Jakarta, BUMN TRACK – Kebutuhan rumah saat ini menjadi hal yang wajib namun sulit terjangkau bagi kaum mendang-mending ataupun pegawai dengan gaji ‘pas-pasan’. Meskipun sulit, ada salah satu kemudahan yang ditawarkan pemerintah yaitu melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi.
Vera, salah satu pengguna rumah KPR bersubsidi di daerah Pajangan Bantul mengungkapkan harga rumah setiap tahun selalu merangkak naik. Sedangkan gaji dan pendapatan tidak serta merta naik, bahkan cenderung habis untuk kebutuhan dasar seperti makan, minum dan transportasi sehari-hari.
“Jika tidak ada program subsidi maka akan sulit untuk mendapatkan rumah. Apalagi UMR Jogja hanya di kisaran Rp2 jutaan. Sedangkan rumah non subsidi, cicilannya saja sudah Rp2 jutaan,” kata Vera di Bantul, Yogyakarta, Jumat (21/2/25).
Dirinya mendapatkan pembiayaan KPR subsidi melalui BTN yang berkolaborasi dengan Perumnas. Meskipun berada di ‘Bantul lantai 2’ atau di atas bukit, perumahannya tidak terlalu jauh dengan kota Yogyakarta dan kota Bantul.
“Biasanya, rumah KPR subsidi itu jauh dari kota. Namun KPR rumah ini tidak jauh-jauh amat dari kota. Bahkan dekat dengan wisata gerabah Kasongan,” tambahnya.
Salah satu alasan dirinya mengambil KPR BTN adalah kepastian cicilan dan jaminan sertifikat hak milik (SHM) apabila sudah lunas. “Pasalnya, di beberapa tempat, saya pernah menemukan, uang sudah di bayarkan hingga setahun, namun bangunan belum juga dibangun. Bahkan ada yang SHM yang tidak bisa diurus karena sertifikat ganda,” terangnya.
Melihat hal tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menerapkan prinsip kehatian-hatian dengan mencadangkan dana untuk menindaklanjuti tidak keluarnya SHM yang telah selesai dicicil akibat ulah notaris dan developer nakal.
Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan bahwa saat ini di BTN terdapat sekitar 4.962 developer yang belum menyelesaikan Sertifikat. Dari jumlah ini, jika ditelaah lebih dalam, ada sekitar 38 ribu debitur atau masyarakat yang dirugikan.
Dalam porses kredit, BTN memberikan toleransi waktu selama 12 bulan kepada developer dan notaris untuk menyelesaikan pemecahan sertipikat dan proses balik nama atas nama debitur. Namun developer-developer tersebut tidak memenuhi kewajibannya.
Dirinya juga akan berkoordinasi dengan bank HIMBARA lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang nakal ke dalam daftar hitam (blacklist).
“Developer, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya minta diblacklist. Saya akan panggil HIMBARA untuk sharing data, memastikan perlindungan kepada rakyat ini. Jadi kalau perlu semua HIMBARA juga kita (minta) blacklist,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir di Jakarta, Selasa (21/1/25).
Selain melakukan bersih-bersih developer dan notaris nakal, Menteri BUMN mendorong BTN untuk berperan aktif dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat ini Indonesia masih menghadapi backlog perumahan sebesar 12,75 juta unit, dengan kebutuhan tahunan mencapai 800 ribu hingga 1 juta unit rumah baru.
Sebagai bank yang memiliki fokus utama di sektor perumahan, BTN telah menginisiasi berbagai program inovatif guna memastikan keterjangkauan hunian bagi berbagai lapisan masyarakat. Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu bentuk nyata dari kolaborasi antara BTN, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.
Hingga akhir tahun 2023, BTN telah menyalurkan lebih dari Rp200 triliun dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik subsidi maupun non-subsidi, yang telah membantu lebih dari 5 juta keluarga memiliki rumah impian mereka.
Direktur Utama BTN menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara sektor perbankan, pemerintah, dan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan perumahan yang berkelanjutan dengan berbagai inovasi pembiayaan, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak,” ujar Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu.
Keterlibatan BUMN dalam proyek ini bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan efisien, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami akan mengoptimalkan peran BUMN, baik dalam pengadaan lahan, pembiayaan, hingga pelaksanaan konstruksi agar masyarakat dapat memiliki hunian yang layak dengan harga terjangkau,” tambah menteri BUMN, Erick Thohir.
Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat menambahkan bahwa program ini menyasar berbagai segmen masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah (MBR). “Pemerintah akan memberikan berbagai skema bantuan, seperti subsidi bunga KPR dan bantuan uang muka, agar akses kepemilikan rumah semakin mudah,” jelasnya.
Program 3 Juta Rumah ini juga melibatkan kerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi target. Dengan sinergi yang kuat antara kementerian, BUMN, dan berbagai pihak terkait, pemerintah optimis dapat memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi rakyat Indonesia.
Pemerintah berharap, melalui program ini, tidak hanya kualitas hidup masyarakat yang meningkat, tetapi juga sektor properti dan ekonomi nasional dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, BTN terus melakukan inovasi dalam skema pembiayaan, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dan non-subsidi, untuk memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki hunian yang layak dengan skema pembayaran yang terjangkau. Data dari BTN menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 saja, lebih dari 225 ribu unit rumah telah dibiayai melalui skema KPR subsidi, membantu mengurangi defisit perumahan nasional.
Selain itu, BTN juga memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pembangunan perumahan. Bank ini aktif mendorong penggunaan konsep ramah lingkungan, seperti pemanfaatan energi terbarukan, sistem pengelolaan air yang efisien, dan material bangunan yang lebih ramah lingkungan.
“Pembangunan perumahan yang berkelanjutan bukan sekadar menyediakan rumah, tetapi juga memastikan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi penghuninya,” tambahnya.
Pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2030, setidaknya 30% dari perumahan baru yang dibangun harus memenuhi standar green building guna mendukung mitigasi perubahan iklim dan efisiensi energi. BTN telah berkolaborasi dengan pengembang untuk mendanai proyek-proyek perumahan yang mengusung konsep ramah lingkungan, dengan skema insentif bagi pengembang yang menerapkan prinsip keberlanjutan dalam proyek mereka.
Hingga saat ini, BTN telah berhasil menyalurkan pembiayaan ke jutaan unit rumah di seluruh Indonesia, memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor perumahan sendiri berkontribusi sekitar 2,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dan dengan dukungan program perumahan berkelanjutan, angka ini diproyeksikan terus meningkat.
BTN berperan dalam meningkatkan PDB sektor perumahan dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong sektor konstruksi dan industri bahan bangunan.
Selain itu, dengan bertambahnya rumah yang terbangun, maka sektor properti, utilitas, dan infrastruktur penunjang lainnya turut berkembang, memberikan efek domino yang positif terhadap perekonomian nasional.
Dengan terus berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, BTN optimistis dapat mencapai target Program 3 Juta Rumah dan berkontribusi dalam menciptakan peradaban yang lebih baik bagi generasi mendatang.
