BERITA

Asa BUMN Terhadap Jokowi-Ma’ruf

Sejumlah harapan terkait BUMN terus digaungkan kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Ekspektasi besar disandangkan kepada pasangan baru tersebut untuk membawa BUMN ke arah yang lebih baik.

Meski kinerja keuangan BUMN selama 2014-2018 mengalami  peningkatan, namun utang BUMN kian membesar. Data Bank Indonesia (BI) menunjukan posisi utang luar negeri (UL) BUMN per Agustus 2019 sudah mencapai Rp723,1 triliun atau tumbuh mendekati 40 persen secara tahunan. Catatan lain, Pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla pada periode pertama sudah dinilai bagus oleh sebagian besar kalangan. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, baik di Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan hingga pembangunan Trans Papua  yang sebelumnya dikenal “sulit” dikerjakan, bisa diwujudkan.  

Juga ada program “Sinergi BUMN untuk Negeri” yang bersama-sama berniat membangun negeri, atau pembangunan  bendungan (waduk) yang dapat mengairi lahan pertanian sekaligus untuk perikanan dan pariwisata. Namun harus pula diakui masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan, yakni tata kelola BUMN termasuk transparansi di dalamnya. Tantangan  pemerintahan baru tersebut juga tidak mudah lantaran pertumbuhan ekonomi yang terus memperlihatkan tren melambat. Bahkan dalam tiga tahun terakhir ekonomi masih tumbuh namun di kisaran lima  persen.

Yang paling mudah dilihat publik, pelaksanan prinsip the right man on the right place, belum optimal. Masih ada modus pembagian jatah jabatan. Terdapat beberapa orang yang dikenal sebagai pendukung atau relawan pada kampanye Pilpres 2014  diangkat menjadi Komisaris BUMN. Bahkan selama tiga tahun menjabat, sudah ada 21 relawan Jokowi  yang “dihadiahi” posisi komisaris BUMN. Sebut sajaPataniari Siahaan, politisi PDI-P yang juga pengajar Fakultas Hukum tersebut menjadi Komisaris BNI.  Andrinof A. Chaniago, pengajar Kebijakan Publik di Universitas Indonesia tersebut sempat menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, lalu diganti Sofyan Djalil.  

Selanjutnya Andrinof diangkat sebagai Komisaris Angkasa Pura I, lalu berganti menjadi Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ada nama Alexander Sonny Keraf, politisi PDIP yang yang juga dosen filsafat di Unika Atma Jaya mendapatkan kursi komisaris BUMN di BRI. Begitu pula Roy E. Maningkas yang aktif sebagai Relawan Jokowi Presiden ketika Pilpres 2014. Pada tahun 2015, ia dipilih menjadi komisaris independen. Termasuk Refli Harun, pakar hukum tata negara ini sempat menjadi  Komisaris Utama (Komut) PT Jasa Marga, lalu berganti jabatan sebagai Komisaris di Pelindo I.

Kebijakan pemerintahan Jokowi memberikan jabatan komisaris BUMN tersebut sempat menimbulka pro kotra lantaran sebagian kalangan menilai posisi tersebut tidak sesuai dengan kabilitas, keilmuan maupun pengalamannya. Masih banyak profesional yang dinilai layak menduduki posisi komisaris BUMN. Hal seperti ini yang diharapkan tidak lagi terjadi pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. 

Perbaikan Regulasi dan Perizinan

Harapan  kepada pemeritahan Jokowi-Ma’ruf  juga dipaparkan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani. Menurutnya, pemerintahan Jokowi jilid II perlu segera membenahi perekonomian yang saat ini terhambat pelemahan ekonomi global. Selama ini masih banyak hal-hal kontraproduktif yang menjadi isu dalam upaya pemerintah melakukan percepatan ekonomi. “Fokus utama yang harus segera dibereskan pemerintah adalah perbaikan regulasi dan perizinan serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Shinta.

Ini dinilai penting. Pasalnya, berbagai kebijakan pemerintah selama ini kerap terhambat lantaran belum sinkron dan masih kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebut saja, kebijakan percepatan izin usaha satu pintu atau Online Single Submission (OSS) yang sampai kini masih jauh dari harapan implementasinya. 

 Shinta juga menekankan, pemerintahan selanjutnya akan menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup berat. “Proteksionisme (perdagangan) unilateral, volatilitas (harga) komoditas, ketidakpercayaan investor terhadap negara berkembang, dan kurangnya daya saing Indonesia, baik dalam hal produk ekspor maupun dalam menarik investasi, akan sangat berpengaruh bagi kondisi ekonomi kita,” terangnya.

Shinta pun tak memungkiri sentimen negatif global sulit dikendalikan. Namun, pemerintah tetap bisa terus memperbaiki iklim bisnis di dalam negeri. Di antaranya yang menjadi fokus pelaku usaha ialah rencana pemerintah dalam mereformasi ketenagakerjaan termasuk pengembangan sumber daya manusia, reformasi perpajakan serta pengembangan infrastruktur fisik maupun non-fisik. “Termasuk kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat untuk bisa membuat kita lebih berdaya saing namun praktik di lapangannya masih perlu perbaikan,” tandasnya.

