BERITA

Yang Abai dan Yang Peduli GCG

Meski peraturan, instruksi dan indikator penilian Good Corporate Governance (GCG) di BUMN sama tetapi implementasinya bisa berbeda. Padahal, bila GCG benar-benar diterapkan tingkat kepercayaan para investor akan meningkat. Namun banyak tantangan untuk membangun GCG yang baik.

Tantangan tersebut mulai dari perusahaan yang tidak bisa memberi kewenangannya dengan baik hingga kinerja dewan komisaris yang belum seusai dalam melakuan pengawasan. Masih ada dewan komisaris yang malah terkesan tutup mata terhadap praktek curang para direksi. Langkah yang dilakukan dua komisaris PT Garuda dengan menolak laporan keuangan perusahaan lantaran memasukan keuntungan  dari proyek yang belum berjalan, patut diacungi jempol. Artinya, kedua komisaris tersebut bekerja maksimal mengawasi perusahaan. Meski tentu ada risikonya, yakni laporan laba perusahaan menurun hingga didepak dari kursi komisaris.

Begitu pula dengan PT Asuransi Jiwasraya yang sedang tersandung masalah. Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya praktek tata kelola yang buruk pada asuransi BUMN tersebut. Pengelolaan asuransi BUMN tersebut melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Di antaranya tidak memiliki direksi yang menangani kepatuhan. Aturan mengenai keberadaan direktur kepatuhan terdapat pada Pasal 7 dan Pasal 8. Pada ketentuan itu menyatakan, perusahaan perasuransian harus menunjuk satu posisi direktur kepatuhan dalam jajaran direksi.

Jika ternyata tak sanggup menghadirkan direktur kepatuhan, maka perusahaan boleh menunjuk anggota direksi lain untuk membidangi kepatuhan. Kecuali direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran. Selain itu juga terdapat rangkap jabatan direksi keuangan dan investasi. Demikian diungkapkan anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih  

“Di level direksi, kita lihat, (Jiwasraya) tidak ada direktur kepatuhan. Apakah Jiwasraya termasuk asuransi yang kecil? Tidak kalau dilihat dari size,”  kata Alamsyah, dalam diskusi bertajuk “Jiwasraya dan Prospek Asuransi” di kawasan Jakarta Pusat, (18/1).

Bahkan, lanjut Alamsyah, para komisaris asuransi tersebut tidak memenuhi kriteria menjadi pejabat. Temuan itu menjadi indikator bahwa Jiwasraya memiliki tata kelola yang buruk. Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan terkait kasus Jiwasraya. Surat tersebut, teregristrasi dengan Nomor Trim 33/F2/Fd2/12 tahun 2019 tertanggal 17 Desember 2019. Setidaknya, terdapat lima tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Lima tersangka itu ialah Komisaris Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim serta eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Di samping itu, Direksi Jiwasraya  juga banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high grade atau keuntungan tinggi. Di antaranya penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial.  Sebesar lima persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik, sisanya 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk. Selain itu, penempatan reksa dana sebanyak 59,1 persen senilai Rp14,9 triliun.

Tak hanya itu. Sebanyak dua persen dana dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kerja baik. Sementara itu, sekitar 98 persen dananya  dikelola oleh manajer investasi dengan berkinerja buruk. Pengelolaan dana investasi yang tidak prudent tersebut mengakibatkan Jiwasraya hingga Agustus 2019 terjadi potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun.

Peduli  GCG

Ternyata tidak semua BUMN abai pada penguatan governance. Di antaranya PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), operator Wilayah Kerja (WK) Mahakam, memperoleh sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari TUV Nord Indonesia, yakni sebuah lembaga sertifikasi internasional, pada 14 Februari 2020. PHM merupakan salah satu unit usaha PT Pertamina (Persero) yang telah memperoleh sertifikasi ISO 37001 untuk seluruh kegiatan operasinya. Keberhasilan tersebut berkat dukungan SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Indonesia selaku induk perusahaan.

ISO 37001 terkait SMAP merupakan standar yang menjadi panduan bagi organisasi publik, swasta dan nirlaba untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah, mendeteksi, maupun mengatasi penyuapan yang mungkin terjadi di lingkungan perusahaan. Sistem tersebut bisa berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen secara keseluruhan.

Direktur Utama PHM, Eko Agus Sardjono, berpandangan, sertifikasi ISO 37001  penting bagi PHM sebagai landasan bertindak bagi karyawan dan seluruh mitra kerja perusahaan. Tujuannya supaya terhindar dari tindak pidana korupsi maupun penyuapan. “Sertifikasi ISO 37001 SMAP merupakan wujud kepatuhan dalam menjalankan bisnis yang profesional, sekaligus melengkapi program kepatuhan yang selama ini telah dijalankan,” jelas Eko Agus. 

Langkah PHM mendapatkan sertifikasi tersebut merupakan implementasi Surat Edaran Kementerian BUMN No SE-2/MBU/07/2019 dan Surat SKKMIGAS No.0989/SKKMA0000/2018/S0. Aturan yang tersebut mengimbau semua BUMN dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar mengambil langkah-langkah anti penyuapan. Dalam proses mendapatkan Sertifikasi ISO 37001 tersebut manajemen PHM membentuk tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) pada  31 Juli 2019. Tim ini terdiri dari beberapa fungsi, yaitu: Ethics & Compliance, Human Resources, Contract & Procurement, Communication, dan Finance. Tim tersebut bertugas memperkuat komitmen PHM terhadap etika dan program kepatuhan melalui penerapan kebijakan dan prosedur yang tepat, pelatihan, dan komunikasi.

Begitu pula PT Pegadaian sudah lebih berani dengan mengandeng KPK, sejak Agustus 2018. Selain untuk mencegah agar para pejabat dan karyawan Pegadaian dalam upaya gratifikasi, kerja sama tersebut juga untuk memastikan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan baik. Pegadaian berkomitmen menyelenggarakan prinsip-prinsip GCG yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness.

Komitmen  bersama tersebut akan membantu KPK dalam upayanya mencegah dan memberantas korupsi di sektor keuangan. Adanya  penandatangan komitmen tersebut dapat meningkatkan prinsip GCG di seluruh cabang Pegadaian di Indonesia. “Prinsip good corporate governance seperti di Pegadaian jika diterapkan akan membantu lebih baik industri keuangan.

Dalam kerjasama tersebut, Pegadaian dan KPK, bertukar kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak. KPK mempunyai kompetensi panduan membenahi administrasi untuk mendukung penguatan penerapan prinsip GCG. Contohnya membenahi LHKPN kemudian menangkal gratifikasi baik secara administrasi maupun tindakan secara nyata.

Sedangkan Pegadaian mempunyai kompetensi dalam menaksir barang, dan KPK punya banyak barang sitaan, jadi Pegadaian bisa menentukan berapa nilainya. Selain itu, Pegadaian juga melayani hal dalam transaksi. Jadi KPK bisa sharing tentang data yang KPK butuhkan untuk transaksi, karena tidak ada transaksi di Indonesia yang tidak transparan, walaupun sistem itu tertutup, tetapi sebenarnya pihak tertentu kan boleh mengakses. Untuk itu, Pegadaian bisa menjadi penyedia data yang diperlukan oleh pihak yang memang berwenang.

Show More

Artikel Terkait

Back to top button