Page 25 - Edisi Januari 2020
P. 25

perekonomian bisa tumbuh 5,3 persen   ke depan akan memiliki berapa kapal,
               pada 2020. Agar PLN bisa berkotribusi   berapa metrik ton batubara yang akan
               terhadap target pertumbuhan tersebut   diangkut, pengangkutan ke wilayah       Upaya
               harus melakukan pengembangan       mana saja, dan untuk pembangkit di      memantau
               dengan pola bisnis baru. Misal, ada   mana saja, semua itu harus disetujui
               proyek mobil listrik sehingga perlu ada   dalam Rencana Kerja Anggaran     anak usaha
               perusahaan yang mengelola baterai   Perusahaan (RKAP).
               untuk mobil listrik atau Stasiun      Semua juga harus diketahui          BUMN juga
               Pengisian Listrik Umum (SPLU).     Board of Director dan Board of
               sehingga PLN perlu mengantisipasi.   Commisioner. Komisaris pun PLN     bisa dilakukan
               Yang jelas, bisnis PLN menyediakan   selalu menanyakan perkembangan
               listrik kepada masyarakat melalui   anak perusahaan saat rapat dengan     oleh auditor
               pembangkitan distribusi dan transmisi.  Direksi. Kami ada pertemuan rutin
                  BUMN sebagai agent of           antara Dewan Komisaris dan Direksi.   internal BUMN
               development harus semaksimal       Bila ada anak perusahaan yang
               mungkin mengupayakan resources     terus menggerogoti keuangan induk       induk, bisa
               yang ada demi kepentingan negara.   perusahaan, maka integritas direksi    juga Badan
               Termasuk bagi anak perusahaan.     tersebut harus dipertanyakan karena
               Direksi PLN bisa memilih dewan     membiarkan anak perusahaan terus         Pemeriksa
               komisaris anak usaha dan direksi   menggerogoti induknya.
               anak perusahaan. Namun Direksi        Upaya memantau anak usaha             Keuangan
               PLN memberitahu kepada Dewan       BUMN juga bisa dilakukan oleh
               Komisaris PLN. Dengan demikan      auditor internal BUMN induk, bisa           (BPK).
               mekanisme kontrol dapat dilakukan   juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
               hingga ke level bawah.  Bukan berarti   BPK berhak mengaudit BUMN dan
               komisaris hendak mengatur lebih    anak perusahaan BUMN karena ada
               jauh, tetapi menjalankan governance   sudah masuk ke ranah keuangan negara.
               agar anak perusahaan tersebut dikelola   Dikatakan Ilya, seharusnya direksi
               secara profesional.                BUMN turut bertanggung jawab
                  PLN pun tidak asal membuat anak   terhadap setiap anak perusahaan. Sejak
               perusahaan. Karena itu, PLN tidak   awal, direksi BUMN sebagai pemegang   mendirikan anak perusahaan. Jadi procon
               akan membuat anak perusahaan yang   saham pada anak perusahaan BUMN   kehadiran anak perusahaan harus ada
               menjalankan bisnis travo, misalnya.   harus mengetahui kondisi anak-anak   pada awal sebelum pendirian.
               Meskipun travo dibutuhkan PLN.     perusahaan tersebut. Bila merugi, maka   PLN juga tidak menggunakan
               Lagipula tidak bisa pendirian anak   anak perusahaan tersebut tidak perlu   aji mumpung.  Bila mau, PLN  bisa
               perusahaan menjadi ajang bisnis bagi   ada. Tetapi bila direksi tidak sempat   mendirikan anak perusahaan yang
               orang kelompok tertentu di PLN. Atau   memantau anak perusahaan, mereka   memproduksi baterai, travo, panel,
               para pensiunan PLN membuat anak    harus memiliki KPI dan pemantau   meteran listrik dan lampu  yang
               perusahaan. Hal tersebut  tidak bisa   anak perusahaan. Kalau tidak bisa juga,   memang dibutuhkan PLN.  Kami
               karena kepemilikan dan assesmen anak   direksi yang menjadi komisaris anak   benar –benar pure, sesuai dengan core
               usaha tetap harus sesuai standart PLN.  perusahaan harus diganti.    competences penyediaan listrik. Kami
                  Begitu pula, terkait target laba   Dalam mendirikan anak usaha    membuat anak perusahaan sesuai
               dan key performance indicators (KPI)   BUMN, seharusnya tidak semudah   dengan kebutuhan bukan keinginan.
               anak perusahaan, harus disetujui dan   membalikan telapak tangan. Pendirian   Sedangkan terkait dengan
               diputuskan melalui mekanisme Rapat   anak usaha BUMN harus memiliki   penilaian kinerja maupun pergantian
               Umum Pemegang Saham (RUPS).        feasibility study, kajian manajemen   komisaris pada anak usaha BUMN, itu
               Karena itu tidak bisa target bisnis atau   risiko. Juga berdasarkan pertimbangan,   bergantung kepada penilaian direksi
               kegitan korporasi dimunculkan secara   adanya anak usaha akan membuat   BUMN sebagai pemegang saham anak
               mendadak. Umpamanya, PT Bahtera    induk perusahaan menjadi lebih efisien   perusahaan BUMN. Tetapi setiap saat
               Adi Guna (BAG)  anak usaha PLN yang   atau tidak. Akan lebih berjaya tidak   kinerja komisaris anak perusahaan perlu
               bergerak di bidang pengangkutan kapal,   BUMN tersebut, dibanding bila tidak   di-review.


                                                                               No. 144 TAHUN XIII JANUARI 2020 |     BUMN Track     |     25



       PERSPEKTIF.indd   25                                                                                       1/14/20   4:16 PM
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30