KOLOM PAKAR

BUMN Harus Punya New Way of Thinking

Berbagai langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam mengelola BUMN  bukanlah untuk kepentingan jangka pendek. Kami sangat mengharapkan apa yang sudah kami lakukan bisa berkelanjutan. Siapapun kelak Menteri BUMN pengganti saya harus lebih sukses, bukan malah mengali lubang supaya lebih jelek.

Untuk itu, dalam pengelolaan BUMN dibuatlah blue print yang berisi lima program.  Satu, memastikan bahwa nilai ekonomi dan nilai sosial pada platform Kementerian  BUMN bisa berjalan baik. Caranya, dengan melakukan mapping, mana BUMN yang sangat heavy dan fokus pada bisnis, seperti partnership antara Singtel dan Telkomsel,  atau Bank Mandiri yang sangat korporasi. Tetapi ada juga BUMN yang asetnya besar namun public service-nya juga besar seperti  BRI, Pertamina dan PLN. Atau memang BUMN tersebut benar-benar khusus untuk public service, seperti Bulog dan Pupuk Indonesia. 

Yang menarik, ada kategori perusahaan  BUMN yang tidak jelas. Dipastikan BUMN yang tidak jelas business model-nya, tidak tahu ke mana arah bisnisnya akan direformasi. Bisa saja dengan cara dimerger atau dilikuidasi.  Dalam hal ini, Kementerian BUMN masih menunggu keputusan Presiden dan Menteri Keuangan karena Menteri BUMN adalah pengelola aset, bukan pemilik aset BUMN. 

Dua, BUMN harus kembali ke core business. Untuk itu, ke depan tidak ada lagi bisnis BUMN yang bersifat “palugada”, apa yang dimau, saya  ada. BUMN harus punya core business dan expert di bisnis tersebut. Bukan menjadi follower atau malah menjadi tempat untuk mengkreasikan proyek-proyek yang tidak jelas secara bisnis maupun  public services

Saya juga tidak akan mentolerir terhadap proyek-proyek yang dikelola untuk  kepentingan oknum atau mafia. Bila ada, akan disikat. BUMN harus jelas hendak bersaing di bisnis yang mana. Untuk itu ke depan BUMN hanya akan ada beberapa cluster supaya bisa fokus pada line of business-nya. 

Tiga, sekarang era teknologi inovasi, maka BUMN hurus mempunyai sesuatu yang bisa dikerjakan secara teknologi. Contoh, kebutuhan electric battery. Kita punya source material, ada market-nya yakni jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Presiden pun sudah menerangkan, di ibukota baru nanti akan diterapkan mobil listrik, bahkan ada otonomus vehicle. Kita juga punya listrik dan pompa bensinnya sehingga kita jangan hanya menjadi market.

Untuk itu, penemuan teknologi harus ada. Ini bisa dilakukan dengan cara sinergi antar-BUMN  atau dengan kementerian lain. Apalagi kita sudah punya kementerian yang fokus pada teknologi dan inovasi. Atau BUMN bisa garap gasification dari batubara, bisa juga teknologi yang lain. Intinya, BUMN jangan hanya melakukan business as usual  tetapi perlu ada new way of thinking.

Empat, kebijakan investasi harus riil dan jelas. Dalam hal kebijakan investasi, Menteri BUMN tidak mau semua investasi  kepada BUMN berupa Penyertaan Modal Negara (PMN). Sudah PMN-nya tidak jelas, impact-nya pun tidak ada. Untuk itu saya hendak memastikan bahwa PMN yang diberikan bisa memberikan kontribusi dengan hasil yang jelas. Begitu juga dengan revaluasi aset, bila hanya sekadar memperbaiki buku catatan perusahaan, tidak mau seperti itu.

Saya juga  tidak mau BUMN berkomitmen kepada proyek-proyek yang tidak jelas. Semua proyek harus ada feasibility -nya. Mana proyek penugasan negara, mana proyek yang bisnis, tetapi harus feasible agar jelas. Yang saya dengar, Ibu Gubernur  Jatim sudah bertemu dengan 19 BUMN. Ini bagus dan memang BUMN harus mendukung. Tetapi yang sedang dicek, apakah cash flow pada 19  BUMN tersebut ada atau tidak.

