BUMN tersebut menganggap ada anak usaha yang sudah  tidak sesuai atau tidak mendukung ekosistem bisnisnya, baru Kementerian BUMN  mengambil keputusan terhadap anak usaha BUMN tersebut.

Dua, visi dan misi anak usaha BUMN harus jelas. Seperti diketahui,  pada setiap BUMN  bisa saja terjadi pergantian direksi dan  komisaris di tengah masa jabatan. Hal tersebut  akan menjadi masalah bagi kinerja  anak  perusahaan BUMN. 

Ketiga, sudah seharusnya direksi BUMN yang menjadi induk perusahaan sudah mulai memikirkan kontrak terhadap kerja manajemennya untuk mengatur anak usaha BUMN.  Selama ini  memang anak usaha BUMN belum pernah menjadi fokus Kementerian BUMN. Yang selalu menjadi fokus barulah  BUMN  yang menjadi induk perusahaan. Maka ke depan, sudah wajib hukumnya anak perusahaan BUMN menjadi bagian dari  konsolidasi. Misal, di perbankan ada laporan terintegrasi sehingga BUMN pun perlu membuat laporan yang berkaitan  dengan GCG yang  terintegrasi dengan anak usaha.  Dengan demikian, kondisi anak-anak usaha BUMN  juga bisa dilihat dari laporan induk perusahaan.

Selama ini banyak pendirian  anak perusahaan BUMN yang tidak menjadi bagian dari  ekosistem bisnis BUMN induk. Bila anak perusahaan  BUMN tersebut  meletakan uang atau saham pada sebuah perusahaan tetapi hanya sebagai alat permainan pengelola BUMN induk, itu tidak boleh karena akan merugikan. Sehingga pendirian anak usaha BUMN juga harus lebih selektif.

Peran Komisaris

Peran  komisaris menjadi sangat penting dalam memantau anak usaha BUMN. Dalam UU Perseroan Terbatas (PT) jelas disebutkan fungsi Komisaris sebagai pengawas dan penasehat, bahkan memiliki kewajiban yang bersifat tanggung renteng.  Ini yang terkadang tidak dijalankan oleh Kementerian BUMN. Bahkan ketika memilih komisaris terkadang tidak tepat, padahal komisaris memiliki kewajiban yang bersifat tanggung –renteng. Sehingga fungsi komisaris semestinya dikembalikan seperti yang tercatum dalam UU UU No. 40/2007 tentang  Perseroan Terbatas (PT). 

Pasal 114 ayat 3 dalam UU PT menyebutkan, setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Sedangkan terkait keinginan Kementerian BUMN yang akan mengevaluasi 800 komisaris anak usaha BUMN, langkah  tersebut memang diperlukan.  Selama ini Direksi BUMN bisa merangkap menjadi komisaris pada beberapa anak perusahaan BUMN. Ini tidak efektif karena pekerjaan direksi sudah sangat banyak.

Kalau hendak menambah gaji direksi tidak dengan cara merangkap jabatan terlalu banyak. Bisa dengan memperbesar bonus bila prestasinya bagus sehingga mereka (direksi) tidak punya keinginan menjadi komisaris pada anak usahanya. Untuk jabatan komisaris anak usaha BUMN bisa diserahkan kepada level di bawah direksi, misal kepala divisi atau kepada pihak luar yang benar-benar profesional dan mampu menjaga anak usaha BUMN tersebut. Dengan demikian tidak ada lagi direksi BUMN bisa menjabat komisaris pada  delapan anak usaha BUMN.

Langkah Menteri BUMN Erick Thohir melakukan moratorium dengan membatasi pendirian anak usaha BUMN memang sudah seharusnya dilakukan. Tetapi selain melakukan moratorium, Kementerian BUMN juga harus berani menyatakan, mana saja anak-anak  usaha BUMN yang  harus ditutup. Bila tidak segera ditutup dikhawatirkan akan terus menjadi beban bagi induk perusahaannya.

Sedangkan terkait dengan batasan anak usaha BUMN atau bukan,  menurut aturan bila saham BUMN minimal 25 persen ke atas sudah menjadi pemegang saham pengendali. Bila porsi sahamnya di bawah 25 persen maka hanya menjadi pemegang saham, bukan pemegang saham pengendali. Maka sebagai pemegang saham pengendali, diperbolehkan menentukan komisaris dan direksi. Karena itu tetap harus dipisahkan antara pemegang saham mayoritas adalah BUMN dengan BUMN hanya sebagai pemegang saham namun bukan pengendali.

Meski begitu, Kementerian BUMN harus memantau sejauhmana BUMN masuk ke saham-saham perusahaan swasta, meski bukan pemegang saham mayoritas. Jangan sampai pada akhirnya akan menimbulkan masalah.

Ketika muncul keluhan dari kalangan pengusaha swasta terkait  aktivitas bisnis anak-anak usaha BUMN yang menguasai berbagai proyek  pemerintah, hal tersebut terkait dengan  program percepatan pembangunan proyeks-proyek  pemerintah selama tiga tahun terakhir. Pemerintah pun melakukan penunjukan kepada BUMN. Selanjutnya BUMN-BUMN tersebut menunjuk anak-anak perusahaan. Sebenarnya dalam peraturan, hal tersebut tidak boleh.  Bila sebuah proyek dikerjakan berdasarkan atas tunjuk,  biasanya akan ada inefisiensi karena tidak ada harga pembanding karena harga ditentukan sendiri.

Karena itu dalam tender pengerjaan proyek pemerintah harus dikembalikan ke mekanisme yang berlaku, yakni harus ada harga dari perusahaan pembanding bukan berdasarkan atas tunjuk. Itu yang pertama.

Kedua, dalam tender tersebut harus melibatkan pihak swasta. Tidak bisa bila semuanya dikerjakan hanya oleh BUMN. Hal itulah yang membuat ekonomi kita sempat tidak merata. Pada akhirnya uang yang jumlahnya ratusan triliun rupiah hanya dinikmati oleh BUMN. Kalaupun hendak membagi kepada perusahaan swasta, bagian BUMN yang lebih besar lantaran merasa poyek tersebut dimiliki BUMN. 

Misal,  pembangunan proyek sebuah jalan tol, tetapi pemerintah menunjuk sebuah BUMN.  Ketika harga dari BUMN tersebut dianggap mahal tentu  harus ada pembandingnya. Setelah selesai  dibangun oleh BUMN, ketika hendak dijual ke pihak swasta, belum tentu pihak swasta bersedia membeli karena harganya terlalu mahal. Akhirnya jalan tersebut tidak laku sehingga uang pemerintah tidak bisa berputar. Padahal uang tersebut diperlukan untuk membangun infrastruktur lain.

Erick Thorir sebagai Menteri BUMN akan bisa bekerja maksimal mengembangkan BUMN asalkan tidak diganggu  dengan kepentingan  politisasi dan debirokratisasi. Kalau ia masih diganggu oleh dua hal tersebut,  fungsi Menteri BUMN tidak akan jauh berbeda dengan para menteri sebelumnya.

Show More

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Close
Back to top button
Close