KOLOM PAKAR

BUMN Ideal Sejiwa dengan Revolusi Mental

Oleh: Prof Dr Paulus Wirutomo, M,Sc

         Sosiolog dan Guru Besar FISIP Universitas Indonesia

Persoalan membangun BUMN ideal bukan semata ditinjau dari aspek manajemen semata, tetapi bisa dilihat dari perspektif sosiologis. Ketika kita melihat persoalan BUMN saat ini dari sisi sosisologis, yang penting kita pahami adalah  BUMN merupakan sebuah badan usaha. Sebagai perusahaan yang sahamnya merupakan milik negara maka BUMN terkait dengan peran negara dalam menyejahterakan rakyat.  Bila peran ini dimainkan BUMN secara baik, akan menjadi kunci penting dalam menciptakan kesejahteraan rakyat dan keadilan di Indonesia. Biasanya, adanya ketidaksejahteraan rakyat karena badan usaha melakukan tindakan-tindakan yang  “mengeksploitasi”  masyarakat.

Dalam  teori, baik  sosiologi maupun ekonomi,  adalah mungkin  badan usaha menyejahaterakan masyakarat dalam pengertian sesungguhnya. Karena itu,  perusahaan tidak harus selalu atau pasti menguntungkan diri sendiri dan mengorbankan masyarakat. Bahkan pada masyarakat yang paling kapitalis sekalipun, bisa saja pemerintah membuat peraturan bahwa perusahaan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Misal, dengan cara pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak progresif sehingga membuat pada titik tertentu perusahaan harus   membentuk yayasan-yayasan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat. Dalam hal peran BUMN di Indonesia, terletak pada kemampuan pemerintah agar BUMN memprioritaskan peran menyejahterakan masyarakat.

Kalau kita melihat sejarah BUMN, masih lebih banyak menguntungkan perusahaan sendiri. Bahkan terkadang BUMN juga ikut-ikutan merugikan pemerintah. Saya bukan ahli BUMN, tetapi sebagai rakyat akhir-akhir saya melihat ada gejala perubahan sikap yang lebih profesional dari sebagian BUMN, tetapi sebagian lain masih belum. BUMN tersebut merupakan pionir dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Maka dengan memperkenalkan revolusi mental kepada BUMN merupakan sesuatu hal yang strategis agar BUMN memiliki panduan dalam melakukan revolusi mental.  Hal ini sudah mulai menjadi perhatian BUMN. 

Karena itu, BUMN yang menjadi idola kita merupakan BUMN yang reformatif yang sejiwa dengan revolusi mental.  Jadi BUMN  ideal adalah yang melakukan revolusi mental dan menghasilkan revolusi mental bagi masyarakat. Dengan adanya event revolusi mental, diharapkan muncul BUMN yang menjadi model dalam penerapan revolusi mental. Saya melihat ada beberapa BUMN yang mengalami dualisme. Insting mereka untuk mencari keuntungan memang sesuatu yang masuk akal. Tetapi saya juga melihat  BUMN dipengaruhi oleh kekuatan atau semangat melakukan revolusi mental. Sehingga mereka terlihat bersungguh-sungguh menerapkan revolusi mental. Barangkali  hal itu dipengaruhi oleh kinerja Presiden Jokowi.

Kesimpulan saya, revolusi mental didorong oleh dua kekuatan. Pertama, kekuatan birokrasi dengan peraturan dan kebijakannya  terkait program revolusi mental. Kedua, dipengaruhi oleh individu Presiden yang mendrong penerapan revolusi mental.   

          Kalau melihat masih ada oknum petinggi di BUMN yang tergoda melakukan korupsi, padahal sudah banyak aturan  yang mengikat BUMN, maka dibutuhkan  political will dari pemerintah. Presiden Jokowi termasuk memiliki  political will yang bagus. Tetapi sayangnya masih ada kejadian korupsi di BUMN. Pada masa depan, Presiden bisa bertindak lebih tegas. Kondisi di mana masih ada pejabat BUMN yang terlibat  korupsi lebih disebabkan sistem pengelolaan BUMN pada masa lalu. Kelemahan Indonesia lebih banyak dalam hal sistem. Untuk menjalankan sistem  yang bagus memerlukan political will. Jika sistem diperbaiki tentu  tidak akan menguntungkan semua pihak. Ini yang selalu menjadi persoalan.

Ketika yang tidak diuntungkan adalah pihak penguasa, biasanya ia akan berusaha menghambat. Apalagi kalau sudah ada unsur  politik. Dalam hal ini,  politik diwakili partai politik yang dipilih masyarakat. Sebetulnya partai politik berperan membangun kemajuan demokrasi di Indoensia,  tetapi  (maaf), masih ada parpol yang lebih mengutamakan kepentingan internal partai daripada  kepentingan masyarakat.  Sementara dalam sistem kita, presiden selalu bargaining dengan kekuatan politik sehingga tetap harus memberi ruang kepada partai politik.

Apakah partai politik bekerja demi negara dan masyarakat, itupun masih sebuah pertanyaan besar. Ketika diminta untuk terbuka soal laporan keuangan, misalnya, partai tidak mau karena pertimbangan mereka selalu bargaining dengan kekuatan-kekuatan pemerintah. Sedangkan sebagai presiden, Jokowi tidak bisa juga keluar dari bargaining tersebut.

Dalam sebuah sistem, ada orang di atas sistem yang mengendalikan sistem tersebut. Orang itu disebut pemimpin. Dalam hal ini pemimpin bukan hanya presiden. Ketua partai politik pun juga pemimpin karena mereka mempunyai kekuatan untuk bisa merubah sebuah sistem di suatu negara. Bahkan rakyat pun bisa ikut merubah sebuah sistem. Namun kekuatanya tidak sebesar kekuatan yang memiliki legalitas lebih besar. Kekuatan rakyat  terus-menerus berkembang. Dalam artian, proses kontrol sosial dari rakyat  bisa semakin lama semakin besar sehingga akan mampu mendesak pemerintah agar betul-betul membenahi political will-nya.

Memang politcal will dapat berubah pada setiap generasi, tetapi untuk Indonesia,  paling menjadi kunci adalah presiden. Meski sebenarnya sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, tetapi tercampur dengan sistem parlementer. Meski  demikian, saya memiliki harapan besar kepada Presiden Jokowi, bila seorang diri bisa melawan kekuatan partai. Bila ada usulan agar beberapa BUMN besar dan strategis langsung di bawah kendali presiden, hal tersebut perlu menyesuaikan dengan sistem dan peraturan yang ada.

Namun sebagai rakyat, saya akan senang bila BUMN dikuasai pemerintah dan tidak dicampuri kekuatan partai politik apapun. Begitu pula ketika terjadi ketidaktransparan pada sebuah BUMN. Atau ada direksi BUMN yang secara terbuka menolak instruksi Menteri BUMN, bila memang hal itu terjadi karena kesalahan menteri, ini harus menjadi perhatian presiden. Silakan Presiden mengambil keputusan agar ke depan tidak lagi terulang.  Selain itu, BUMN  juga masih sangat bisa menjadi sapi perahan. Pengelola BUMN memiliki insting sebagai pengusaha dan insting politik. Secara politis, pimpinan BUMN akan mencari backing agar bisa terus menjabat.

Show More

Artikel Terkait

Back to top button
Close