Lima, pengembangan sumber daya manusia BUMN. Saya meyakini ada beberapa BUMN yang standar gajinya di atas perusahaan swasta. Dengan demikan capacity building SDM pada BUMN kita untuk bersaing dengan swasta dan internasional juga harus ada. Ini bukan berarti  kita anti swasta karena salah satu perbaikan business model dilakukan dengan memperbaiki ekosistem dan membangun sinergi.

Seperti yang dilakukan PT Krakatau Steel sudah tepat berpartner dengan  Posco, Nippon dan Osaka. Kementerian BUMN akan sepenuhnya mendukung direksi dan komisaris selama mereka berada pada arah yang benar. Kalau tidak benar, kami akan stop.

Sekarang yang menjadi kunci adalah operasional. Bagi BUMN yang sudah menjalani restrukturisasi seperti Krakatau Steel, misalnya, seharusnya usai restrukturisasi operasionalnya mesti benar. Kami ingin harus ada continuity. Atau bisa saja Krakatau Steel menjadi investment company khusus di industri  baja, karena expert-nya sudah ada seperti Posco.

Seluruh tim di Kementerian BUMN berusaha keras karena banyak Key Performance Indicators (KPI) yang harus diselesaikan. Selama saya masih memimpin Kementerian BUMN, saya hanya meminta tiga hal dari BUMN, yakni akhlak, loyalitas dan teamwork. BUMN juga tidak mungkin bekerja hanya berdasarkan apa yang disukai Menteri BUMN tetapi bekerja berdasarkan plan dan blueprint untuk jangka panjang. Dengan demikian siapapun yang kelak menjadi Menteri BUMN, program yang dijalankan ada konsentrasinya. Kebijakan yang dilakukan bukan karena personal tetapi berdasarkan policy yang harus dilakukan secara objektif.   

Saya tidak mau para Menteri BUMN yang sebelum saya dianggap salah. Semua benar dan semua punya kekurangan, termasuk saya. Tetapi selama ini kita belum mempunyai  fundamental yang hendak dijadikan blue print yang menjadi konsentrasi kita ke depan.

Kontribusi BUMN kepada negara luar biasa. Model BUMN seperti di Indonesia belum tentu ada pada semua negara. Misal di Amerika tidak ada BUMN tetapi di China. Begitu pula di Norwegia ada perusahaan milik negara ada pula yang perusahaan negara. Atau seperti di Singapura yang mengonsolidasikan BUMN-nya menjadi investment company. Tetapi khusus di Indonesia tugas public service yang diperankan BUMN, sangat penting. Karena itu kita sedang dalam proses menampung mana BUMN yang masuk dalam cluster bisnis yang tidak perlu disubsidi seperti Telkomsel. 

Ada juga cluster BUMN yang harus berbisnis tapi tetap perlu disubsidi seperti PLN atau BRI yang mendapat tugas menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Atau BUMN yang public service-nya sangat besar seperti Bulog atau Pupuk Indonesia.Sedangkan BUMN yang bisnisnya tidak jelas akan dikonsolidasikan dimerger atau ditutup. 

Siapa menteri yang bisa me-manage 900 anak perusahaan? Saya juga tidak yakin Dirut Pertamina bisa me-manage 60 perusahaan atau Dirut Krakatau Steel sanggup me-manage 207 perusahaan. Saya juga akan membuat dashboard bulanan sehingga dapat me-review kinerja setiap BUMN. Ini bukan soal salah dan benar, tetapi bagian dari pembangunan sistem.

Yang juga sangat penting adalah human capital. Kalau kita dituntut untuk membuat lapangan kerja, tidak mungkin. Maka BUMN selain menjalankan bisnis juga mesti ada created add value, salah satunya dengan cara  meng-upgrade human capital BUMN. Tetapi juga harus  memiliki add value, transaksi bisnis BUMN jug harus dapat meng- create  transfer of technology, transfer know how dan pembukaan lapangan kerja. Misal yang sedang diupayakan adalah  bekerja sama dengan Abu Dhabi dengan persyaratan, 20 persen pegawai di airport Abu Dhabi harus berasal dari Indonesia. 

Show More

Artikel Terkait

Back to top button
Close