Yogyakarta, Bumntrack.co.id – Dalam memperkuat perannya sebagai Special Mission Vehicle (SMV) dan fiscal tools Pemerintah, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) aktif merealisasikan beberapa program penugasan khusus dari Pemerintah. Program khusus tersebut yaitu Program KPR SMF Paska Bencana, Program Penurunan Beban Fiskal, Program Pembiayaan Homestay di Destinasi Pariwisata Prioritas dan Program Pengembangan Rumah di Daerah kumuh.
“Program Penurunan Beban Fiskal direalisasikan melalui pemberian dukungan pada Program KPR FLPP, SMF berperan dalam mengurangi beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen,” kata Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo di Yogyakarta, Jumat (15/11).
Sejak Agustus 2018 hingga saat ini SMF bersama BLU PPDPP menyalurkan dana KPR FLPP kepada 69.616 debitur dengan total penyaluran dana sebesar Rp 2,262 Triliun melalui 12 bank penyalur KPR FLPP. Hal tersebut memberikan dampak positif yaitu semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh fasilitas KPR FLPP disamping adanya penyerapan tenaga kerja dari pembangunan rumah yang berujung pada terciptanya multiplier effect.
“Program kedua yaitu Program Pembiayan Homestay di destinasi wisata. Program ini merupakan bentuk dari dukungan SMF terhadap program Pemerintah dalam hal pengembangan kawasan wisata untuk meningkatkan devisa. SMF bekerjasama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata),” jelasnya.
Pada 24 Oktober 2019, SMF bekerjasama dengan dengan Kementerian Pariwisata kembali merealisasikan penyaluran pembiayaan homestay berupa Program Kemitraan di kawasan destinasi pariwisata Desa Kuta, Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan salah satu dari antara 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Penyaluran Program Kemitraan kepada masyarakat di Desa Kuta, Mandalika dilakukan melalui Lembaga Penyalur dan pemberdayaan Lembaga Penyalur pada area DPP. Di dalam prosesnya, Kemenpar dan SMF melakukan pendampingan kepada Lembaga Penyalur dalam rangka capacity building dan peningkatan peran serta masyarakat setempat.
Sebelumnya pada 11 Februari 2019, sebagai langkah awal Kemenpar dan SMF telah melakukan penyaluran Program Kemitraan homestay bekerja sama dengan BUMDes di dua destinasi wisata yakni Desa Wisata Samiran, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah dan Desa Wisata Nglanggeran, Kecamatan Pathuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pada acara diberikan arahan mengenai pengembangan Homestay yang berkearifan lokal serta pembagian buku panduan pengembangan Homestay Desa Wisata.
Program Pembiayaan homestay ini adalah bagian dari komitmen SMF membantu program pemerintah mengembangkan destinasi wisata nasional. “SMF berharap masyarakat dapat memanfaatkan pembiayaan homestay ini untuk membangun/memperbaiki kamar rumah yang akan disewakan kepada wisatawan sehingga dapat mendatangkan penghasilan bagi pemilik dan menciptakan lapangan kerja,” ungkap Ananta.
Pengembangan Homestay di destinasi pariwisata ini selaras dengan amanat Presiden Republik Indonesia yang mengharapkan bahwa pariwisata Indonesia dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan pilar pembangunan perekonomian nasional. Selain itu, pariwisata Indonesia juga diharapkan dapat mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 275 juta perjalanan pada tahun 2019 ini.
“Program ke tiga, Program Pengembangan Rumah di Daerah Kumuh, SMF telah bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui program KOTAKU (kota tanpa kumuh) dalam mengatasi daerah kumuh melalui renovasi/pembangunan rumah,” tambahnya.
Dalam pelaksanaanya SMF berkerja sama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pilot project program ini sudah berjalan sejak Desember 2018 yang direalisasikan melalui perbaikan 14 rumah di Kelurahan Purwokinanti, Daerah Istimewa Yogyakara. Rencannya SMF program ini akan kembali digulirkan kepada 4 kota lainnya, yakni Semarang, Pontianak, Bukittinggi, dan Makassar.
Pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut nantinya akan menggunakan dana Bina Lingkungan (BL) melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui ketersediaan hunian yang layak, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat.
“Pogram keempat yaitu Program KPR Pasca Bencana,” terangnya.
SMF telah merealisasikan penyaluran KPR iB Pasca Bencana di Lombok Nusa Tenggara Barat pada 28 Februari 2019. Realisasi tersebut dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan oleh para penerima manfaat yakni Aparatur Sipil Negara (ASN), yang disaksikan oleh tersebut Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Direktur SMF Heliantopo dan Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo.
Produk KPR iB SMF Pasca Bencana adalah program kepemilikan rumah dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah terkait pemulihan pemukiman yang terdampak akibat bencana. Melalui fasilitas pembiayaan ini, diharapkan pembangunan kembali atau perbaikan rumah yang rusak di daerah terdampak bencana akan segera terealisasi. Produk ini diluncurkan oleh SMF pada akhir Januari 2019 lalu dengan menggandeng Bank NTB Syariah sebagai Bank penyalur KPR.
Selain membantu pemulihan pemukiman, program KPR iB SMF Pasca Bencana ini juga diharapkan dapat memberikan efek domino pada pemulihan aktifitas ekonomi masyarakat di area terdampak. Dengan adanya pembangunan kembali atau renovasi rumah yang rusak, diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja sehingga menjadi sumber penghasilan baru bagi warga.
