BERITA

Nasib BUMN di Antara Penugasan dan Regulasi

Bulog menanggung beban utang Rp 28 triliun dengan bunga mencapai Rp 9-10 miliar per hari lantaran pelepasan cadangan beras pemerintah (CBP). Sedangkan  bisnis PT Krakatau Steel merugi US$211,91 juta atau setara dengan Rp2,97 triliun lantaran regulasi impor baja yang belum direvisi.

Sebagai lembaga bisnis, terutama yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), BUMN dituntut menghasilkan profit. Ini sudah dicantumkan dalam UU No. 19 Tahun 2013 tentang BUMN. Tujuan pendirian BUMN selain agar berkontribusi terhadap perekonomian nasional, terutama terkait  penerimaan negara,  juga mengejar keuntungan. Tujuan lain, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Termasuk menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta.

BUMN berbentuk PT tentu berbeda dengan BUMN berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang pendiriannya bertujuan menyelenggarakan usaha untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Dalam realitasnya, tak semua BUMN bisa meraih untung. Beberapa di antaranya justru mengalami penurunan laba lantaran banyak  faktor. Salah satunya disebabkan oleh penugasan pemerintah yang tidak bisa ditolak. Ini dapat dipahami lantaran pemerintah merupakan pemegang saham BUMN. Di sisi lain, pemerintah tentu  punya berbagai proyek untuk kepentingan publik.

Hanya saja dari sisi kalkulasi bisnis, proyek tersebut tidak menarik  bagi swasta. Atau proyek tersebut membutuhkan biaya terlalu  besar sehingga kecil kemungkian sanggup dipegang perusahaan swasta. Jadi hanya BUMN yang bisa dikondisikan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan infrastuktur  dalam negeri, contohnya. Maka sejumlah BUMN yang menjalankan proyek penugasan pun sempat mengalami goncangan cash flow.

Seperti Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), misalnya. BUMN yang berperan menjaga stabilisasi dan ketersedian stok pangan pokok ini terus  berjuang agar labanya tidak terus tergerus. Karena itu  Bulog kian agresif  mengelola  bisnis  agar bisa mencatat laba. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menegaskan adanya  gebrakan baru, di antaranya fungsi komersial Bulog akan diperbesar dari 20 persen menjadi 50 persen.

Langkah tersebut penting setelah melihat penugasan Bulog untuk melepas cadangan beras pemerintah (CBP) sudah berkurang. Dengan  strategi itu diharapkan bisa memperbaiki struktur keuangan Bulog yang dibebani bunga utang dari pengadaan CBP.  Di mana utang Bulog sebesar Rp28 triliun dengan bunga mencapai Rp 9-10 miliar per hari. “Evaluasi Bulog dengan bergerak menuju komersial, itu ada untungnya. Kalau nanti 50:50, Bulog masih bisa mendapatkan keuntungan. Kalau 20 persen terlalu kecil untuk membiayai operasional Bulog,”  jelas Buwas.

Sebagai informasi, beras CBP dipakai untuk program bansos, operasi pasar, dan bantuan bencana yang dikeluarkan setelah Bulog mendapat penugasan pemerintah. Hanya saja, beras CBP Bulog tak terserap maksimal di program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Padahal BPNT menjadi harapan tersalurkannya beras Bulog dalam jumlah besar.

Kondisi tersebut  berdampak buruk bagi perusahaan. Beras CBP menjadi tertahan di gudang Bulog sehingga berimbas atau  berpengaruh saat penyerapan gabah/beras petani yang diprediksi memasuki masa panen pada April-Mei 2020 mendatang. Posisi stok beras Bulog saat ini mencapai 2,1 juta ton dari total kapasitas gudang sebanyak 3 juta ton. Fungsi komersial Bulog dapat dilihat lewat penjualan di e-commerce dengan nama Panganandotcom. Bulog juga bekerja sama dengan Grab Kios dan ritel modern. Bahkan tak menutup kemungkinan, Bulog akan mengelola 80 persen beras secara komersial. Menurut Buwas, struktur ini akan membuat Bulog menjadi lebih sehat.

