BERITA

Moratorium agar Anak BUMN Fokus ke Bisnis

Penataan anak usaha BUMN dan joint venture yang melibatkan BUMN direspons positif pengusaha sawata. Selama ini terjadi egoisme anak BUMN yang menggarap banyak sektor yang tidak tersentuh UU Persaingan Usaha.

Kementerian BUMN menilai eksistensi anak BUMN serta perusahaan patungan (joint venture) yang dimiliki BUMN perlu ditata. Bukan hanya jumlahnya yang berlebihan, tetapi juga kinerjanya lebih banyak yang belum optimal sehingga berpotensi menggerus keuangan BUMN induknya.

Pertimbangan lain, ternyata keberadaan anak usaha BUMN dan joint venture yang melibatkan BUMN banyak memiliki bidang usaha yang sama. Hal itu perlu dikonsolidasikan agar lebih efektifitas pengelolaannya. Selama masa penataan, Kementerian BUMN menghentikan sementara waktu (moratorium) pendirian anak BUMN dan usaha patungan di lingkungan BUMN. Penghentian berakhir hingga aturan moratorium tersebut dicabut Menteri BUMN. Tak hanya itu, Kementerian BUMN juga me-review terhadap going concern anak BUMN dan joint venture yang berkinerja tidak baik. Terhadap anak usaha BUMN yang berkinerja tidak baik Kementerian BUMN akan mengambil keputusan terbaik berdasarkan pengkajian, dengan melibatkan direksi BUMN.

Kebijakan moratorium dan review  tersebut diberlakukan terhadap perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN, termasuk perusahaan cucu BUMN dan turunannya. Hanya saja keputusan moratorium tidak berlaku bagi pendirian anak usaha dan joint venture yang dilakukan dalam rangka mengikuti tender maupun melaksanakan proyek-proyek bagi BUMN yang mempunyai bidang usaha jasa, konstruksi serta pengusahaan jalan tol. Moratorium juga tak berlaku bagi pendirian anak usaha BUMN dalam melaksanakan kebijakan atau program pemerintah. Penataan tersebut juga untuk mengoptimalkan keberadaan anak usaha dan usaha patungan agar fokus pada bisnis yang sama.

Kementerian BUMN menyebut pihaknya tak serta merta melakukan moratorium menyeluruh untuk pembentukan anak usaha perusahaan BUMN seperti yang tertera dalam surat keputusan menteri BUMN nomor SK-315/MBU/12/2019. Dikatakan Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, ada beberapa kategori pembentukan anak usaha yang bisa dilakukan, namun harus melalui persetujuan langsung dari menteri. “Moratorium kalau mau dibuat anak usaha bisa, tapi minta persetujuan Pak Menteri,” kata Arya.

Arya menambahkan, adanya moratorium dan penataan juga akan memfokuskan bisnis anak BUMN agar kembali ke core business-nya. Kementerian BUMN juga sedang melakukan penghitungan jumlah cucu-cucu usaha BUMN yang tak sesuai dengan bisnis inti induk usahanya.  “Kita lagi data semua. Nanti yang bisa dijadikan core business akan disatukan,” ujar Arya.

Demikian pula Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, ratusan anak cucu usaha BUMN yang ada juga terbilang banyak yang merugi. Kementerian BUMN tentu harus memilah-milah mana saja anak cucu BUMN yang kesehatannya buruk dan tidak. “Kalau dia rugi dan memang bisnisnya tidak related dengan core business-nya ya memang dilikuidasi saja. Langsung dikeluarkan saja. Sehingga, kita akan dapatkan portfolio bisnis yang sinergi antara induk dan anaknya,” jelasnya.

