LENSA

Juru Bicara

Oleh: Akhmad Kusaeni

            Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

            Zaman Pak Harto kita mengenal Menteri Penerangan Harmoko dan Mensesneg Moerdiono sebagai juru bicara presiden. Jika memberikan keterangan, Moerdiono suka menyebalkan wartawan. Kalimat-kalimat yang diucapkan selalu pelan, sering terbata-bata, dan banyak “eu….euu” –nya. Tapi nyaris apa yang diucapkannya tidak pernah ada koreksi. Selalu akurat.

            Lain lagi dengan gaya Harmoko yang bertugas menjelaskan hasil Sidang Kabinet. Harmoko seorang orator dan komunikator. Kalau bicara suaranya keras dan tegas. Satu ciri khasnya, penjelasan Harmoko selalu didahului kalimat: “Atas petunjuk Bapak Presiden…”.

            Sebagai juru bicara, Harmoko bicara atas nama dan atas petunjuk Presiden. Jadi, jarang sekali blunder. Apa yang dikatakan A, memang A. Kalau Harmoko bilang harga cabe merah keriting Rp35.000 per kg, ya… di pasar-pasar di manapun harganya sama Rp35.000. Baik itu di Pasar Induk Kramat Jati atau di Pasar Beringharjo, Yogyakarta.

            Harmoko juga jitu dalam membaca bahasa tubuh Pak Harto dan akurat menerjemahkannya. Suatu ketika Harmoko melihat Pak Harto membaca koran dan menunjuk-nunjuk headline koran itu. Pak Harto tidak bilang apa-apa. Hanya senyum-senyum mesem saja. Cuma koran itu kemudian dilipat-lipatnya. Besoknya, Harmoko mengumumkan koran tersebut dibreidel!

            Saya cukup mengenal tokoh yang sering disebut Hari-Hari Omong Kosong itu. Waktu saya menjadi wartawan Kantor Berita Antara, setiap Sabtu-Minggu selama lebih dua tahun, saya selalu mengikuti Menteri Penerangan dan Ketua Umum Golkar itu keliling ke 466 kabupaten/kota se-Indonesia. Saya menyaksikan bagaimana gaya Harmoko berkomunikasi dengan rakyat dalam acara Temu Kader Golkar atau Safari Ramadhan Menteri Penerangan.

            Saya lihat, Harmoko piawai menjelaskan kebijakan-kebijakan negara dalam bahasa sederhana yang membumi dimengerti rakyat. Bahkan bilamana perlu ia tidak menggunakan kata-kata sama sekali. Bagaimana mungkin juru bicara tidak bicara tapi rakyat faham? Harmoko bisa melakukan itu.

            Saya kasih contoh, untuk menjelaskan bahwa pemerintah sangat membantu dan memperhatikan nasib rakyat kecil, Harmoko tidak bicara berbusa-busa. Ia cukup memanggil seorang buruh, petani atau nelayan, untuk naik panggung, kemudian Harmoko menggendongnya. Spontan. Tanpa disangka-sangka. Dalam hiruk pikuk dan tepuk tangan yang meriah, Harmoko membuktikan bahwa: Pemerintah mendukung wong cilik!

            Zaman SBY kita mengenal sejumlah juru bicara. Ada juru bicara bidang isu-isu dalam negeri dan ada juru bicara bidang luar negeri. SBY tahu tidak semua isu dikuasai oleh seorang juru bicara. Pada periode jabatan pertamanya, SBY menunjuk Dino Patti Jalal untuk urusan luar negeri dan Andi Mallarangeng untuk urusan dalam negeri. Pada periode kedua, SBY memilih Julian Aldrin Pasha untuk urusan luar negeri dan Daniel Sparingga untuk urusan dalam negeri.

            Jokowi sekarang memiliki Fadjroel Rachman sebagai Juru bicara Presiden. Sebagai jubir presiden, Fadjroel yang mantan aktivis bisa bicara atas nama presiden untuk semua isu, baik dalam negeri maupun luar negeri.

            Dalam situasi krisis akibat wabah Covid-19 seperti sekarang ini jelas diperlukan juru bicara yang handal. Dalam situasi krisis terjadi perang opini. Siapa menguasai opini publik, dia menguasai dunia.  Makanya: The role of a savvy spokesperson is very important to win the heart and mind of the people. Peran jurubicara yang handal sangat penting untuk memenangi hati dan jiwa rakyat. Bukan sebaliknya membuat rakyat jadi bingung karena ucapan jurubicara diralat oleh pejabat lain.

            Adanya jurubicara itu untuk mengatasi kekisruhan dan simpang siurnya pemberitaan. Jurubicara ditunjuk untuk melakukan news management,  pengelolaan atau pengaturan berita.   

Mengapa berita harus diatur? Sebab arus berita yang tak terkendali, informasi yang bertentangan antara satu pejabat dengan pejabat lain, dan pemberitaan yang penuh kejutan, justru membuat suasana gonjang-ganjing dan panas dingin. Selain tidak menguntungkan, pada akhirnya itu menggerogoti kredibilitas pemerintah sendiri.

            Michael Parenti dalam buku Politics of Mass Media, mengatakan pemerintah punya kemampuan luar biasa untuk mempengaruhi media massa dengan memberikan informasi (atau bahkan disinformasi) yang dibuat secara sadar untuk menghadirkan suatu cara pandang atau kesan tertentu.

            Untuk itu, Presiden memerlukan juru bicara yang benar-benar punya pengetahuan tentang arah kebijakan presiden dan punya legitimasi kuat, sehingga tidak mudah diralat atau bahkan dianulir lembaga lain.

            Baru-baru ini, misalnya, masyarakat bingung apakah saat pandemi Corona mereka boleh mudik lebaran atau tidak. Sebelumnya, Fadjroel menyampaikan jika Presiden Jokowi membolehkan masyarakat mudik asal mengkarantina diri selama 14 hari setibanya di kampung halaman. Belakangan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meralat pernyataan Juru Bicara Istana itu.

            Pratikno menyebut ucapan Fadjroel kurang tepat. Yang benar, kata Mensesneg, adalah “Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik” .

Show More

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Close
Back to top button
Close