KOLOM PAKAR

Jiwasraya dan Leadership Menteri BUMN

Oleh: Irvan Rahardjo

          Pendiri KUPASI ( Komunitas Penulis Asuransi Indonesia )

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku akan fokus membereskan empat persoalan pada masa awal jabatannya. Keempat permasalahan tersebut di antaranya adalah kasus tunggakan klaim pembayaran PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada nasabah.

Menteri BUMN menuturkan empat focus tersebut merupakan Key Performance Indicator (KPI) yang diberikan Presiden Jokowi kepadanya. Terkait kasus Jiwasraya, pemerintah menyiapkan tiga strategi untuk memperbaiki likuiditas perusahaan asuransi jiwa itu. Salah satunya, membentuk anak usaha bernama  PT Jiwasraya Putra.

Secara umum, sejumlah persoalan di tubuh perusahaan BUMN masih belum banyak beranjak dari mengubah kompetensi dan budaya bisnis perusahaan milik negara, menciptakanGood Corporate Governance (GCG), membendung laju korupsi di internal BUMN, ego sektoral di antara BUMN hingga persoalan korporasi masing-masing BUMN.      

Diketahui, Jiwasraya tengah menghadapi tekanan likuiditas sehingga tidak mampu membayarkan kewajiban atas polis jatuh tempo nasabah produk Saving Plan  yang disalurkan melalui saluran distribusi bancassurance dengan sejumlah bank mitra. Jiwasraya berjanji melunasi polis jatuh tempo secara bertahap di tengah berbagai usaha dilakukan perseroan untuk menunda pembayaran polis, dari memperpanjang kontrak polis (roll over) nasabah.

Pendirian anak usaha Jiwasraya bernama Jiwasraya Putra merupakan kerjasama Jiwasraya sebagai pemilik saham mayoritas dengan saham 64 persen , dengan tiga BUMN yaitu PT Bank Tabungan Negara Tbk dengankepemilikan saham lebih dari 20 persen,PT Telkomsel 13 persen serta  PT Pegadaian dan PT Kereta Api Indonesia mencakup saham sisanya. Kerjasama ini memberikan akses bagi Jiwasraya Putra untuk memonetisasi customer base dan jaringan distribusi dari empat perusahaan tersebut sebagaicaptive market untuk memasarkan produk proteksi dan unit link.

Kehadiran Jiwasraya Putra diharapkan bisa menambah aliran kas yang masuk ke perusahaan induk yaitu Jiwasraya. Baik berupa dividen atau aliran kas dari kemitraan strategis.

Pekerjaan Rumah Menteri BUMN

Terkait strategi untuk memperbaiki likuiditas asuransi Jiwasraya, ada beberapa usulan  yang dapat disampaikan dalam upaya menuntaskan PR yang tengah dihadapi.

Pertama, melanjutkan inisiatif pendirian Jiwasraya Putra sebagai wujud sinergi antar BUMN  dengan memanfaatkancustomer base yang dimiliki masing-masing mitra dalam rangka memasarkan produk-produk Jiwasraya. Pegadaian, misalnya, dengan basis konsumen sekitar 10 juta, bisa menjadi pasar baru bagi produk Jiwasraya ke depan. Begitu pula penumpang kereta api yang diperkirakan lebih dari 1 juta orang setiap hari. Apalagi basis pelanggan Telkomsel yang diprediksi melampaui 170 juta orang.

Dengan peluang yang demikian besar, saat ini ada tiga investor asing yang sedang melakukan penawaran untuk melakukan penyertaan modal ke Jiwasraya Putra.  Dari saham yang dibeli, nantinya para  BUMN tersebut akan menerima sebagian saham, tanpa mengeluarkan modal, tetapi dengan landasan perjanjian kerjasama guna mendukung bisnis Jiwasraya Putra.

