KOLOM PAKAR

Memahami Konsep Pemulihan Ekonomi Nasional

Oleh : Enny Sri Hartati, Ekonom Institute for

           Development of Economics and Finance (INDEF)

Dalam menyikapi kebijakan terkait pandemi seharusnya kita  memahami terlebih dahulu penyebab (trigger)  terjadinya pandemi. Bila salah memahami hal tersebut, hampir dipastikan kebijakan yang diambil juga salah. Kondisi ekonomi saat ini disebabkan kita diserang oleh pandemi sehingga beberapa aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Karena adanya gangguan tersebut maka sebagian orang yang sebelumnya bisa berproduksi menjadi terganggu.

Akibat gangguan tersebut, banyak orang yang dari sisi supply sebelumnya bisa berproduksi denggan lancar, tiba-tiba ada gangguan terkait bahan baku, distribusi, sehingga  tidak bisa melakukan efiseinsi. Proses produksi yang terganggu berimbas pada aktivitas ekonomi lain. Jadi persoalan utamanya bukan gangguan likuiditas. Persoalan likuiditas hanya merupakan implikasi. Sumber masalahnya adalah terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Pemahaman ini memang terkesan sederhana tetapi akan sangat  penting ketika kita membuat  respons-repons atas suatu kebijakan. Itu pertama.

Kedua, dampak langsung dari Covid -19 adalah adanya penurunan aktiivtas jual beli. Proses jual beli menurun rata-rata hingga 50 persen. Kondisi tersebut memunculkan peningkatan  NPL (rasio kredit bermasalah). Sebelum muncul pandemi Covid 19, UMKM pun sudah mengalami berbagai kendala. Berdasarkan berbagai kajian yang ada, ternyata permasalahan pemodalan UMLM besarnya 60 persen. Ada permasalahan lain di UKMK seperti terkait pemasaran, bahan baku hingga SDM yang terampil. Membuat produk yang menarik saja masih merupakan persoalan bagi sebagian UMKM. Dengan demikian apa yang dilakukan pemerintah harus inline antara persoalan yang dihadapi UMKM. Persoalan yang dihadapi pelaku UMKM adalah terganggunya berbagai macam aktivitas ekonomi. Ditambah lagi  sebelumnya UMKM sudah mempunyai sejumlah masalah.

Progam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah berjalan dan berubah-ubah nilainya, perlu dilihat titik fokusnya, sesuaikah respons pemerintah dengan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM. Dalam PEN tersebut terlihat ada program bantuan sosial (bansos), insentif pajak, relaksasi dan restrukturisasi kreidt, ada pula peminjaman kredit baru melalui bank BUMN.

Pada PEN, terdapat program stimulus untuk pemberdayaan UMKM disertai kegiaan-kegiatan yang ditargetkan. Namun terlihat campur-aduk. Misal, stimulus UMKM terdapat program pemberian bantuan sosial. Padahal bansos merupakan bentuk perlindungan sosial. Ketika pemerintah mengeluarkan bansos, tujuannya   untuk survival. Bansos diberikan agar masyarakat bisa survive.  Maka kalau program bansos diberi target, nanti akan ada  peningkatan keterampilan atau produkifitas, sudah pasti itu  salah.

Bila sebuah program bertujuan untuk pemberdayaan seharusnya ada instrumen kelembagaan yang benar-benar  menangani secara  profesional sehingga bisa terukur antara program yang dilakukan dengan target-target yang  hendak dicapai. Dari  perspektif  ini saja, terlihat kita sudah gagal paham.

Begitu pula terkait insetif pajak. UMKM kita sebanyak 98 persen merupakan usaha mikro dan ultra mikro. Mereka tidak ada yang terkena pajak. Maka seberapa efektif program insentif pajak kalau target dari program insentif pajak  tersebut hanya mencakup 1 persen. Ini terkesan disamaratakan. Kalau insentif pajak untuk perusahaan besar, itu baru mungkin bisa diterapkan.

