PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan memiliki empat penugasan khusus dari Pemerintah. Di antaranya Program KPR SMF Paska Bencana, Program Penurunan Beban Fiskal, Program Pembiayaan Homestay di Destinasi Pariwisata Prioritas, dan Program Pengembangan Rumah di Daerah kumuh. Khusus untuk Program Homestay dan Rumah Kumuh, pembiayaan berasal dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) SMF.
“Untuk anggaran PKBL berasal dari 4 persen laba bersih perseroan tahun sebelumnya. Laba bersih tahun lalu mencapai Rp430 miliar, jadi ada kurang lebih Rp16 miliar untuk PKBL tahun ini,” kata Direktur SMF, Trisnadi Yulrisman di Yogyakarta, akhir November lalu.
Anggaran PKBL tersebut dialirkan ke program pengembangan rumah di daerah kumuh senilai Rp7 miliar, program bina lingkungan Rp2 miliar dan program pembiayaan homestay Rp7 miliar. Untuk Program Pengembangan Rumah di Daerah Kumuh, SMF bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui program KOTAKU (kota tanpa kumuh) dalam mengatasi daerah kumuh melalui renovasi/pembangunan rumah. Dalam pelaksanaanya, SMF berkerja sama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pilot project program ini sudah berjalan sejak Desember 2018 yang direalisasikan melalui perbaikan 14 rumah di Kelurahan Purwokinanti, Daerah Istimewa Yogyakara. Rencannya, program ini akan kembali digulirkan SMF kepada empat kota lainnya, yakni Semarang, Pontianak, Bukittinggi dan Makassar.
Trisnadi mengungkapkan, pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut menggunakan dana PKBL melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui ketersediaan hunian yang layak, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat.
Imam Sudewo, koordinator pimpinan kolektif BKM Purworaharjo mengatakan bahwa untuk mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) membutuhkan proses yang sangat panjang. Pada Agustus 2018, program KOTAKU dimulai dengan survei untuk memilih daerah kumuh di Yogyakarta. Survei dilakukan hingga tiap RT, didapatkan data, diolah, sehingga layak dibiayai Program KOTAKU.
“Pada tahap awal membangun saluran air limbah dan jalan setapak, selesai pada Oktober 2018. Namun ternyata banyak rumah tak layak huni. Karena ada bantuan dari Kementerian Keuangan melalui SMF, diadakan survei lagi. Sehingga didapatkan 21 rumah tak layak huni, diseleksi lagi, ada 14 yang memenuhi syarat. Pembangunannya dimulai pada November dan saat ini sudah selesai semuanya, sudah layak huni,” jelasnya.
Terkait perhitungan bantuan yang diberikan, apabila RTLH dibiayai 100 persen dari SMF maka diasumsikan 30 persen biaya tersebut diperuntukan bagi tenaga kerja, sedangkan 70 persen sisanya digunakan untuk bahan bangunan. Para penerima bantuan RTLH cukup mengembalikan 50 persen atau 35 persen dari total bantuan. “Itupun kita bicarakan kemampuan mereka berapa, penghasilan berapa, kemampuan mengangsur berapa. Mereka akan mencicil setiap bulan dengan panjang waktu yang dibicarakan secara musyawarah. Dari cicilan tersebut, diharapkan bisa melanjutkan pembangunan tujuh RTLH lain,” jelasnya.
Salah seorang penerima program RTLH adalah Ibu Edi Suyono yang menerima bantuan sekitar Rp77 juta. Dirinya masuk kategori karena rumah yang dihuni tiga kepala keluarga lima jiwa tersebut sudah hampir rusak. Sedangkan penghasilan sebagai pekerja serabutan tidak cukup untuk merenovasi rumah secara penuh.
“Dulu saya mendapatkan program RTLH karena rumah ini sudah mau rusak. Saya diberikan bantuan Rp77 juta. Itu full semua. Saya tahunya sudah jadi rumah. Sesuai dengan kesepakatan, cicilan diambil dari 35 persen biaya material. Saya bisanya mencicil Rp250 ribu perbulan, selama 10 tahun,” terangnya.
Program Homestay Dukung Wisata Baru
Terkait Program Pembiayaan Homestay di destinasi wisata, program ini ditujukan untuk mendukung program pemerintah dalam hal pengembangan kawasan wisata untuk meningkatkan devisa. SMF bekerjasama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata).
Pada 24 Oktober 2019, SMF bekerjasama dengan dengan Kementerian Pariwisata kembali merealisasikan penyaluran pembiayaan homestay berupa Program Kemitraan di kawasan destinasi pariwisata Desa Kuta, Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan salah satu dari antara 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Penyaluran Program Kemitraan kepada masyarakat di Desa Kuta, Mandalika dilakukan melalui Lembaga Penyalur dan pemberdayaan Lembaga Penyalur pada area DPP. Di dalam prosesnya, Kemenpar dan SMF melakukan pendampingan kepada Lembaga Penyalur dalam rangka capacity building dan peningkatan peran serta masyarakat setempat.
Sebelumnya pada 11 Februari 2019, sebagai langkah awal Kemenpar dan SMF telah melakukan penyaluran Program Kemitraan homestay bekerja sama dengan BUMDes di dua destinasi wisata yakni Desa Wisata Samiran, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah dan Desa Wisata Nglanggeran, Kecamatan Pathuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Realisasi pembiayaan homestay di dua lokasi tersebut mencapai Rp1,65 miliar.
Ada sedikit perbedaan skema pembiayaan Homestay dengan RTLH Kotaku. Pembiayaan RTLH dikelola oleh BKM yang uang cicilannya hanya 35 persen dari material digunakan. Cicilan tersebut digunakan untuk membangun RTLH lainnya. Sedangkan pembiayaan Homestay, cicilannya dikembalikan 100 persen dengan tempo waktu yang panjang.
Program Pembiayaan homestay ini adalah bagian dari komitmen SMF membantu program pemerintah mengembangkan destinasi wisata nasional. “SMF berharap masyarakat dapat memanfaatkan pembiayaan homestay ini untuk membangun/memperbaiki kamar rumah yang akan disewakan kepada wisatawan sehingga dapat mendatangkan penghasilan bagi pemilik dan menciptakan lapangan kerja,” kata Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo.
Pengembangan Homestay di destinasi pariwisata ini selaras dengan amanat Presiden Republik Indonesia yang mengharapkan bahwa pariwisata Indonesia dapat terus diperkuat dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan pilar pembangunan perekonomian nasional. Selain itu, pariwisata Indonesia juga diharapkan dapat mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 275 juta perjalanan pada tahun 2019 ini.