Dalam hal ini perlu diingat pasal 2 UU 19/2003  tentang BUMN maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak sekedar mengejar keuntungan melainkan juga sebagai agen pembangunan dalam hal memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya dan menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi. Dalam konteks ini program inklusi dan literasi keuangan kita yang masih sangat rendah dapat diakselarasi dengan inisiatif Jiwasraya Putra ini.

Disisi lain, pendirian anak usaha Jiwasraya dimaksudkan untuk mengisolasi gagal bayar polis Saving Plan agar tidak berdampak pada sustainability bisnis inti Jiwasraya yang umumnya berupa asuransi kumpulan nasabah korporasi BUMN dan BUMD.

Kedua, terkait dengan 474  nasabah Saving Plan warga Korea Selatan,  kita teringat kasus Melinda Dee pegawai Citibank Indonesia yang membobol dana nasabah hingga puluhan miliar selama 2007-2011. Pada waktu itu timbul desakan untuk menerapkan asas resiprokalitas dan asas nasionalitas dalam revisi UU Perbankan dan UU tentang Bank Indonesia.

Komisi XI DPR ketika itu menyatakan bahwa kelalaian dan ketidakpatuhan Citibank terhadap pengawasan peraturan dan instruksi BI serta lemahnya pengawasan BI telah menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Malinda Dee dan merugikan kepentingan nasabah. Analogi kasus nasabah asing Jiwasraya dengan kasus Melinda Dee menimbulkan pertanyaan apakah petugas bank  telah memberikan konsultasi yang transparan dan akuntabel kepada nasabah terkait dengan produk asuransi Jiwasraya yang berbalut investasi.

Ketiga, kebijakan investasi dan aset managemen perusahaan asuransi yang diatur dalam POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi perlu disinkronisasikan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI ) tentang penilaian kualitas aset perbankan.

Kebanyakan perusahaan asuransi tidak mendetailkan peraturan dari regulator di lingkup internal perusahaan termasuk membuat kebijakan portofolio untuk investasi tidak menerapkan manajemen risiko dan good corporate governance. Perusahaan asuransi umumnya sangat berorientasi pada pencapaian top line (pendapatan premi) dengan mengabaikan bottom line (laba usaha).

Pengawasan terintegrasi OJK antara sektor bank dan non bank belum sepenuhnya efektif, masih menggunakan mindset silo ( terkotak-kotak). Sebagai perbandingan sejak krisis 1998 pengaturan bank oleh BI lebih berhati-hati dan ada penguatan aturan, lebih transparan dan akuntabel. Untuk penguatan kehati-hatian dibuat aturan mengenai BMPK, posisi devisa neto,gearing ratio dan kualitas aktiva produktif yang lebih ketat.  Penguatan peraturan dilakukan dengan memperkuat kelembagaan seperti pendirian, kepemilikan, kepatuhan, direksi, komisaris, internal audit.

Keempat, Jiwasraya perlu melanjutkan program transformasi dan turn around strategi. Di antaranya dengan mengoptimalkan digitalisasi dan mengubah branch office system berbasis biaya tetap yang diterapkan selama ini dengan strategiGeneral Agency System (GAS) yang berbasis biaya variable.  Dengan GAS  operasi kantor cabang dan kantor wilayah ditiadakan, karyawan menjadi mitra usaha atau agen sehingga secara drastic akan menekan beban biaya tetap.

Guna meningkatkan efisiensi, Jiwasraya telah memangkas sejumlah 8.000 agen tradisional menjadi 2.000 agen yang berkualifikasi financial planner. Terpenting, Jiwasraya harus memperbaiki model bisnis korporasi berbasis B to B untuk meniadakan praktik agen fiktif dan penumpang gelap yang membebani perusahaan selama ini.

Dengan berbagai terobosan yang dilakukan, kita yakin Menteri BUMN baru dapat menunjukkan leadership-nya untuk mengurai masalah Jiwasraya dan segera menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah.

Show More

Artikel Terkait

Back to top button
Close