Page 17 - Edisi Januari 2020
P. 17

usaha dan usaha patungan agar fokus   dinilainya positif. Sebab, Phapros dan   repositioning BUMN bukan hanya
               pada bisnis yang sama.             Kimia Farma memiliki bisnis yang   sebagai entitas penyumbang pemasukan
                  Kementerian BUMN menyebut       sama-sama sejalan yakni di bidang   keuangan negara tetapi juga sebagai
               pihaknya tak serta merta melakukan   farmasi. “RNI sebagai pemilik lama   bagian strategik dari suply chain
               moratorium menyeluruh untuk        mendapat harga bagus atas penjualan   terhadap perusahaan swasta,” tegasnya.
               pembentukan anak usaha perusahaan   Phapros, sementara Kimia Farma juga   Dengan adanya reposisi tersebut,
               BUMN seperti yang tertera dalam surat   dapat barang bagus karena Phapros   lanjut Danang, orientasi kinerja para
               keputusan menteri BUMN nomor       bisnis utamanya sama-sama di bidang   BUMN harus diubah sehingga concern
               SK-315/MBU/12/2019. Dikatakan      obat-obatan,” jelasnya.           pemerintah adalah bagaimana supaya
               Staf Khusus Kementerian BUMN,                                        BUMN-BUMN mampu menurunkan
               Arya Sinulingga, ada beberapa kategori   Swasta Mengapresiasi        harga bahan baku yang diperlukan oleh
               pembentukan anak usaha yang bisa   Upaya Menteri Erick Thohir        industri andalan seperti industri kimia,
               dilakukan, namun harus melalui     membenahi anak BUMN tersebut      tekstil, otomotif, dan lain-lain.  Ia pun
               persetujuan langsung dari menteri.   mendapat tanggapan positif dari para   meminta kepada Kementerian BUMN,
               “Moratorium kalau mau dibuat anak   pelaku usaha. Tak terkecuali soal upaya   agar  BUMN jangan lagi diizinkan
               usaha bisa, tapi minta persetujuan Pak   Erick yang menyoroti kurang efisiennya   membuat anak cucu cicit perusahaan
               Menteri,” kata Arya.               keberadaan anak dan cucu perusahaan   karena keberadaan mereka akan
                  Arya menambahkan, adanya        BUMN. Pihak swasta menilai hal    meminimalisir peran swasta. Padahal
               moratorium dan penataan juga akan   tersebut patut diapresiasi karena secara   peran swasta dalam pertumbuhan
               memfokuskan bisnis anak BUMN agar   tidak langsung hal tersebut dapat   ekonomi sangat penting diperlukan.
               kembali ke core business-nya. Kementerian   meredam sikap BUMN yang dianggap   Sejatinya, moratorium anak
               BUMN juga sedang melakukan         cenderung dominan dan monopoli    BUMN sudah diusulkan Komisi VI
               penghitungan jumlah cucu-cucu usaha   terhadap sektor-sektor tertentu.   DPR RI sejak 2014. Ketika itu  ada
               BUMN yang tak sesuai dengan bisnis inti   “Kita apresiasi, dia memulai dengan   keputusan Panitia Kerja (Panja)
               induk usahanya.  “Kita lagi data semua.   langkah awal yang bagus. Saya dukung   aset BUMN di mana DPR meminta
               Nanti yang bisa dijadikan core business   dan apresiasi adanya sebuah proses audit   moratorium pembentukan anak usaha
               akan disatukan,” ujar Arya.        yang keras terhadap kinerja BUMN   BUMN. Pertimbangannya lantaran
                  Demikian pula Pengamat BUMN     seluruhnya,” ujar Direktur Eksekutif   terjadi banyak kasus penyelewengan
               dari Universitas Indonesia, Toto   Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)   dan kerugian akibat  pendirian anak
               Pranoto mengapresiasi langkah tersebut.   Danang Girindrawardana.     usaha BUMN. Ketika itu Wakil Ketua
               Menurutnya, ratusan anak cucu usaha   Menurutnya, keberadaan anak    Komisi VI DPR (yang membidangi
               BUMN yang ada juga terbilang banyak   dan cucu BUMN yang tidak efisien   BUMN) Azam Azman menyebutkan,
               yang merugi. Kementerian BUMN      sebenarnya sudah kerap dikeluhkan   adanya praktik pembentukan anak
               tentu harus memilah-milah mana saja   pelaku usaha. Selama ini terjadi   usaha BUMN berbentuk perusahaan
               anak cucu BUMN yang kesehatannya   egoisme BUMN yang menggarap       wahana khusus atau special purpose
               buruk dan tidak. “Kalau dia rugi dan   banyak sektor tersebut tidak tersentuh   vehicle (SPV).  Pendiriannya
               memang bisnisnya tidak related dengan   UU Persaingan Usaha. Karena itu,   bertujuan melepaskan sebagian aset
               core business-nya ya memang dilikuidasi   mesti diperbaiki. Langkah Erick   dari induk usahanya. Praktik ini jelas
               saja. Langsung dikeluarkan saja.   membenahi manajemen  BUMN         merugikan negara.
               Sehingga, kita akan dapatkan portfolio   pada level direksi dan komisaris pun   “Informasi dari Badan Pemeriksa
               bisnis yang sinergi antara induk dan   ia nilai sangat positif. Terlebih, data   Keuangan (BPK), ternyata anak
               anaknya,” jelasnya.                pemerintah menyebut bahwa hanya   perusahaan itu menjadi special vehicle
                  Toto menambahkan, Kebijakan itu   segelintir BUMN yang terbukti mampu   untuk melepaskan aset. Sebanyak 60
               pun sebetulnya bukanlah hal baru dan   memberi dividen yang signifikan bagi   persen penyelewengan itu ada di anak
               hal itu pun merupakan kondisi yang   negara. Dengan adanya upaya Menteri   perusahaan,” jelas Azam dalam Rapat
               lumrah terjadi di bisnis korporasi.   Erick melakukan perombakan masif   Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI
               Ia mencontohkan, dengan sinergi    di tubuh BUMN dan Anak BUMN,      dengan perwakilan Kementerian BUMN.
               yang terjalin antara PT Phapros Tbk   pelaku usaha berharap BUMN        Dengan alasan itulah, DPR
               yang merupakan anak usaha dari     nantinya bisa lebih bersinergi dengan   meminta penangguhan pembentukan
               PT Rajawali Nusantara Indonesia    korporasi swasta.                 semua anak usaha BUMN sampai
               (Persero) yang diambil-alih PT Kimia   “Kalau boleh, saya menyarankan   DPR mengesahkan Undang-Undang
               Farma Tbk. Upaya tersebut justru   kepada Pak Erick, untuk lakukan   (UU) BUMN.


                                                                                No. 144 TAHUN XIII JANUARI 2020 |     BUMN Track     |     17



       LAPUT.indd   17                                                                                            1/14/20   4:14 PM
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22