Page 21 - BUMNTrack Edisi Desember 2019

kargo illegal tersebut. Sebagai Komisaris
Menteri BUMN dengan cepat Utama Pertamina,
menunjuk Direktur Keuangan Garuda Basuki memang tidak
Indonesia Fuad Rizal sebagai Plt Dirut memiliki kewenangan
Garuda hingga RUPSLB digelar Januari bertindak langsung atau
2020. Sedangkan untuk pemilihan megeksekusi seperti ketika
Direksi Garuda Indonesia, pihak menjadi Gubernur DKI.
Kementerian BUMN bakal berkoordinasi Tetapi melalui perannya
dengan Kementerian Perhubungan di bidang pengawasan,
(Kemenhub). Wakil Menteri BUMN setidaknya kehadiran
Kartika Wirjoatmodjo mengatakan saat Basuki bisa meminimalisir
ini pemilihan direksi maskapai pelat kebocoran-kebocoran
merah tersebut tengah diproses. dana yang selama ini
“Kami sedang proses, tapi intinya diisukan masih sulit
kami yakinkan akan melakukan diberantas di Pertamina.
investigasi dan menggunakan Tugas terbesar dan terberat tersebut. Padahal selama 30 tahun
koridor hukum dan juga memastikan Basuki adalah mengawasi operasional BUMN tersebut selalu meraih laba.
keselamatan tetap terjaga. Karena kita Pertamina agar tidak direcoki para Bahkan terakhir sebelum ia dilantik
tahu dalam kasus ini juga harus ada mafia migas yang kabarnya masih sebagai anggota dewan, BUMN
pertimbangan dari Dirjen Perhubungan sulit diberantas meski Petral sudah tersebut hanya diisi oleh dua direksi
Udara,” kata Kartika. dibubarkan. yang proses seleksinya diduga tidak
Komisaris Utama Garuda Indonesia Sedangkan Candra Hamzah yang berjalan baik. Seharusnya jumlah
Sahala Lumban Gaol dan beberapa pernah menjadi Wakil Ketua KPK direksi BUMN tersebut empat orang.
komisaris telah bertemu Menteri diyakini bisa membantu menyelesaikan Belum lagi adanya laporan proyek-
BUMN membahas penyelundupan ini. kasus hukum yang melilit BTN, proyek fiktif yang nilainya mencapai
Dia memastikan seluruh keputusan BUMN khusus pembiayaan perumahan ratusan juta rupiah. Dana sebesar itu
ini sudah dilaksanakan sesuai dengan serta mencegah agar BTN tidak lagi sangat berarti bagi BUMN yang hanya
tata kelola yang berlaku di Garuda terjerembab dalam kasus hukum yang beraset Rp1 triliun.
Indonesia sebagai perusahaan berpotensi mengganggu kinerja maupun Namun tak ada gading yang
terbuka. Ia mengatakan Menteri operasional perusahaan. tak retak. Pilihan pemerintah
BUMN dan Dewan Komisaris segera Contoh lain pemilihan Dirut menempatkan Basuki sebagai
mengangkat pelaksana tugas baru Bank Mandiri pengganti Kartiko Komisaris Utama Pertamina menuai
untuk menggantikan direksi yang Wirjoatmodjo yang dipilih sebagai kritik. Proses transparansi penunjukan
diberhentikan sementara. wakil Menteri BUMN. Menteri BUMN Basuki sebagai Komisaris Utama
Erick Thohir resmi menunjuk Royke Pertamina dipertanyakan. Terlebih
Pemilihan Tumilaar sebagai Direktur Utama PT Basuki yang terakhir merupakan kader
Pengelola BUMN Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pria yang PDIP (meski akhirnya ia keluar dari
Begitu juga penempatan Basuki Tjahaja menyelesaikan pendidikan masternya PDIP) dinilai tidak punya pengalaman
Purnama (Ahok) sebagai Komisaris di University of Technology Sydney itu dalam mengelola bisnis migas.
Utama PT Pertamina, dan Chandra sebelumnya menjabat sebagai Direktur pengelola BUMN pun dipertanyakan.
Hamzah, mantan Ketua Deputi KPK Corporate Banking Bank Mandiri. Pasalnya, masih ada politisi yang
sebagai Komisaris Utama Bank Tabungan Kariernya sudah dimulai pada 2008, minim pengalaman kelola BUMN
Negara (BTN) dianggap sebagai sebuah dengan menjabat sebagai Komisioner di malah masuk sebagai pengelola
terobosan. Penempatan kedua orang Mandiri Sekuritas hingga 2010. BUMN. Masuknya politisi sebagai
yang dikenal mempunyai reputasi baik Soal pemilihan direksi BUMN yang pengelola BUMN dikhawatirkan
tersebut ditengarai sebagai cara Erick tidak transparan juag diungkapkan merusak BUMN dan menjadi BUMN
untuk memulai pembenahan BUMN. Bila seorang anggota Dewan Komisi VI DPR sebagai sapi perahan demi kepentingan
berkaca pada pengalaman selama menjadi RI dalam rapat perdana dengan Menteri dan transaksi politik. Masuknya
Gubernur DKI Jakarta, Basuki dinilai BUMN. Menurutnya, ada BUMN yang politisi yang tidak punya kompetensi
mempunyai ketegasan prinsip dan disiplin sebelumnya berkinerja baik, namun dan pengalaman mengelola BUMN
tinggi sehingga mampu merubah wajah setelah dipimpin direksi yang tidak dinilai melanggar Undang-undang
birokrasi ibukota Jakarta. berakhlak baik, rusaklah kinerja BUMN tentang BUMN.

No. 143 TAHUN XII DESEMBER 2019 | BUMN Track | 21

LAPUT.indd 21 12/11/19 6:54 PM