Kementerian BUMN harus menjadi kementerian yang “service oriented“ termasuk kepada BUMN. Transparansi penting dalam membangun profesionalisme pengelolaan BUMN.
Sesuai visi Presiden, reformasi birokrasi harus terus berjalan, karena itu Menteri BUMN berusaha mengurangi beban birokrasi yang sangat panjang di Kementerian BUMN. Kementerian BUMN harus menjadi kementerian yang “service oriented“ termasuk kepada BUMN. “Kementerian BUMN tidak akan memperpanjang birokrasi kepada BUMN yang ditanganinya. Jangan sampai direksi BUMN yang sudah bekerja keras setiap hari, masih harus kita tambah birokrasinya,” terang Menteri BUMN Erick Thohir.
Memangkas birokrasi di Kementerian BUMN menjadi pilihan kebijakan Erick. Alhasil, jumlah deputi yang sebelumnya berjumlah tujuh kini menjadi tiga deputi. Usulan tersebut sedang dalam pembahasan. Selain itu, ada Menteri BUMN dan dua Wamen BUMN yang benar-benar fokus terhadap portofolio 142 BUMN yang ada. Jika struktur tersebut disetujui Presiden akan terdapat tiga deputi yang fokus kepada hukum, SDM dan keuangan sehingga lebih fungsional. Sedangkan Sesmen akan bekerja lebih sebagai administrator.Sementara di BUMN sendiri akan dikembalikan kepada core business.
Ini memang berat bagi BUMN, terlebih ada BUMN yang core business-nya sangat tidak fokus. Misal, PT PANN yang cores business-nya sangat tidak fokus karena dua hotel. PANN juga harus membiayai leasing pesawat Buroq sejak 1994 yang pesawatnya pun sudah tidak ada. Juga bila berbicara terkait seluruh BUMN terdapat 22 perusahaan air minum.
Tak Mau Digerogoti
Erick melanjutkan, untuk itu membangun sinkronisasi antar-BUMN harus terjadi dengan kembali kepada core business, lalu dikonsolidasikan. Kementerian BUMN juga akan mengeluarkan peraturan menteri terkait pembentukan anak perusahaan dan cucu perusahaan. Di mana untuk mendirikan anak usaha BUMN harus jelas alasanya.
“Saya tidak mau juga perusahaaan BUMN yang notabene masih sehat ke depan justru digerogoti oleh oknum. Saya tidak mengatakan direksi. Oknum tersebut yang secara sengaja menggerogoti BUMN yang sehat tersebut,” jelasnya.
Contoh, Krakatau Steel yang memiliki utang hampir Rp40 triliun, ternyata mempunyai 60 anak perusahaan. Ia pun mengaku tak sanggup bila memperbaiki Krakatau Steel dalam waktu satu minggu, karena jumlah anak usahanya saja mencapai 60 perusahaan.
Karena itu peraturan menteri yang mengatur anak dan cucu usaha BUMN harus segera dikelaurkan. Tentu saja dengn seizin kementerian lain. Dengan permen tersebut Kemeterian BUMN memiliki hak untuk me-review anak-anak perusahaan BUMN tersebut. Sebagai gambaran, Menteri BUMN sempat menyetop RUPS Bank Agro lantaran Kementerian BUMN tidak tahu apa saja kebijakan dan bagaimana rencana kerja anak BUMN tersebut.
Terobosan lain yang dilakukan Erick adalah memilih Candra Hamzah dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai komisaris utama BUMN. Chandra Hamzah dipilih sebagai Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN) lantaran berlatar belakang hukum. Di mana saat ini BTN tengah mengadapi isu-isu tidak bagus yang berkaitan dengan permasalahan hukum. “BTN ini kan ujung tombak dari pembiayaan perumahan rakyat, sehingga kalau nanti ini tidak sehat kan tidak bagus,” jelasnya.
Sementara pilihan Basuki menjadi Komisaris Utama Pertamina karena ia merupakan figur pendobrak yang diharapkan bisa membantu PT Pertamina mencapai target-target yang ada telah ditentukan. “Saya rasa bagian terpenting adalah bagaimana target-target Pertamina bisa tercapai, bagaimana mengurangi impor migas bisa tercapai. Kita perlu figur pendobrak supaya ini semua sesuai target,” ujar Erick.
Terkait upaya pembenahan yang dilakukan Erick, Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, Said Didu mengatakan, yang harus dipahami terlebih dulu, BUMN adalah badan usaha milik negara bukan milik pemerintah. Selain itu, Kementerian BUMN akan berarti bila bisa menjalan tiga fungsi BUMN, yakni sebagai benteng perekonomian nasional dalam menghadapi dampak globalisasi, katalisator perekonomian nasional di Indonesia dan bumper bagi perekonomian rakyat. Inilah fungus BUMN yang kita butuhkan.
Said Didu juga menegaskan, 90 persen persoalan BUMN sudah selesai apabila kita sudah bisa menempatkan orang-orang terbaik sebagai pimpinan BUMN. Di samping itu, tutup serapat-rapatnya celah jendela dan pintu dari intervensi nonkorporasi. “Pilihlah yang terbaik. Bila sekali jendela dan pintu tersebut dibuka untuk memasukan orang yang tidak berintegritas dan tidak kompeten, maka air bah akan datang untuk mengisinya,” papar Said Didu.
Ia pun merasa senang dengan langkah Erick yang berani melakukan “pembersihan” seluruh pejabat di Kementerian BUMN dalam waktu yang bersamaan. Langkah tersebut merupakan sinyal baik bagi pasar bahwa Kementerian BUMN sudah berfungsi menjadi kantor pengelolaan BUMN yang profesional.
Said menambahkan, ujian terberat Menteri BUMN adalah pada saat masa pergantian direksi dan komisaris BUMN. Tip kepada Erick Thohir, siapa pun yang banyak memonya atau banyak menelepon Menteri BUMN, itu yang cepat dicoret. Baginya seorang yang profesional, punya etika dan integritas tidak akan pernah meminta memo kepada siapa pun. Juga tidak pernah menitipkan dirinya kepada siapa pun. “Ia akan memantapkan dirinya kepada integritas dan kompetensinya. Dengan demikian, Kementerian BUMN akan mendapatkan orang yang terbaik yang betul-betul bersedia mengabdi kepada BUMN,” ungkap Said.
Ia pun mengapresiasi pernyataan Menteri BUMN yang lebih mengutamakan etika. Begitu pula terkait barang selundupan yang diduga kuat milik Direktur Utama PT Garuda. Baginya bila memang sudah ada bukti yang kuat langsung dicopot saja dari jabatannya. Di si lain, kasus penyelundupan tersebut merupakan “uji nyali” bagi Erick dalam menegakan hukum di BUMN.
Setidaknya “uji nyali” tersebut sudah dibuktikan Erick Thohir. Dalam kaitannya dengan kasus penyelundupan onderdil motor Harley-Davidson, ia sudah memberhentikan Direktur Utama PT Garuda Indoensia, I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau bisa disebut Ari Askhara. Tim Bea Cukai Kementerian Keuangan pun sudah menemukan bukti kuat, bahwa barang-barang selundupan tersebut milik Ari Askhara. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari Komite Audit.
Keberanian Menteri Erick dalam mengambi sikap merupakan upaya yang harus ditempuh jajarannya dalam membangun transparansi agar BUMN lebih baik ke depannya.