Sementara terkait relaksasi dan restrukturisasi kredit. Sekarang ini masing-masing pihak sama-sama mengeluh. Kalangan pengusaha UMKM mempertanyakan, dari anggaran Rp60 triliun  yang disediakan pemerintah, sebenarnya siapa penerima anggaran tersebut karena sebagian besar pengajuan tidak tidak disetujui. Akibatnya secara makro realisasi program relaksasi dan restruikturisasi masih rendah. 

Begitu pula terkait program pinjaman baru bagi UMKM. Mereka saja masih mengalami kesulitan mencari pasar atau pembeli. Kalau UMKM mendapatkan pinjaman baru kembali, belum tentu langsung disambut. Mereka berpikir ulang menerima pinjaman sedangkan produknya berpotensi tidak laku. Jika program ini dipaksakan bisa membuat NPL perbankan meningkat. Padahal bank harus mengikuti  prosedur prudential banking. Oleh karena itu pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM semestinya ada kreasi program yang kongkrit dalam menjawab persoalan UMKM. Termasuk yang terkait stimulus kredit, subsisidi bunga dan sebagainya.

Secara overall, baik untuk UMKM maupun program Pemulihan Ekonomi Nasioanal (PEN), model yang ditawarkan pemerintah  lebih kepada  persoalan pembiayaan dan keuangan. Padahal permasalahan utamanya bukan persoalan likuiditas sehingga tidak optimal. Dalam setiap webinar dengan UMKM, pertanyaan yang kerap muncul, mana program UMKM yang benar-benar  buat mereka karena pandemi sudah berjalan tiga bulan.

Program relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM tidak banyak berjalan. Apalagi pemerintah menerbitkan PMK No. 64 yang selanjutnya diganti dengan PMK No.70. Persoalannya, adanya perubahan PMK tersebut menjawab tidak persoalan mengapa  relaksasi dan restrukturisasi kredit tidak berjalan.

Melirik Sektor Potensial

Meski dalam situasi pandemi Covid-19, perbankan tetap harus menyalurkan kredit dengan memperhatikan prinsip prudential banking. Potensi risiko penyaluran kredit harus dianggap sebagai cost. Dari sejumlah nasabah yang menjadi sasaran  restrukturisasi kredit, kata kuncinya adalah feasible. Selama ini banyak UMKM yang sebenarnya feasible tetapi tidak bankable karena banyak terkendala permasalahan administrasi.  Semestinya, ada terobosan selagi ada payung hukum yang bersifat short cut atau yang bisa langsung diimplementasikan. 

Dalam kondisi normal prosedural banking tentu sangat penting diterapkan. Maka untuk pembiayaan yang tidak berisiko tinggi terhadap NPL sebenarnya lebih mudah dilakukan penyesuaian. Yang menjadi masalah utama di masa Covid-19 ini, apa ukuran sebuah pembiayaaan dinilai berisiko tinggi sehingga bisa menimblkan NPL?

Kalau kita mau berinovasi misal dengan memperhatikan sektor-sektor usaha yang sebenarnya bisa menjadi primadona tetapi selama ini kurang dilirik perbankan. Sekarang, sektor tersebut harus menjadi fokus pembiayaan perbankan. Kalau untuk UMKM, bisa sektor pertanian, industri dan sebagainya, tetapi ini tidak bisa dijalankan kalau hanya mengandalkan performa lembaga keuangan. Harus ada kebijakan yang bersifat sinergi yang memberikan berbagai macam insentif dan kemudahan kepada sektor-sektor potensial tersebut. Dengan demikian akan bertemu antara sisi pembiayaan yang memiliki awareness ke sektor tersebut ditambah adanya dukungan insentif dan kemudahan usaha.

Ini merupakan penetrasi usaha besar yang masuk ke UMKM sehingga terjadi interlink market. Selama ini UMKM kesulitan menembus pasar. Kalau kita serius menghentikan praktik oligarki akan berpotensi memperkuat potensi ekonomi nasional yang luar bisa sekaligus menjadi problem solving ketika menghadapi pandemi.

Show More

Artikel Terkait

Berita Lainnya
Close
Back to top button
Close
Close