“Kita akan gunakan beras dengan jualan komersial ke depan sehingga nanti tidak 50:50 bahkan, mungkin CBP hanya 20 persen. Itu sebabnya saya sedang melakukan persiapan, untuk itu kerja sama dengan Grab Kios, Ritel, termasuk e-commerce. Kalau kita seperti itu relatif Bulog lebih aman,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengalokasikan pembiayaan CBP sebesar Rp2,5 T atau setara 250 ribu ton. Ini akan menjadi acuan Bulog ke depan, 250 ribu ton sebagai CBP, sisanya 2,75 ton akan difungsikan komersial. Dengan kapasitas gudang sebanyak 3 juta ton, ia meyakinkan penyerapan beras/gabah petani akan tetap maksimal. “Jadi Bulog tidak lagi terikat dengan utang yang terlalu besar. Kita tidak bisa apa-apa karena setiap CBP penggunaanya melalui rakortas penugasan. Kalau ini terjadi, jangan khawatir kalau Bulog hanya tanggung 250 ribu ton lalu tidak menyerap banyak dari petani. Kita tetap menyerap banyak, bahkan kita lebih bebas berdagang dengan pedagang lain,” ujar Buwas.

BUMN lain yang merugi lantaran persaingan dan regulasi  adalah pabrik baja PT Krakatau  Steel (KS).  Emiten BUMN berkode bursa kode KRAS ini  membukukan kerugian sebesar US$211,91 juta atau setara dengan Rp2,97 triliun (dengan asumsi kurs Rp14.000) pada kuartal III 2019.  Jumlah kerugian tersebut melonjak 467 persen dari periode sama tahun sebelumnya. Pada kuartal III 2018 Krakatau Steel menderita  kerugian US$37,38 juta atau setara dengan Rp523 miliar.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim mengatakan, hingga kuartal III 2018 perusahaan merugi sampai US$ 37 juta. Kerugian yang dialami kian menumpuk selama enam tahun belakangan. Penyebab lonjakan kerugian tersebut adalah penurunan pendapatan sehingga hanya US$1,05 miliar atau setara dengan Rp14,7 triliun pada kuartal III 2019. Padahal periode sama tahun sebelumnya, pendapatan tersebut turun 17,5 persen. Periode yang sama 2018  pendapatan sebesar US$1,27 miliar atau setara dengan Rp17,9 triliun.

Saat paparan keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI),  penurunan pendapatan KS dipicu oleh penjualan produk baja lokal. Tercatat, penjualan baja lokal hanya mencapai US$776 pada kuartal III 2019. Penjualan tersebut turun 28,8 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang masih bisa mencapai US$1,09 miliar.

Tekanan terhadap penjualan tersebut tertahan oleh kinerja ekspor baja KS yang berhasil mencapai US$90,9 ribu pada kuartal III kemarin. Penjualan tersebut naik 172,9 persen menjadi US$33,3 ribu. Selain tertolong oleh ekspor, tekanan juga tertahan oleh pendapatan real estate dan perhotelan yang meningkat dari US$12,8 ribu menjadi US$29,4 ribu. Menghadapi masalah ini, Silmy menjelaskan, KS tengah gencar melakukan restrukturisasi untuk menekan kerugian perusahaan.

“Saat ini kita sudah melakukan pembenahan fundamental, dalam industrinya sendiri bagaimana kita mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan industri baja nasional,” ujar dia di BEI (4/1/2019).

Adapun pembenahan dilakukan dengan cara perbaikan distribusi, rantai suplai, dan organisasi bisnis. KS terus mencari mitra strategis untuk mengembangkan bisnis ke depan. Silmy juga pun mengeluhkan banyak baja impor yang masuk ke Indonesia belakangan ini. Hal itu menjadi salah satu faktor pendorong yang menyebabkan perusahaan terus mengalami kerugian.

“Industri baja nasional selama 2 sampai 3 tahun ini terpukul karena baja impor bebas masuk. Kalau begini kita tidak akan bisa berkompetisi dengan sehat,” ujar Silmy.

KAS harus bersaing dengan berbagai produk baja impor yang tidak dikenakan bea masuk karena adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2018. Ia berharap agar Permendag tersebut bisa direvisi.

Show More

Artikel Terkait

Back to top button
Close