LENSA

Korupsi di BUMN

Oleh: Akhmad Kusaeni

          Di penghujung berakhirnya kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, kita dikejutkan dengan maraknya temuan kasus korupsi di perusahaan pelat merah. Dalam sepekan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus dua Direktur Utama  BUMN.

          KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Dirut Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda beserta seluruh jajaran direksi dalam kasus suap kuota impor ikan. Bayangkan seluruh jajaran direksi terlibat dalam dugaan korupsi berjamaah.

          KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Inti Darman Mappangara sebagai tersangka kasus dugaan suap antar-BUMN. Sangat menyedihkan karena Darman dicokok bersama Direktur Keuangan Angkasa Pura II Andra Y Agussalam yang menerima suap sekitar Rp1 miliar untuk memuluskan sejumlah proyek.

          Sebelumnya, sejumlah Dirut dan Direksi BUMN telah memakai baju orange KPK, seperti eks Dirut PLN Sofyan Basir, eks Direktur Teknologi dan Produksi Krakatau Steel Wisnu Kuncoro, eks Dirut Asuransi Jasindo Budi Tjahjono, dan eks Direktur Utama PTPN III Dolly Pulungan.

          Kita hanya bisa mengelus dada. Di mana silapnya? Apanya yang salah? Bagaimana mungkin seluruh direksi bersekongkol korupsi? Bagaimana bisa antar BUMN berkonspirasi suap menyuap dalam sebuah proyek? Ini tentu bukan contoh dari ”Sinergi BUMN” yang digembar-gemborkan!

          Di mana pula Revolusi Mental yang sudah menjadi gerakan nasional termasuk di kalangan BUMN dan anak perusahaan BUMN?

          Apakah Revolusi Mental sudah gagal? Apakah dengan begitu korupsi di BUMN sudah sedemikian parahnya, seolah semua BUMN sudah terjerat kanker korupsi? Nanti dulu. Jangan dipukul rata. Jangan digebyah-uyah atau digeneralisir.

          Saya termasuk yang percaya bahwa banyaknya bos-bos BUMN yang terciduk KPK adalah pengecualian, bukan gejala umumnya. Meminjam istilah Menteri Keuangan Sri Mulyani, mereka adalah ”pengkhianat”. Oknum yang mencoreng BUMN! Merusak reputasi perusahaan plat merah!

          Yang terciduk KPK jumlahnya di bawah 10 orang, sementara jumlah BUMN ada lebih dari 140 ditambah 800-an anak perusahaan BUMN. Jadi pejabat yang korup tidak memanifestasikan gejala umum di BUMN. Mereka adalah ”nila setitik” yang merusak ”susu sebelangga”. Mereka adalah penghianat, karena yang sudah bekerja dengan baik akan dipandang negatif juga.

Perilaku korupsi adalah representasi atas individu, bukan perusahaan.

          Yang paling sakit hati setiap kali KPK melakukan OTT terhadap bos BUMN tentu Menteri BUMN Rini Soemarno. Kementerian BUMN sudah memberikan rambu-rambu kepada setiap direksi BUMN untuk bekerja secara transparan dan akuntabel. Rini telah berupaya menyaring para pejabat BUMN yang berintegritas. Sudah juga berupaya membersihkan BUMN dari pejabat korup.

          Revolusi Mental yang menjadi salah satu program prioritas kabinet Jokowi-Jusuf Kalla juga sudah diejawantahkan di BUMN. Sebagai penyelenggara seleksi BUMN Revolusi Mental Award yang sudah dua tahun kami lakukan, kami melihat bahwa Revolusi Mental sudah menggeliat dan berjalan di BUMN, anak perusahaan BUMN, dan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

          Memang masih ada suara miring terhadap gerakan Revolusi Mental karena korupsi masih saja terjadi di beberapa BUMN, namun kami berpendapat bahwa gerakan Revolusi Mental tidak bisa dilihat dari ada tidaknya oknum Dirut atau Direksi BUMN yang terciduk KPK. Revolusi Mental lebih dari sekedar itu.

          Adanya 10  Dirut BUMN yang ditangkap KPK tidak bisa disimpulkan bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental telah gagal.

          Revolusi Mental mencakup nilai-nilai seperti Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu.

          Dan selama penjurian yang dipimpin Ketua Dewan Juri Soegiharto, mantan Menteri BUMN, perusahaan-perusahaan plat merah dalam kapasitas masing-masing telah melaksanakan transformasi atau revolusi mental yang signifikan.

          Dalam bidang pelayanan, misalnya, BUMN dan anak perusahaan perusahaan berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.  Perubahan dahsyat terjadi dalam pelayanan di sektor transportasi kereta api, angkutan umum seperti busway dan MRT. Nyaman dan aman sekali naik angkutan umum sekarang seperti layanan angkutan umum di Eropa dan Amerika Serikat.

          Revolusi Mental juga nyata di pelayanan angkutan laut dan udara. Dulu pelabuhan sangat kotor, semerawut, banyak preman dan pungli. Kini bersih, tidak menakutkan dan makin baik pelayanannya. Bandara juga terus berbenah dan bertransformasi bahkan sudah bisa mengalahkan bandara-bandara terkenal di luar negeri, baik dari segi pelayanan maupun fasilitas kemegahannya. 

          Itulah geliat Revolusi Mental di BUMN dan anak perusahaan BUMN!

          Oleh karena itu, kami merekomendasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental bisa terus dilanjutkan dan diperkuat lagi pada pemerintahan baru Jokowi-Ma’ruf Amin. Revolusi Mental Jilid 2 akan semakin memperkokoh karakter bangsa Indonesia!

Show More
Back to top button
Close