Banyak pengusaha swasta maupun lokal mengeluhkan BUMN-isasi pada sejumlah proyek infrastruktur. Padahal, peran swasta diperlukan mengingat beberapa proyek membutuhkan skema pembiayaan infrastruktur kreatif yang selama ini dijalani swasta.
Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah sepenjang 2014 -2019. Namun di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, justru muncul keluhan pengusaha yang merasa tidak dilibatkan dalam berbagai pembangunan tersebut. Seperti disampaikan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sumatera Utara Reza Pranata di hadapan Presiden Joko Widodo.
Reza memaparkan, maraknya pembangunan di Indonesia tetapi para pengusaha lokal lebih banyak menjadi penonton ketimbang digandeng menggarap proyek infrastruktur di daerahnya. Reza pun memberikan contoh proyek jalan tol di Sumetera Utara sepanjang 52 kilometer yang menepikan peran pengusaha lokal. “Selama 52 kilometer tol dibangun, kami pengusaha lokal hanya menonton saja. Kami ingin pengusaha daerah dilibatkan,” pinta Reza.
Keluhan senada juga disampaikan Ketua Hipmi Papua Barat Adriana Imelda Daat. Ia mengakui pertumbuhan infrastruktur di Papua berkembang pesan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, pembangunan infrastruktur itu belum berdampak banyak pada pertumbuhan ekonomi Papua. “Kami merasa ini adalah kurang dilibatkannya kami para pengusaha lokal,” tandasnya.
Presiden merespons keresahan pengusaha dengan mewanti-wanti agar BUMN tidak menguasai proyek pembangunan infrastruktur. Ini merupakan peringatan Jokowi yang kesekian kalinya lantaran BUMN nyaris mengambil semua proyek infrastruktur pemerintah. Presden meminta supaya BUMN membagi pembangunan proyek infrastruktur kepada perusahaan swasta, termasuk kontraktor lokal.
“Saya sudah perintahkan ini, tidak sekali, dua kali. Jangan ambil semuanya! Berikan ruang bagi swasta dan pengusaha local. Saya harapkan lima tahun ke depan peran swasta, peran kontraktor lokal betul-betul bisa diberikan ruang yang sebesar-besarnya,” pesan Jokowi.
Jokowi menambahkan, pemerintah sering mendapat keluhan dari kontraktor lokal, baik di provinsi, kabupaten maupun kota bahwa pembangunan infrastruktur diambil semuanya oleh BUMN. Ia tak ingin dominasi BUMN dalam pembangunan infrastruktur terus berlanjut hingga lima tahun ke depan. Untuk itu Presiden meminta agar ke depan swasta juga dilibatkan. Khususnya kontraktor lokal yang perannya saat ini masih minim terhadap pembangunan infrastruktur.
“Banyak kontraktor lokal berkeluh kesah, Pak kok semuanya diambil BUMN. Saya harapkan peran swasta, kontraktor lokal diberikan tempat sebesar-besarnya,” ujarnya .
Menurut Jokowi, peran swasta diperlukan untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya tidak semua proyek bisa dikerjakan pemerintah karena terbatasnya dana sehingga perlu didorong pembiayaan-pembiayaan infrastruktur kreatif. Misalnya, pembiayaan lewat skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Keluhan juga dilontarkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Kyatmaja Lookman. Menurutnya, program tol laut harus mampu memadukan program logistik di darat. ”Tidak hanya sektor transportasi laut, namun bagaimana memadukan antara laut, udara dan jalur logistik darat. Ini penting sebab masih merupakan satu mata rantai yang sama,” ungkapnya. Harapannya , ke depan pemerintah jangan hanya bertumpu pada infrastruktur jalur tol. Namun, harus bisa memberikan jaminan kepada angkutan logistik melalui jalan-jalan nasional milik pemerintah.
”Koordinasi dengan pemerintah daerah juga sangat perlu, karena merekalah yang berwenang terhadap pengelolaan jalan-jalan daerah,” tukas Kyatmaja.
Pandangan lain dikemukakan pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno. Ia mengungkapkan, sarana dan prasarana di bidang transportasi harus dipadukan. Pasalnya, selama ini pemerintah hanya fokus membangun satu subsektor saja tanpa melihat keterpaduannya. ”Terlalu banyak pembangunan infrastruktur melalui peresmian-peresmian namun belum banyak disosialisasikan keterpaduannya. Padahal untuk membangun infrastruktur tersebut, biayanya juga tidak sedikit,” pungkasnya.
BUMN Kurangi Dominasi
Setelah Presiden melontarkan keinginan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sudah meminta Kementerian BUMN untuk tidak mendominasi proyek infrastruktur. Hal itu telah disampaikan sejak beberapa tahun lalu. Ia sudah meminta BUMN tidak mendominasi. Basuki pun telah berkonsultasi dengan Menteri BUMN Indonesia Maju Erick Thohir. Bersama Erick, ia siap menyederhanakan aturan khusus pembangunan infrastruktur ini.
“Jadi saya dengan Bapak Erick juga sudah ngobrol-ngobrol, beliau akan merelaksasi policy yang lama yang belum sepenuhnya dilaksanakan kemarin,” ucapnya.
Nantinya, relaksasi kebijakan ini akan mempertimbangkan swasta bisa masuk. Namun akan dipilih-pilih proyek mana saja yang memungkinkan untuk swasta masuk. Misalnnya, bagi proyek yang memilki nilai Internal Rate of Ritern (IRR) pengembalian investasi yang bagus bisa jadi akan diutamakan untuk swasta berperan. Barulah setelah swasta menolak maka akan dialihkan kepada BUMN lewat skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Jika BUMN tak tertarik maka akan diambil alih oleh Kementerian PUPR. Artinya pembangunan proyek tersebut akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bersama kita nantikan kolaborasi BUMN, swasta dan pengusaha lokal, demi membangun Indonesia yang lebih baik.