Toto menambahkan, Kebijakan itu pun sebetulnya bukanlah hal baru dan hal itu pun merupakan kondisi yang lumrah terjadi di bisnis korporasi. Ia mencontohkan, dengan sinergi yang terjalin antara PT Phapros Tbk yang merupakan anak usaha dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang diambil-alih PT Kimia Farma Tbk. Upaya tersebut justru dinilainya positif. Sebab, Phapros dan Kimia Farma memiliki bisnis yang sama-sama sejalan yakni di bidang farmasi. “RNI sebagai pemilik lama mendapat harga bagus atas penjualan Phapros, sementara Kimia Farma juga dapat barang bagus karena Phapros bisnis utamanya sama-sama di bidang obat-obatan,” jelasnya.

Swasta Mengapresiasi

Upaya Menteri Erick Thohir membenahi anak BUMN tersebut mendapat tanggapan positif dari para pelaku usaha. Tak terkecuali soal upaya Erick yang menyoroti kurang efisiennya keberadaan anak dan cucu perusahaan BUMN. Pihak swasta menilai hal tersebut patut diapresiasi karena secara tidak langsung hal tersebut dapat meredam sikap BUMN yang dianggap cenderung dominan dan monopoli terhadap sektor-sektor tertentu.

“Kita apresiasi, dia memulai dengan langkah awal yang bagus. Saya dukung dan apresiasi adanya sebuah proses audit yang keras terhadap kinerja BUMN seluruhnya,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana.  

Menurutnya, keberadaan anak dan cucu BUMN yang tidak efisien sebenarnya sudah kerap dikeluhkan pelaku usaha. Selama ini terjadi egoisme BUMN yang menggarap banyak sektor tersebut tidak tersentuh UU Persaingan Usaha. Karena itu, mesti diperbaiki. Langkah Erick membenahi manajemen  BUMN pada level direksi dan komisaris pun ia nilai sangat positif. Terlebih, data pemerintah menyebut bahwa hanya segelintir BUMN yang terbukti mampu memberi dividen yang signifikan bagi negara. Dengan adanya upaya Menteri Erick melakukan perombakan masif di tubuh BUMN dan Anak BUMN, pelaku usaha berharap BUMN nantinya bisa lebih bersinergi dengan korporasi swasta.

“Kalau boleh, saya menyarankan kepada Pak Erick, untuk lakukan repositioning BUMN bukan hanya sebagai entitas penyumbang pemasukan keuangan negara tetapi juga sebagai bagian strategik dari suply chain terhadap perusahaan swasta,” tegasnya.

Dengan adanya reposisi tersebut, lanjut Danang, orientasi kinerja para BUMN harus diubah sehingga concern pemerintah adalah bagaimana supaya BUMN-BUMN mampu menurunkan harga bahan baku yang diperlukan oleh industri andalan seperti industri kimia, tekstil, otomotif, dan lain-lain.  Ia pun meminta kepada Kementerian BUMN, agar  BUMN jangan lagi diizinkan membuat anak cucu cicit perusahaan karena keberadaan mereka akan meminimalisir peran swasta. Padahal peran swasta dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting diperlukan.

Sejatinya, moratorium anak BUMN sudah diusulkan Komisi VI DPR RI sejak 2014. Ketika itu  ada keputusan Panitia Kerja (Panja) aset BUMN di mana DPR meminta moratorium pembentukan anak usaha BUMN. Pertimbangannya lantaran terjadi banyak kasus penyelewengan dan kerugian akibat  pendirian anak usaha BUMN. Ketika itu Wakil Ketua Komisi VI DPR (yang membidangi BUMN) Azam Azman menyebutkan, adanya praktik pembentukan anak usaha BUMN berbentuk perusahaan wahana khusus atau special purpose vehicle (SPV).  Pendiriannya bertujuan melepaskan sebagian aset dari induk usahanya. Praktik ini jelas merugikan negara.

“Informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata anak perusahaan itu menjadi special vehicle untuk melepaskan aset. Sebanyak 60 persen penyelewengan itu ada di anak perusahaan,” jelas Azam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan perwakilan Kementerian BUMN.

Dengan alasan itulah, DPR meminta penangguhan pembentukan semua anak usaha BUMN sampai DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) BUMN.

Show More

Artikel Terkait

Back to top button