BERITA

Upaya BUMN Menjaga Governance

Sebagai sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, GCG  mampu memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Ibarat seseorang yang selalu berperilaku baik, santun tentu akan lebih disegani banyak orang.

Perum  Peruri  berkomitmen menerapkan prinsip GCG atau tatakelola perusahaan. Kebijakan tersebut dinilai berdasarkan Corporate Policy Manual (CPM) Peruri. CPM merupakan manual utama (manual induk) Peruri yang dijadikan sebagai referensi/acuan bagi manual lainnya, berisi arahan dan kebijakan umum yang disusun berdasarkan hasil analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha Perusahaan. Demikian dikatakan Direktutr Utama Perum Peruri Dwina Sepiani Wijaya.

Proses implementasi GCG yang saat ini, lanjut Dwina, telah dilakukan Sosialisasi GCG kepada perusahaan anak, mengusulkan perusahaan anak agar menerapkan GCG dan manajemen risiko, serta membentuk Tim Self Assessment GCG Peruri. “Peruri juga melakukan pemutakhiran Code of Corporate Governance (CoCG) dan Code of Conduct (CoC). Dan seluruh anak perusahaan telah memiliki BoD dan BsoC yang merupakan bentuk penerapan GCG terintegrasi,” jelasnya.

Dalam melakukan implementasi GCG, Peruri telah memiliki Roadmap Penerapan GCG 2012–2021 dengan tiga  tahapan. Tahap satu meliputi Corporate Governance Commitment  Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Etika Perilaku dimutakhirkan secara berkala. Bentuk komitmen dengan menandatangani pakta integritas. Tahap dua, Corporate Governed Company  dengan melakukan asesmen GCG secara berkala dan membangun sistem pemantauan GCG melalui Dashboard Management System. Sedangkan tahap tiga, Good Corporate Citizen. Di mana GCG menjadi budaya yang melekat pada seluruh Insan Peruri. Menerapkan GRC agar fungsi risk, compliance, GCG dan Internal Control dapat selaras mewujudkan iklim usaha yang sehat. Budaya juga mencakup menularkan GCG ke perusahaan anak.

 Begitu pula PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau kerap disebut IPC. BUMN ini menerapkan GCG berdasarkan peraturan yang ada di Kementerian BUMN. Peraturan tersebut  sekaligus menjadi  dasar IPC dalam membangun Good   Governance yang kokoh  dan  berkesinambungan. Di antaranya  IPC berusaha mempertahankan  praktik  Rumah Governance, yang  terdiri dari empat aspek  yaitu:  Governance  Commitment  &   Principles,  Governance  Structure,  Governance  Process,  dan  Governance  Outcome. Demikian diungkapkan Sekretaris Perusahaan Pelindo II, Shanti Puruhita.

Dijelaskan Shanti, sejak  2017  IPC menjalankan  program roadmap  GCG  IPC  2017-2020.  Roadmap  GCG  ini  merupakan  langkah  terstruktur  dalam  peningkatan  penerapan  GCG,  mulai  dari   penguatan  infrastruktur  GCG  hingga  penetapan  target-target  penyempurnaan  GCG  per  tahun   hingga  tahun  2020. Pada  Tahun  2019  IPC  telah  melaksanakan  fase  sustainable.  Adapun  salah  satu  program   utama  dalam  fase  ini  adalah  monitoring  pelaksanaan  dan  pencapaian  hasil  GCG  hingga  ke   Anak  Perusahaan.  

“IPC  sebagai  perusahaan  induk  melakukan  monitoring  atas  capaian  anak   perusahaan  seperti  score  penilaian  GCG  dan  mendorong  Anak  Perusahaan  berpartisipasi   dalam  kompetisi  terkait  penerapan  GCG.   Capaian  assessment  terkait  penerapan  GCG  Pelindo II  pada  tahun  buku  2018   mencapai  skor 98,303 . Skor tersebut naik  sebesar  1,94  poin  dari   tahun  sebelumnya  sebesar  96,36.  Kenaikan  ini  secara  umum  dikarenakan  adanya   peningkatan  komitmen  GCG,” jelas Shanti.    