Hal yang yang disorot publik dan juga menjadi tugas pemerintahan baru, dalam beberapa bukan terakhir sejumlah petinggi BUMN dicokok KPK dengan tuduhan terlibat korupsi. Hal tersebut membuat gusar banyak kalangan. Tak kurang Menteri Keuangan pun berkomentar, tindakan pejabat-pejabat BUMN yang terlibat kasus korupsi sebagai pengkhianatan bagi negara. Dengan banyak kasus korupsi yang menjerat pejabat BUMN berdampak negatif bagi pegawai-pegawai BUMN yang telah berkomitmen menjalankan tugasnya secara transparan. Hal ini juga akan menimbulkan persepsi bahwa seluruh instansi negara rentan korupsi. 

“Untuk para pegawai yang jujur, ini merupakan sebuah bentuk pengkhianatan bagi mereka. Bukan tidak mungkin reputasi mereka juga akan menjadi negatif akibat tindakan atasannya. Para pegawai yang bekerja di instansi negara merupakan pengawal dan pelayan bagi rakyat, bukan untuk diri sendiri,” ungkap Menkeu.

Menkeu juga  menandaskan, untuk memperkuat kontrol internal perlunya langkah penguatan baik pada tingkat perusahaan maupun pemerintah. Asas transparansi, akuntabilitas serta check and balance.  Selain itu, ia mengatakan integritas merupakan aspek terpenting yang patut dimiliki setiap pengelola uang negara. Apalagi, anggaran belanja negara selalu meningkat dari tahun ke tahun dan membuat sikap ini semakin vital dimiliki.

Sementara Menteri BUMN Rini Soemarno berpendapat, kasus korupsi yang menimpa pejabat BUMN bukan merupakan masalah perilaku individu dan bukan pada institusi BUMN. Kementerian BUMN telah memiliki aturan jelas yang menekankan setiap proses bisnis harus berjalan transparan. Untuk mencegah hal itu, Kementerian BUMN telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan dan pencegahan tindakan korupsi yang terjadi pada lingkungan BUMN. 

Menteri BUMN menekankan, pihaknya selalu melakukan tindakan tegas bila seorang pejabat BUMN terbukti korupsi dan menjadi tersangka. Termasuk  memberhentikan pejabat tersebut secepatnya setelah terbukti terlibat dalam tindakan korupsi. “Kami menganalisa calon pejabat seoptimal mungkin. Kami melihat kemampuan dan rekam jejak yang kami anggap baik. Tetapi, kami tidak mengetahui hati seseorang dan godaan apa yang membuat mereka melakukan itu [korupsi],” ujar Rini yang menjabat Menteri BUMN full time selama lima tahun.

Agar BUMN Go International

Salah satu keinginan Presiden Joko Widodo, BUMN dapat melakukan ekspansi ke kancah global atau go international. Presiden berharap BUMN dan pengusaha lokal tak boleh hanya sekadar jadi tuan rumah di negeri sendiri. Mereka harus berani bermimpi besar. Hanya saja, ekspansi bisnis bukan hal mudah. Terlebih dalam kondisi ekonomi global yang melemah dan persaingan yang kian kompetitif. 

Jokowi optimistis BUMN dan pengusaha lokal bisa melakukan itu semua. Saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sudah mumpuni untuk meningkatkan jangkauan mereka ke kancah global. BUMN pun harus berani menjadi pemain kelas dunia meski di lapangan masih menghadapi banyak hambatan untuk leluasa melebarkan jangkauan mereka ke pasar internasional. Setidaknya Indonesia saat ini mempunyai beberapa BUMN yang berhasil go international. Di antaranya PT Industri Kereta Api (Persero) (INKA) yang sudah bisa mengekspor gerbong kereta ke Bangladesh dan negara-negara Asia Tenggara.  PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang menggarap proyek di Afrika Utara untuk sektor properti. Ada pula PT Biofarma yang mengekspor vaksin ke banyak negara.

Agar BUMN bisa berlari cepat untuk go international serta berkontribusi kepada  negara, pemerintahan ke depan perlu melakukan penilaian secara khusus dalam menjaring direksi yang pantas menduduki jabatan teras BUMN. Proses seleksi bisa dilakukan dengan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilaksanakan oleh tim independen. Jangan lagi ada petinggi BUMN yang menduduki jabatan lantaran “balas budi”, relawan diganjar dengan jabatan.

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf juga harus memastikan para the best candidate dari setiap BUMN dikirimkan ke talent pool di Kementerian BUMN. Kementerian BUMN bisa menempatkan the best talent di setiap BUMN yang membutuhkan. Melalui mekanisme seperti ini, diharapkan ke depan karir profesional pegawai BUMN bisa berputar dan bisa ditempatkan di BUMN manapun.

Kita mesti belajar dari  kasus yang menimpa Suprajanto, Dirut BRI yang menolak dipindahkan ke Bank BTN oleh Menteri BUMN. Penolakan tersebut salah satunya lantaran ia merasa tidak ada pembicaraan terlebih dulu. Penolakan tersebut juga menunjukan adanya mekanisne yang dianggap tidak tepat, meskipun Menteri BUMN memiliki hak memindahkan seorang direksi BUMN. Hak yang digunakan dengan cara tidak tepat akan memunculkan kesan tidak baik dan seolah tidak ada komunikasi sebelumnya.

Show More

Artikel Terkait

Back to top button
Close