LENSA

PR Menteri BUMN

Akhmad Kusaeni, Pemimpin Redaksi BUMN Track

Oleh: Akhmad Kusaeni

Indonesia akan memiliki pemerintahan baru bulan Oktober setelah Pilpres 2019 dimenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin. Setelah Presiden-Wapres dilantik segera dibentuk kabinet baru. Nama-nama Menteri pun diumumkan.

Siapakah Menteri BUMN pilihan Jokowi-Maruf? Apakah tetap Rini Soemarno atau nama lain? Time will tell.

Tapi sekarang ini yang lebih penting adalah mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan BUMN selama hampir lima tahun ini, sehingga bisa diidentifikasi PR (Pekerjaan Rumah) apa yang harus dituntaskan oleh Menteri BUMN yang baru.

Kita lihat kinerja BUMN selama hampir lima tahun ini.

Total laba BUMN meningkat hingga di atas Rp220 triliun pada tahun 2019. Sementara tahun 2018 tercatat Rp200 triliun keuntungan seluruh BUMN. 

Indikator-indikator kinerja perusahaan milik negara selama 2018 meningkat signifikan, mulai dari laba, ekuitas, belanja modal, hingga kontribusi terhadap APBN seperti pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan dividen.

Hingga 31 Desember 2018, total aset BUMN menembus angka Rp8.092 triliun, melonjak Rp882 triliun atau sekitar 12 persen dibanding aset pada 2017 sebesar Rp7.210 triliun.

Besarnya kontribusi BUMN dalam pembangunan infrastruktur pun terlihat dari belanja BUMN yang meningkat sepanjang 2018 mencapai Rp487 triliun, di mana angka itu naik signifikan dibandingkan 2017 sebesar Rp315 triliun. Sementara belanja modal 2018 itu didominasi oleh sektor infrastruktur.

Kontribusi BUMN terhadap APBN juga melonjak menjadi Rp422 triliun, naik Rp68 triliun dari setoran 2017 sebesar Rp 354 triliun. Ini “Wow!” sekali.

Meski kinerja perusahaan-perusahaan plat merah ini bisa dibilang sangat “Wow’, ada sejumlah persoalan BUMN yang belum bisa dituntaskan pada era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. PR itu antara lain masalah holding BUMN seperti holding BUMN Infrastruktur dan holding BUMN Perumahan. 

Kemudian korupsi yang melibatkan pimpinan BUMN seperti Direksi yang kena OTT oleh KPK dan bahkan ada BUMN menyuap BUMN lain dalam sebuah proyek. 

Ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh lagi pada masa pemerintahan Jokowi-Maruf.

Belum lagi kasus-kasus BUMN yang merugi karena kebijakan pemerintah sendiri seperti ketidakberpihakan pada industri baja nasional yang berakibat pada risiko kebangkrutan.

Sementara di bidang Good Corporate Government (GCG) ada BUMN seperti Garuda Indonesia yang tidak tertib dan melanggar aturan akutansi yang semestinya dipatuhi.

Di bidang tatakelola perusahaan, tampak sejumlah BUMN mendapat tekanan dari berbagai pihak seperti atasan dan politisi sehingga tidak bisa melaksanakan standar-standar korporasi sebagaimana mestinya.

Sejumlah Dirut BUMN mengeluh tidak bisa fokus 100 persen mengurus perusahaan, karena dipanggil rapat, menghadiri acara yang tidak terkait dengan perusahaan, dan lain-lain.

Untuk mencari solusi dan rekomendasi demi mengatasi persoalan tersebut diperlukan kumpulan pemikiran berbagai pihak yang kompeten seperti para mantan Menteri BUMN dan pakar di bidang BUMN.

Ini semua untuk membantu pemerintahan Jokowi-Maruf agar BUMN dan anak perusahaan BUMN tidak lagi dibelenggu oleh masalah-masalah tersebut.

Show More

Artikel Terkait

Back to top button
Close