Sebagai BUMN, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) merasa berkewajiban menerapkan GCG sesui Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011, Jasindo pun melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG yang dilakukan secara berkala setiap 2 tahun sekali oleh penilai (assessor) independen.

Grup Head Manajemen Strategis PT Asuransi Jasindo, Rony Ramdony menjelaskan, pelaksanaan assessment penerapan GCG ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), sehingga hasil assessment tersebut sekaligus merupakan penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG selama ini.  “Berdasarkan hasil assessment penerapan GCG di Asuransi Jasindo tahun 2019 total skor yang diperoleh sebesar 96,061 dari total bobot sebesar 100,000 atau memperoleh capaian sebesar 96,06 persen yang menunjukkan bahwa penerapan GCG kami telah mencapai kualifikasi sangat baik,” jelas Rony.

PT Pupuk Indonesia (Persero) secara periodik juga melakukan penilaian atas implementasi GCG. Diungkapkan Direktu SDM & Tata Kelola Pupuk Indonesia Winardi, pihaknya menerapkan sejumlah program manajemen yang terintegrasi, baik dalam hal pengelolaan risiko, kepatuhan, antifraud, hingga antipenyuapan. Pupuk Indonesia telah mengembangkan inisiatif meningkatkan pelayanannya kepada publik melalui penerapan aplikasi terintegrasi sejak dari produsen, distributor, hingga kios, serta mendukung penerapan kartu tani.  “Pupuk Indonesia menjalankan aktivitas bisnis yang didukung oleh manajemen risiko, pengendalian internal, serta menjalankan prinsip-prinsip GCG secara konsisten merupakan hal penting bagi kami,” jelas Winardi.

Pupuk Indoensia juga melakukan pengukuran GCG  menggunakan kriteria berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Hasil penilaian atas implementasi GCG tahun 2017 memperoleh predikat Sangat Baik dengan skor 88,79. Begitu pula 2018  predikat  tetap Sangat Baik dengan skor meningkat menjadi 91,74.  Pupuk Indonesia juga telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dan telah mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Amerika Sistem Registrasi International (ASRICert).

Kepedulian pada GCG juga diperlihatkan PT  Jasaraharja. Dikatakan Plt Sekretaris Perusahaan  PT Jasarahara, RM Wahyu Widodo, bagi Jasarahaja, implementasi GCG bukan hanya sekadar upaya pemenuhan regulasi, tetapi merupakan kesadaran internal untuk membuat perusahaan hidup dalam suasana bisnis yang sehat, bertanggung jawab, dan berdaya tahan tinggi dalam menjawab tantangan bisnis.

“Dewan Komisaris dan Direksi PT Jasa Raharja (Persero) memberikan “tone at the top” dan “lead by example”  kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya menjalankan bisnis yang beretika dan sesuai prinsip GCG, dengan melakukan penandatanganan pernyataan komitmen GCG yang selanjutnya penandatanganan terhadap komitmen tersebut diikuti oleh seluruh insan Jasa Raharja,” jelas Wahyu.

Evaluasi dan asesmen terhadap implementasi GCG juga diadakan Jasa Raharja  setiap tahun. Pelaksanaan assessment GCG melibatkan konsultan eksternal untuk menjaga objektivitas dan indepensi penilaian GCG dalam PT Jasa Raharja (Persero). Assessment GCG juga dilakukan menggunakan kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN RI Nomor: SK-16/SMBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, yang bertujuan untuk menilai implementasi Good Corporate Governance di  BUMN. Kajian tersebut meliputi enam aspek pokok dengan total nilai yang diperoleh oleh perusahaan adalah sebesar 96,218 dari total nilai maksimal 100 yang setara dengan 96,22 persen atau mencapai kualifikasi sangat baik.  

Show More

Artikel Terkait

Back to top button