BERITA

Temui Ketua DPR, Dewan Pers bersama Organisasi Pers Tolak RKUHP

Ketua Umum Pengurus Pusat IJTI Yadi Hendriana dan sejumlah perwakilan dari Dewan Pers,AJI,PWI,LBH Pers, dan LPDS menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta. (Foto/Ist)

Jakarta, Bumnntrack.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 berencana mensahkan RKUHP akhir September ini. RKUHP ini dinilai berbagai macam pihak akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang tengah tumbuh dan berkembang di tanah air. Petisi tersebut ditandatagani oleh Agung Dharmajaya (Dewan Pers), Yadi Hendriana (IJTI) Abdul Manan, Dar Edi Yoga (PWI), Hendrayana (LPDS), dan Ade Wahyudin (LBH Pers).

“Pasal-pasal dalam RKUHP akan berbenturan dengan UU Pers yang menjamin dan melindungi kerja-kerja pers. Kemerdekaan Pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi dalam demokrasi,” kata Agung Dharmajaya dari Dewan Pers kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/9).

Menurutnya, kemerdekaan pers dalam berekspresi yang telah diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan, akan berjalan mundur jika RKUHP disahkan DPR. Keberadaan pasal-pasal karet di RKUHP akan mengarahkan pada praktik otoritarian seperti yang terjadi di era Orde Baru. Pemerintah menyamakan kritik pers dan pendapat kritis masyarakat sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa.

Pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers adalah sebagai berikut:

  1. Pasal 219 tentang Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden
  2. Pasal 241 tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah
  3. Pasal 247 tentang Hasutan Melawan Penguasa
  4. Pasal 262 tentang Penyiaran Berita Bohong
  5. Pasal 263 tentang Berita Tidak Pasti
  6. Pasal 281 tentang Penghinaan Terhadap Pengadilan
  7. Pasal 305 tentang Penghinaan Terhadap Agama
  8. Pasal 354 tentang Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum atau Lembaga Negara
  9. Pasal 440 tentang Pencemaran Nama Baik
  10. Pasal 446 tentang Pencemaran Orang Mati

Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo sudah meminta agar pengesahan RKUHP ini ditunda dan tidak harus dipaksakan untuk disahkan oleh DPR periode sekarang. Namun, jika DPR tetap bersikeras mengesahkan RKUHP ini, RKUHP akan tetap berlaku meskipun presiden sebagai kepala negara tidak menandatanganinya.

“Situasi ini menunjukkan adanya darurat kebebasan pers. RKUHP ini bisa akan dijadikan alat untuk membungkam pers yang kritis. Tidak ada cara lagi selain kita harus menolak. Insan pers, penggiat demokrasi dan seluruh lapisan masayarakat harus bersatu bersama-sama menolak RKUHP. Melalui petisi ini, kami Dewan Pers, IJTI, AJI, PWI, LBH PERS dan LPDS mengajak seluruh elemen pers dan seluruh lapisan masyarakat menolak RKUHP,” pungkasnya.

Tags
Show More

Artikel Terkait

Back to top button
Close