Page 19 - BUMNTrack Edisi Desember 2019

mengunjugi PT Petrokimia Gresik. mengembalikan BUMN kepada core Fraksi Gerindra menyoal industri
Sebanyak 70 persen bahan dasarnya business-nya. Dengan demikian status kerja semen. Ia mengatakan, industri semen
adalah gas. Mereka menghabiskan biaya karyawan BUMN pun menjadi jelas, mana nasional surplus 35 juta -42 juta ton
gas hinggga 7.000 dolar AS. Hal ini yang core business dan yang non core business. per tahun. Namun Semen Indonesia
penting dibahas karena menyangkut ”Catatan lain, adanya vendor-vendor terpaksa membeli Holcim dan berutang
ketahanan pangan kita sehingga harus yang ditengarai merupakan bagian hingga Rp27 triliun. Ini dilakukan untuk
diberikan harga spesial untuk gas. dari anak usaha BUMN atau cucu menghadapi serangan semen dari China.
Kementerian BUMN juga harus perusahaan. Sebetulnya adanya anak “Harapan saya, Pak Menteri BUMN
memikirkan affirmative price untuk gas dan cucu perusahaan tidak perlu agar segera berkoordinasi dengan Menteri
mereka. Kalau Kementerian BUMN atau BUMN bisa lebih fokus,” ujarnya. Perdagangan untuk mencabut Permendag
pemerintah memiliki afirmative price BUMN juga harus menjadi salah No.7 Tahun 2018. Kami dari Komisi
terhadap industri pupuk nasional, ia satu leader dalam perubahan paradigma VI sudah berulang kali meminta kepada
yakin tidak akan terjadi kelangkaan pupuk kebijakan pada pemerintahan Jokowi Menteri Perdagangan untuk mencabut
di negara kita. Hal ini penting sebab periode kedua yang berbais pada UU No.11 Permendag tersebut,” jelasnya.
menyangkut ketahanan pangan Negara. tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Kedua, Andre meminta agar Menteri
“Kalau 70 persen gas pada Pengetahuan dan Teknologi. Pada pasal BUMN berbicara dengan Menteri
industri pupuk mendapatkan harga 5 UU tersebut dinyatakan, fungsi iptek Perindustrian untuk mengajukan
komersial, saya yakin tidak akan terjadi adalah sebagai landasan kebijakan untuk moratorium terkait pembangunan
kelangkaan pupuk. Kalau mereka harus merumuskan pembangunan menuju pabrik semen baru. Produksi semen
membeli gas dengan biaya komersial, “Indonesia Emas”. Yakni Indonesia sebagai nasional sudah surplus 35 juta hingga
di sisi lain, mereka harus memberikan negara industri yang berbasis pada riset, 42 juta ton pertahun, namun tingkat
subsidi karena harus menjalankan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pertumbuhan konsumsi semen kita
tugas negara. Untuk memenuhi berpedoman pada ideologi Pancasila. hanya sebesar 4 juta ton per tahun.
kebutuhan pupuk di negara kita maka Sehingga research and development (R&D) Otomatis hingga 2030 Indonesia tidak
kapasitas produksi mereka akan harus BUMN diatur dalam UU tersebut. Ini yang membutuhkan pabrik semen baru. “Saya
mencukupi,” jelas Lamhot. perlu disinkronisasikan. Terlebih akan ada harap Menteri BUMN berkoordinasi
Lebih lanjut, Rieke Diah Pitaloka renacana perubahan terhadap UU BUMN. dengan Menteri Perdagangan
dari fraksi PDIP berharap agar dalam “Kami juga mendukung rencana dan Menteri Peindustrian untuk
perbaikan tatakelola BUMN juga Menteri BUMN untuk mengeluarkan menyelamatkan pabrik semen BUMN
harus memperhatikan perbaikan sistem peraturan menteri yang baru. Karena milik kita. Jangan sampai Semen
ketenagakerjaan yang ada. Dengan memang diperlukan landasan hukum Indonesia kolaps dan tinggal nama,”
demikian proteksi terhadap SDM tetap baru yang lebih progresif dalam tegas Andre.
terjaga. Ia juga mendukung upaya membenahi BUMN,” cetusnya. Andre pun membahas kasus PT Karya
Menteri BUMN Erick Thohir untuk Sementara itu, Andre Rosiade dari Citra Nusantara (KCN) dan PT Kawasan
Berikat Nusantara (KBN) terkait masalah
konsesi pelabuhan Marunda. Andre
tidak ingin negara dirugikan dalam kasus
tersebut. Kasus ini sudah berjalan bertahun-
tahun tapi Menteri BUMN periode
sebelumnya juga kesulitan menyelesaikan
kasus ini. Bahkan, ia mendapat informasi,
KCN hendak melakukan ground breaking.
Meski mengaku tidak mempercayai
rumors tersebut, namun ia merasa hal
ini perlu ia sampaikan secara terbuka
supaya Menteri BUMN bisa melakukan
investigasi terhadap kasus Marunda.
Bila perlu, Menteri BUMN melaporkan
kepada Presiden Jokowi. Ini sesuai dnegan
komitmen Presiden yang akan “mengigit”
siapapun orang yang mengganggu dan
merugikan negara.

No. 143 TAHUN XII DESEMBER 2019 | BUMN Track | 19

LAPUT.indd 19 12/11/19 6:54 PM